Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI Sultan B Najamudin menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/8/2025). Pertemuan tertutup itu membahas peluang kerja sama strategis di bidang pertanian dan industri pangan, sebagai bagian dari upaya DPD RI mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto. “Potensi pertanian di berbagai daerah Indonesia dinilai memiliki kesamaan dan peluang sinergi dengan keunggulan sektor pertanian Belarus. Ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret,” ujar Sultan dalam siaran pers, Rabu (6/8/2025). Sultan menerangkan, beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut meliputi pertukaran teknologi, mekanisasi pertanian, hingga kemungkinan kerja sama antar pelaku usaha dalam bentuk joint venture. Dari pertemuan itu, Sultan mengetahui bahwa komoditas seperti cokelat, gandum, karet, minyak sawit, dan hasil laut memiliki potensi besar untuk mendorong perdagangan bilateral yang lebih seimbang. “Presiden sudah melakukan tugasnya untuk membuka ruang ekspor Indonesia ke luar negeri, dan daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menggenjot produksi kakao serta mengembangkan industri pengolahan cokelat dalam negeri, termasuk karet,” kata Sultan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenkov mengaku siap mendorong kerja sama di sektor pertanian dengan Indonesia. Bahkan, Belarus berharap volume perdagangan dengan Indonesia bisa terus ditingkatkan. “Kami sepakat untuk mendorong hubungan kerja sama di bidang mekanisasi pertanian di Indonesia. Kami juga ingin meningkatkan volume perdagangan kedua negara dengan mencari komoditas baru yang bisa diekspor dan diimpor agar lebih seimbang,” ujar Maxim. Adapun kunjungan Menlu Belarus ke DPD RI ini berlangsung setelah sebelumnya Presiden Prabowo bertemu Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, di kediaman resminya, Ozyorny, pada 15 Juli 2025. Diberitakan sebelumnya, Prabowo menjadi presiden kedua yang mengunjungi kediaman Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko. “Bapak Presiden, setelah restorasi rumah ini (dulunya rumah militer), sebelum Anda, hanya Presiden Putin yang mengunjungi rumah ini. Dulu kala, bahkan sebelum restorasinya, (Presiden Tiongkok) Xi Jinping berkunjung ke sini bersama keluarganya," kata Lukashenko saat menyambut kedatangan Prabowo. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/06425531/ketua-dpd-ri-bertemu-menlu-belarus-bahas-kerja-sama-pangan.)

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang ingin menghubungkan seluruh moda transportasi umum hingga bisa langsung ke Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma. Menurut Achmad Azran, jika rencana ini berjalan, masyarakat yang membutuhkan akses ke bandara akan sangat terbantu. “Rencana yang baik dan akan mempermudah masyarakat. Karena selama ini akses ke bandara hanya melalui bus, kereta bandara, atau taksi. Jika moda transportasi umum lainnya bisa terhubung hingga ke bandara tentu masyarakat akan semakin memiliki banyak pilihan,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025), di Jakarta. Hanya saja, senator yang akrab disapa Bang Azran itu juga mengingatkan gubernur untuk membuat kebijakan pendukung. “Sebagai warga, jelas saya berharap kebijakan ini bisa turut membantu mengurangi kemacetan. Karena saya berharap kebijakan ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama ke bandara,” katanya. Ia menambahkan, integritas moda transportasi ini juga berpotensi membuat bandara semakin ramai. “Dan ini menurut saya harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti akses sudah mudah tapi faktor keamanan dan kenyamanan penumpang diabaikan. Mudah-mudahan semua hal dikaji dahulu dengan matang sebelum di eksekusi. Tapi menurut saya ini rencana bagus,” ujar putra asli Betawi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan akan membangun kemudahan orang untuk bisa ke bandara. Supaya semuanya tersambung LRT, MRT, Transjakarta, Transjabodetabek. Ia menambahkan, proyek integrasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas transportasi publik di Jakarta. (Sumber: https://suaraindonews.com/akses-ke-bandara-akan-dipermudah-bang-azran-berharap-kemacetan-bisa-dikurangi/)

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan para Senator DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam rangka penguatan jejaring serta penguatan fungsi peran representasi dengan pemerintah daerah, di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025. "Maksud kedatangan kami adalah sebagai bentuk kolaborasi kelembagaan, kami sangat mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini, dukungan atas tugas-tugas konstitusional DPD RI, apalagi melalui adanya rencana hibah lahan beserta pembangunan gedung kantor permanen untuk para Senator DKI," ucap GKR Hemas membuka pertemuan, didampingi Senator DKI Jakarta Fahira Idris, Happy Djarot, Dailami Firdaus, Achmad Azran, dan Sekjen DPD RI M Iqbal. Pada forum itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik maksud dan usulan dari DPD RI. Pramono menyebutkan pemerintah provinsi DKI Jakarta siap mendukung kinerja kelembagaan DPD RI terutama para Senator dalam mengawal aspirasi dan sebagai representasi masyarakat DKI Jakarta. Pramono menyebutkan akan mendalami usulan DPD RI ini, dan mencari solusi bagaimana sistemnya bisa melalui pinjam pakai atau disesuaikan aturan perundangan yang berlaku. “intinya kami mendukung kinerja kelembagaan DPD RI supaya lebih representatif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasti akan memperhatikan usulan ini dan segera mencarikan lokasi yang terbaik, besar kemungkinan di daerah Jakarta Selatan, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkap Pramono. Senada dengan itu, Senator Jakarta Achmad Azran sangat mengapresiasi dukungan dari Gubernur DKI Pramono Anung. Dukungan yang diberikan dari pemerintah provinsi Jakarta akan membuat kerja-kerja para senator semakin leluasa dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di DKI Jakarta. "Sebagai Senator Jakarta, kami bersama sangat mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi Jakarta, kami harap dengan adanya kantor yang representatif, kami akan bekerja semakin leluasa dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat DKI Jakarta," ucap Achmad Azran. Pada saat yang sama, Senator Fahira Idris menyebutkan bahwa kondisi kantor senator DKI yang pinjam pakai saat ini, sudah sangat tidak representatif untuk menyerap aspirasi masyarakat karena sangat kecil dan terbatas. “Kebutuhan tempat representatif para senator untuk dapat menyerap aspirasi dari konstituen sangat kami perlukan,” tutur Fahira. Sementara itu, Anggota DPD RI Dailami Firdaus, juga menyebutkan selama 3 periode sejak tahun 2014 menjadi anggota DPD RI, sedikit kesulitan ketika menerima aspirasi dan menerima organisasi-organisasi kemasyarakatan karena belum memiliki kantor perwakilan yang representatif. “Kami berharap dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih optimal dalam melayani rakyat ke depannya,” tukas Firdaus. Menutup pertemuan itu, GKR Hemas beserta para Senator Jakarta mengungkap bahwa DKI Jakarta merupakan pusat koordinasi dan simbol kolaborasi. DPD RI meyakini bahwa dukungan tersebut akan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2025/08/05/675091/gkr-hemas-dan-senator-jakarta-sambangi-kantor-pramono)

Setiap Komite diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Masa Sidang V, Tahun Sidang 2024-2025 . Pada Sidang Paripurna Ke-15 DPD RI , Kamis, 17 Juli 2025, di Gedung Nusantara I. Sidang paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, didampingi oleh Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai. Turut Hadir pula pada Sidang Paripurna tersebut para Senator dari Provinsi DKI Jakarta. [image]SIPUR 2025.jpeg[/image] Komite I menyampaikan Penyusunan RUU tentang Perkotaan; Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan pengawasan atas pelaksaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dan Pengawasan ataws pelaksanaan Undang-undnag nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ; Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan penataan Daerah. Sementara Komite II menyampaikan Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan rekomdasinya : Percepatan Revisi dan Penyusunan Regulasi Turunan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU PKP agar sesuai dengan kondisi aktual masyarakat dan menyelaraskan dengan regulasi sektoral lain seperti UU Pemda dan UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana seperti Perpres dan Permen perlu segera diterbitkan. Dilanjutkan dengan Komite III menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta RUU Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Berkenaan Dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M. [image]SERAH TERIMA.jpeg[/image] Komite IV telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka lanjutan penyusunan usul inisiatif RUU tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP, antara lain: Uji Sahih RUU yang dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 3- 5 Juli 2025, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana; Finalisasi RUU yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2025 di Batam Provinsi Kep. Riau; dan Harmonisasi, Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi RUU bersama PPUU yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025. Sidang berjalan dengan lancar serta berhasil menemui kesepakatan dalam beberapa RUU disahkan menjadi usulan DPD RI.(AGS)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin , menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berpihak pada agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sultan saat menjadi keynote speaker dalam acara Diseminasi Ranperda RTRW terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bersama sejumlah kepala daerah di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senin (14/7/2025). “Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa perubahan paradigma dalam penataan ruang, dengan menekankan kemudahan perizinan berbasis risiko melalui penyederhanaan regulasi,” ujar Sultan. Menurut Sultan, perubahan tersebut berdampak luas terhadap berbagai aspek tata ruang, mulai dari sistem perizinan, koordinasi pusat dan daerah, proses penyusunan RTRW, hingga pengawasan dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. “Semangat deregulasi dan debirokratisasi yang dibawa UU Cipta Kerja perlu diimbangi dengan pengawasan yang inklusif dan saksama, agar iklim investasi yang dibangun tidak memicu konflik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adat,” tambah mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Agenda diseminasi ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan daerah, melainkan penegasan fungsi legislasi DPD RI dalam menjembatani kepentingan nasional dan daerah,” ujarnya tegas. Sultan juga menekankan dukungan DPD RI terhadap percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai program nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Proyek Strategis Nasional (PSN), ketahanan pangan, dan penyediaan tiga juta rumah di daerah. “Kami berharap agar kewenangan dan partisipasi daerah tidak diabaikan. Perda RTRW harus mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ucapnya. (Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1592563/12/ketua-dpd-perda-tata-ruang-harus-berorientasi-pada-ekonomi-berkelanjutan-1752476869)

Jakarta, 22 Juni 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-489 Kota Jakarta, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta menghadiri Rapat Paripurna yang digelar pada Minggu, 22 Juni 2025, pukul 10.00 WIB di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tiga dari empat Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam acara tersebut adalah Hj. Fahira Idris, S.E., M.H., Hj. Happy Djarot, dan Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., M.B.A. Ketiganya tampak duduk berdampingan dengan sejumlah tokoh penting, termasuk para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, seperti Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan Djarot Saeful Hidayat. Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta yang mengusung semangat menjadikan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. "Saya berharap ke depan kota Jakarta menjadi Kota Global yang berbudaya, yang mampu bersaing dengan kota-kota dunia lainnya," ujar Pramono Anung yang akrab disapa Mas Pram. Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Teguh Setyabudi, turut memberikan sambutan dan menekankan pentingnya pembangunan Jakarta yang tidak hanya bertaraf global, tetapi juga menyejahterakan warganya. Selain pidato dan sambutan dari para pejabat, acara ini juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi serta qori dan qoriah yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Perayaan ini menjadi momentum refleksi dan harapan bersama agar Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang maju, inklusif, dan berbudaya di tengah dinamika global yang terus berkembang. (MY/AS)

JAKARTA – Komitmen untuk mengakhiri Tuberkulosis (TBC) di Indonesia semakin menguat. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menyerukan langkah konkret berupa penguatan regulasi, pembentukan Satgas TBC terpadu di seluruh daerah, serta pembangunan Rumah Sakit (RS) khusus TBC dan penyakit menular lainnya. “Target Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi kerja nyata semua pihak, dari pusat hingga daerah,” ujar Dailami di Jakarta, Jumat (20/6/2025). Menurutnya, TBC masih menjadi beban serius bagi sistem kesehatan nasional. Dibutuhkan langkah terstruktur dan kolaboratif agar penanganan TBC tidak bersifat tambal sulam. Ia menekankan pentingnya Satgas TBC yang bekerja seperti halnya Satgas Covid-19 yang terbukti efektif menghadapi pandemi. “Satgas TBC harus hadir di daerah-daerah, aktif melakukan edukasi, deteksi dini, dan pengawasan pengobatan. Kita butuh pendekatan yang sistematis, bukan reaktif,” ujarnya. Selain itu, Dailami mendorong pemerintah untuk membangun RS khusus yang menangani TBC dan penyakit menular lainnya secara terpusat dan profesional di setiap daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemutusan rantai penularan dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak, aman, serta tidak terstigma. “Banyak penderita TBC yang terlambat tertangani karena minim fasilitas atau takut diskriminasi. RS khusus akan memberi ruang aman bagi pasien untuk sembuh, sekaligus mencegah penularan lebih luas,” tegas Senator asal Jakarta ini. Ia juga mengingatkan bahwa TBC tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan ekonomi pasien serta keluarganya. Karena itu, intervensi pemerintah harus bersifat menyeluruh: dari layanan kesehatan yang mudah dijangkau, hingga perlindungan sosial bagi pasien. “Upaya eliminasi TBC harus menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kalau kita serius, kita pasti bisa capai target bebas TBC di tahun 2030,” katanya. Menutup pernyataannya, Dailami mengajak seluruh elemen bangsa mulai pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil, untuk kemudian bergandeng tangan menghadapi TBC sebagai musuh bersama. “Jangan tunggu sampai kehilangan orang-orang tercinta. Saatnya kita bergerak bersama, demi Indonesia yang sehat dan bebas TBC,” pungkasnya. (Sumber: https://www.cakrawarta.com/menuju-indonesia-bebas-tbc-2030-dailami-usulkan-rs-khusus-dan-satgas-terpadu.html)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Jakarta, Achmad Azran, memberikan dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo membangun *Giant Sea Wall* dan menjadikannya sebagai program strategis nasional. Saat *Conference on Infrastructure (IC*I) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menjelaskan jika *Giant Sea Wall* akan dibangun sepanjang 500 kilometer, membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan tahapan awal pembangunan di Teluk Jakarta. Menurut Achmad Azran, langkah besar ini harus mendapat dukungan. "Saya memberikan apresiasi terhadap rencana menghidupkan kembali *Giant Sea Wall* dan menjadikannya sebagai PSN atau Program Strategis Nasional. Apalagi proyek ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap krisis iklim sekaligus menjaga wilayah pesisir," paparnya, dikutip Jumat (20/6/2025). Sebagai Senator yang mewakili Jakarta, Bang Azran pun mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa terlibat aktif dalam program ini. **Sudah Direncanakan Bertahun Tahun** "Buat Jakarta, program ini kan sebenarnya sudah direncanakan bertahun-tahun lalu. Makanya saya berharap Gubernur Pramono serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terlibat aktif dalam prosesnya. Ini juga bisa menjadi legacy buat pemerintahan saat ini, meski proses pembangunan hingga selesainya akan memakan waktu yang panjang," ujarnya. Putra asli Betawi itu juga menilai proyek Giant Sea Wall akan memberikan dampak yang positif buat warga Jakarta, khususnya yang hidup di pesisir. Untuk itu, Bang Azran mengajak warga untuk mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall. "Dengan proyek ini, akan ada jaminan bagi warga Jakarta untuk tersedianya air baku, untuk sumber air bersih Jakarta. Dan warga Jakarta Utara yang ada di pesisir pun bisa terbebas dari banjir rob," paparnya. **Diinisiasi Fauzi Bowo** Dampak positif lainnya yang bisa dinikmati Jakarta jika Giant Sea Wall dibangun adalah peningkatan kapasitas ketersediaan infrastruktur baru untuk jaringan jalan dan utilitas. "Yang pada akhirnya, bisa juga berdampak pada peningkatan PAD dari bertambahnya lahan bisnis serta pemukiman. Peluang-peluang serta dampak positif seperti ini harus kita tangkap sehingga masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut," ujarnya. Bang Azran menjelaskan jika Giant Sea Wall pertama kali diinisiasi oleh Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, tahun 2012 lalu. "Giant Sea Wall adalah solusi yang dihadirkan Gubernur Fauzi Bowo untuk menjaga Jakarta dari banjir rob. Penyebabnya adalah meningkatnya volume air dari hulu, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut," terangnya. Menurutnya, Giant Sea Wall menjadi keputusan terbaik yang dibuat pada saat itu."Dan buktinya wacana yang dihadirkan saat itu, masih kompeten hingga kini. Bahkan bisa dijadikan solusi untuk masa depan sebagaimana direncanakan Presiden Prabowo," katanya. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/6057551/bang-azran-dpd-ri-dukung-giant-sea-wall-jadi-program-strategis-nasional?page=4)

### ***"Ini satu langkah yang pasti, tepat dan terukur dari seorang presiden. Kita semua mengapresiasi itu. Ini langkah konkret yang ditunggu masyarakat di Papua Barat Daya"*** Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Agustinus Kambuaya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. "Atas nama masyarakat dan senator DPD RI, saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Presiden," jelasnya di Sorong, Selasa. Menurut dia, pencabutan izin pertambangan nikel ini menunjukkan sikap Presiden yang responsif dan cepat mengambil alih persoalan ini dengan memanggil para menteri terkait dalam rapat terbatas. "Ini satu langkah yang pasti, tepat dan terukur dari seorang presiden. Kita semua mengapresiasi itu. Ini langkah konkret yang ditunggu masyarakat di Papua Barat Daya," ucapnya. Dia berharap keputusan pencabutan izin pertambangan nikel di Raja Ampat harus diterbitkan dalam bentuk tertulis dan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah. Setelah pernyataan pencabutan itu keluar, kemudian diikuti dengan kunjungan tim yang terdiri dari para menteri terkait untuk datang dan bersama pemerintah daerah serta masyarakat adat Papua untuk membicarakan status kelanjutan. "Apakah ini ini hanya dicabut izin sementara, kemudian evaluasi dan lanjutkan aktivitas, ataukah ini dihentikan secara permanen, kita menunggu hasil selanjutnya," ucapnya. Selain itu, kata dia, perlu juga adanya evaluasi kembali terhadap pembagian pembatasan kewenangan oleh pemerintah pusat karena sampai saat ini belum jelas. "Kita baru berbicara soal masalah Raja Ampat tapi kita belum berbicara soal dasar bagaimana aktivitas tambang itu ada," katanya. Menurut dia, persoalan ini hendaknya menjadi pelajaran ke depan, supaya nantinya izin-izin yang akan dikeluarkan, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, Kementerian Investasi, Perikanan dan Kelautan serta BPN dan ATR harus membicarakan secara transparan dengan seluruh pihak. "Pemerintah daerah dan masyarakat adat harus dilibatkan untuk memberikan pertimbangan, sehingga kemudian kita tidak menjumpai persoalan serupa," harapnya. Dia pun berharap supaya Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten pariwisata dengan membenahi dan memperkuat sistem kepariwisataan. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan keputusan pencabutan IUP dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Senin (9/6). (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4888769/dpd-ri-apresiasi-presiden-prabowo-cabut-empat-izin-tambang-raja-ampat) Empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris meminta agar pencegahan kebakaran di Jakarta harus dilakukan lebih sistematis dan komprehensif, sehingga tidak terjadi lagi kebakaran yang dapat merugikan warga. "Saya menyampaikan duka dan simpati kepada warga yang terdampak kebakaran di Kapuk Muara, Jakarta Utara," kata dia di Jakarta, Selasa. Menurut dia, saat ini yang harus difokuskan adalah memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi dengan baik. Dia menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang segera menerbitkan Peraturan Gubernur tentang "Satu RT Satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR)" hanya salah satu bagian dari sistem pencegahan kebakaran. Fahira pun mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menyusun rangkaian kebijakan yang lebih komprehensif karena kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menyangkut keselamatan dan masa depan warga. Ia memberikan lima rekomendasi terkait pencegahan kebakaran di Jakarta yang bisa menjadi rangkaian kebijakan yang lebih sistematis dan komprehensif. Pertama, memastikan distribusi APAR disertai pelatihan warga. APAR harus benar-benar tersedia di setiap RT dan dijaga dalam kondisi siap pakai. Namun lebih penting lagi, warga perlu mendapatkan pelatihan langsung oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar mampu menangani insiden kecil sebelum membesar. "Pelatihan rutin bisa dilakukan per triwulan di semua RT secara bergantian," katanya. Kedua, audit instalasi listrik dan sistem proteksi gedung. Ia menilai korsleting listrik merupakan penyebab terbanyak kebakaran di Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta harus menggandeng PLN dan dinas teknis untuk melakukan audit gratis atau bersubsidi terhadap instalasi listrik rumah tangga, khususnya di kawasan padat penduduk. "Gedung-gedung publik dan swasta juga wajib diperiksa kelengkapan sistem alarm, sprinkler, dan jalur evakuasi. Serta diberikan sanksi administratif jika tak memenuhi standar," tegasnya. Ketiga, penguatan relawan kebakaran (redkar) di tingkat RT/RW, di mana harus diposisikan sebagai garda terdepan penanggulangan dini kebakaran. Mereka perlu dilengkapi dengan perlengkapan dasar seperti APAR, helm, jaket tahan api, dan peluit evakuasi. "Redkar juga bisa menjadi penghubung cepat antara warga dan petugas pemadam kebakaran (damkar) saat insiden terjadi, sekaligus menjadi agen edukasi di masyarakat," katanya. Keempat, modernisasi armada dan infrastruktur damkar. Jakarta harus menambah pos pemadam kebakaran di seluruh kelurahan, melengkapi setiap titik padat dengan hydrant aktif dan akses air bersih. Pemprov juga perlu menambah unit motor damkar untuk menjangkau gang-gang sempit serta memperbarui armada agar lebih efisien dan tangguh. Kelima, penerapan teknologi "smart city" atau kota pintar untuk deteksi dini. Sudah saatnya, Jakarta mengadopsi teknologi Internet of Things (IoT) atau berbasi internet untuk mendeteksi suhu ekstrem dan asap secara otomatis di kawasan rawan. Integrasi sistem alarm gedung dengan pusat kendali pemadam kebakaran, penggunaan drone untuk pemantauan lokasi sulit dijangkau, dan peluncuran aplikasi pelaporan kebakaran real-time harus mulai dirintis tahun ini. Menurut dia, kebakaran bisa dicegah jika seluruh sistem mulai dari alat, orang, sampai lingkungan disiapkan dengan baik. "Sudah waktunya Jakarta punya kebijakan kebakaran yang berorientasi jangka panjang,” kata Fahira. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4889785/dpd-ri-minta-pencegahan-kebakaran-di-jakarta-dilakukan-komprehensif)