JAKARTA – Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Dirjen Pajak dan Bea Cukai Kementerian keuangan RI perlahan ditarik masuk ke ranah politik. Hal ini dibuktikan dengan rencana Komisi III DPR RI yang hendak menyelesaikan kasus yang diawali dari ratusan temuan PPATK ini melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). “Sejak awal kami sudah menduga kasus yang sudah diakui sebagai TPPU ini akan bergulir liar ke ranah politik. Bahkan ada anggota DPR yang mengancam akan mempidanakan Menkopolhukam Mahfud MD karena dianggap telah membuka informasi TPPU tersebut ke publik”, ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya pada Minggu (26/03/2023). Menurut Sultan, akumulasi temuan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan mendorong Menko Polhukam membuka informasi tersebut kepada publik. Jangan sampai ketentuan larangan membocorkan hasil temuan dan analisis pada pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi alasan dibalik tidak pernah diungkapnya kasus tersebut selama belasan tahun. “Kami mengapresiasi keberanian moral Pak Menko Polhukam dalam kasus ini. Beliau harus menuntaskan kasus ini agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dalam komitmennya memberantas kasus kejahatan keuangan”, tetas mantan aktivis KNPI itu. DPD RI secara kelembagaan, kata Sultan, juga sangat mendukung langkah komisi III DPR yang akan membentuk Pansus. Sangat penting bagi semua pihak terkait untuk bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara politik. “DPD juga sedang mengagendakan untuk memanggil Menteri Keuangan untuk meminta keterangan dan penjelasan atas pembiaran terhadap hasil analisis aliran keuangan tak wajar di dalam Kementerian Keuangan dari PPATK sejak 2009. Publik berhak tahu apa alasan kementerian keuangan tidak menindaklanjuti hasil temuan PPATK tersebut”, tutupnya (Sumber: https://www.mjnews.id/2023/03/sultan-minta-menko-polhukam-tuntaskan-kasus-tppu-di-kemenkeu/)

Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Ahmad Kanedi menerima audiensi dari Delegasi Guru-guru Seluruh Indonesia. Mereka datang ke DPD RI untuk diperjuangkan nasibnya diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tahun 2023. Saya akan sampaikan kepada Kemendagri sebagai leading sektor dari kepala daerah di Indonesia dan juga kementerian terkait pada rapat kerja nanti terkait aspirasi dari para guru honorer ini. Kami akan dorong kemendagri memerintahkan kepada gubernur sebagai wakil pusat dalam memfasilitasi pemenuhan formasi guru di daerah,” ucap Ahmad Kanedi, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/3/2023). Pada kesempatan tersebut, Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Hasna melalui BULD DPD RI untuk mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP PPPK pada formasi 2023 ini. “Guru yang sudah lulus passing grade (PG) yang menjadi prioritas satu (P1) seharusnya diangkat menjadi ASN PPPK lebih dahulu, bukan malah diangkat bersama-sama prioritas dua (P2), prioritas tiga (P3) dan pelamar umum di tahun ini, kami mohon agar diperhatikan,” tukas Hasna pada forum tersebut. Ia menambahkan, kendala yang ditemui adalah tidak tersedianya formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah dengan dalih anggaran tidak tersedia. Menurutnya pemerintah daerah harusnya menyediakan formasi guru untuk sesuai dengan kuota guru. “Kami harap DPD RI dapat mendesak pemda seluruh Indonesia untuk membuka formasi sehingga kuota guru terpenuhi,” tambah Hasna. Senada dengan hal itu, Perwakilan FGPPNS Kabupaten Karawang Hariska menyampaikan aspirasi P1 Negeri dan Swasta yang saat ini menginginkan mendapat kepastian, karena selama ini di operoper dari dinas dan kementerian terkait. “Kami butuh kepastian dari status kami, kami sebagai pendidik yang mencerdaskan anak bangsa merasa kalah dengan aspirasi buruh yang demo minta kenaikan UMR selalu didengar, sedangkan nasib kami memperjuangkan pendidikan tidak diakomodasi,” ucapnya. Masih di kesempatan itu, Perwakilan Guru dari Riau Nitia Hamid menyampaikan aspirasi masalah penempatan guru di Daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) harus diperhatikan. “Nasib guru honorer di daerah 3T harus diperhatikan, angkat dan tempatkan sesuai sekolah induk, jarak lokasi mereka jauh butuh waktu, biaya, tenaga, sehingga soal penempatan harus diperhatikan,” ungkapnya. al Bengkulu Ahmad Kanedi akan meneruskan aspirasi dari delegasi Guru-Guru Seluruh Indonesia kepada alat kelengkapan dan pimpinan DPD RI untuk ditndak lanjuti. “DPD RI akan memperjuangkan nasib guru agar segera diangkat menjadi ASN, mereka harus mendapat kepastian formasi di daerah. Kami akan dorong nanti melalui rapat kerja dengan kementerian terkait untuk memperhatikan masalah guru ini,” pungkasnya. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/03/buld-dpd-ri-akomodasi-aspirasi-delegasi-guru-guru-seluruh-indonesia/ )

Komite I DPD RI meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengantisipasi berbagai isu, temuan, dan problematika yang mencuat ketika menjelang diselenggarakannya Pemilu 2024. Salah satunya soal netralitas ASN yang tidak boleh memihak kepada suatu partai atau pun calon legislatif tertentu. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan perwakilan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2023). "Dalam praktiknya, netralitas ini dapat menjadi frasa 'bersayap' yang dapat menimbulkan kesalahpahaman ataupun masalah objektivitas," jelas Wakil Ketua Komite I DPD RI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3/2023). Abdurrahman menjelaskan gugatan-gugatan dari calon peserta pemilu juga terkadang menjadi kerikil bagi KPU RI dan Bawaslu RI dalam persiapan Pemilu. Salah satunya soal penundaan Pemilu. Abdurrahman menguraikan walaupun banyak pihak menilai putusan ini keliru karena menunda tahapan pemilu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi setidak-tidaknya putusan ini telah mengancam kelangsungan tahapan pemilu dan menjadi pekerjaan rumah bagi KPU RI untuk melawannya di tingkat banding. "Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana strategi dan konsistensi KPU RI dalam meneruskan tahapan pemilu yang tersisa sesuai jadwal yang telah ditentukan," tegas Abdurrahman. Ia menambahkan perilaku dan etika penyelenggara pemilu juga menjadi salah satu faktor penentu bagi terlaksananya pemilu dan pilkada yang objektif. Dalam hal ini, kata dia, DKPP RI harus berperan menegakkan etika penyelenggara pemilu. "Lembaga ini menjadi tumpuan untuk memastikan agar penyelenggara pemilu dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan koridor kode etik yang ada. Apalagi, dalam masa-masa mendekati pemilu ini, penyelenggara sedang disibukkan oleh berbagai tahapan persiapan pemilu yang memunculkan potensi terjadinya pelanggaran kode etik," jelas Abdurrahman. Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Muhammad Nuh mengapresiasi kinerja KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI jelang Pemilu 2024 nanti. Ia menyebut lembaga penyelenggara pemilu ini terus bekerja demi kualitas pesta demokrasi Indonesia menjadi semakin baik. "Semoga kualitas pemilu kita nanti bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Maka saya mengapresiasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu ini," tutur Nuh. Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan Ajiep Padindang meminta KPU RI dan Bawaslu RI bisa merumuskan pengaturan kepala desa dan menteri seperti netralitas ASN. Meski kepala desa dan menteri bukan ASN, namun menurutnya ruang lingkupnya berada di lingkungan ASN. "Kepala desa dan menteri mesti bukan ASN. Namun harus dirumuskan kebijakan yang mengaturnya. Karena mereka berada di ruang lingkup ASN," cetus Ajiep. Pada kesempatan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menilai netralitas ASN sudah jelas dalam UU dan peraturan pemerintah. Ia menegaskan netralitas ASN harus dijaga dan diawasi agar pemilu dapat berjalan secara jujur dan adil. "Sebenarnya dasar hukum netralitas ASN sudah jelas. ASN dilarang memberikan dukungan," sebut Hasyim. Adapun Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan sejauh ini mentalitas birokrasi kita masih jauh dari semangat reformasi. Ia memandang semestinya reformasi birokrasi telah mewujudkan ASN yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang atasan atau aktor politisi lokal. "Mental birokrasi kita masih jauh dari semangat reformasi. Dalam kasus temuan kami, memang ketidaknetralan ASN itu bukan pada saat Pilpres. Namun paling banyak pelanggaran terjadi pada pilkada," ujar Rahmat. (Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6631352/jelang-pemilu-2024-komite-i-dpd-ri-tekankan-pentingnya-netralitas-asn.)

Persoalan alih status dosen dan tenaga pendidik menyeruak ke permukaan. Hal ini menyusul aksi unjuk rasa para dosen yang tergabung dalam Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/3/2023). Mereka untuk dijadikan pegawai negeri sipil, setelah perubahan status perguruan tinggi mereka menjadi negeri (PTN). Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan. "Kita meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan masalah di dunia pendidikan. Apalagi terkait persoalan dosen atau tenaga kependidikan lainnya. Tidak bisa dianggap sepele, karena pasti akan mengganggu kinerja yang dapat berdampak pada turunnya kualitas pendidikan," kata LaNyalla, Selasa (21/3/2023). LaNyalla menyatakan keprihatinan atas sikap pemerintah dalam mengakomodir status kepegawaian para dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Oleh karena itu, dia mendorong kebijakan yang lebih rasional, seperti memperbanyak kuota pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan di tingkat perguruan tinggi. Upaya ini akan menjadikan mereka fokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Menurutnya, para dosen harus bekerja ekstra agar dapat memenuhi kebutuhan hidup namun jarang sekali mendapatkan perhatian pemerintah. "Selama ini para dosen dipaksa melakukan banyak penelitian dan penerbitan karya ilmiah, tetapi tingkat kesejahteraan di bawah standar. Sehingga mereka tidak fokus dan terdistraksi. Mereka terkesan hanya memenuhi kewajiban menulis dan mengejar sertifikasi karena honor mengajar yang sangat kecil dan tidak seimbang dengan jenjang akademik serta profesionalisme mereka," papar dia. Sementara itu, berkaitan dengan status kampus yang sudah berubah menjadi PTN, dimana semua aset dan fasilitas infrastruktur ditarik pemerintah, seharusnya SDM di dalamnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan ikut menjadi PNS. Bukan menjadi pegawai kontrak PPPK. "Seharusnya pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban para dosen dan tenaga kependidikan di dalamnya. Semoga pemerintah memberikan rasa keadilan terhadap para dosen yang tugasnya mendidik sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur LaNyalla. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rrv11z463/lanyalla-minta-pemerintah-selesaikan-persoalan-alih-status-dosen-dan-tenaga-pendidik )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan upaya pemetaan kawasan pertanian di daerah dengan sistem zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sultan menyusul meningkatnya ancaman konversi Lahan Pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri di hampir semua daerah saat ini. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektare per tahun. Konversi lahan pertanian itu menjadi salah satu ancaman terhadap sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan Nasional. "Karena sistem pertanian kita belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan mekanisasi pertanian yang efisien dan presisi," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (20/3/2023). Zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kata Sultan, justru akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penerapan mekanisasi pertanian. Karena setiap komoditi membutuhkan alat dan mesin pertanian yang berbeda-beda. "Jenis komoditi yang yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan akan sangat efisien bagi alat dan mesin pertanian secara kolektif. Hal ini tentu akan mempercepat peningkatan level mekanisasi pertanian Indonesia yang ditargetkan hingga 3,5 hp pada 2024. Tahun 2021 lalu indeks mekanisasi kita baru tercatat mencapai 2,1 house power (hp) per hektare (ha)," ungkapnya. Oleh karenanya, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu melanjutkan, pihaknya berharap pemerintah daerah untuk aktif mengidentifikasi dan menginventarisasi lahan pertanian pangan eksisting di daerahnya masingmasing. Kemudian melakukan pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sesuai petunjuk teknis dari kementerian pertanian. "Pemerintah daerah dan desa harus melibatkan masyarakat dalam membangun skenario zonasi guna menemukan zonasi LP2B dan LCP2B dengan berbagai tingkat keterancaman dari alih fungsi dan yang dapat dikelola secara optimal sesuai jenis komoditi unggulan di daerahnya. Dengan demikian sistem zonasi lahan pertanian juga akan berdampak pada spesifikasi komoditas unggulan di setiap daerah," kata Sultan. (Sumber : https://news.republika.co.id/berita/rrsxxr463/wakil-ketua-dpd-dorong-pemerintah-lakukan-pemetaan-kawasan-pertanian )

Pemerintah daerah diimbau untuk memadukan politik kebijakan dan politik anggaran. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai stimulus bisa ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara virtual di acara Seminar Nasional 'Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tuban' yang merupakan rangkaian Pelantikan Pengurus KADIN Tuban masa bakti 2023-2028 di Tuban, Jawa Timur, hari ini. "Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah daerah harus bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik. Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan mengacu kepada metode perusahaan untuk menangkap pangsa pasar lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya harus ditarget untuk melampaui kondisi pasar saat ini," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (20/3/2023). Ia menjelaskan produk yang bisa diterima oleh pasar lebih luas yakni produk yang diproduksi di daerah tersebut. "Di sinilah diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh pemerintah daerah yaitu pertama adalah politik kebijakan dan kedua adalah politik anggaran," tutur LaNyalla. Menurutnya, kedua strategi tersebut saling terhubung dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling mendukung karena politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur akan menjadi sia-sia. "Artinya belanja APBD Pemda sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, supaya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung," jelasnya. Selain itu, LaNyalla turut memberikan apresiasi kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky karena telah memberikan instruksi kepada seluruh ASN untuk wajib menggunakan batik tulis Tuban di hari tertentu. Serta makanan khas Tuban dan minuman Legen yang harus ada di setiap acara. "Ini contoh kecil dari keberpihakan politik kebijakan yang didukung oleh politik anggaran. Sehingga produk masyarakat Tuban dapat diperluas pasarnya. Dan ini harus terus menerus dilakukan dan ditarget secara terukur peningkatannya," tegasnya. Ia menjelaskan dalam skala yang lebih besar, politik kebijakan dan politik anggaran harus difokuskan kepada peningkatan fasilitas dan infrastruktur objek wisata andalan Tuban. Karena wisata religi di Tuban harus mendongkrak belanja konsumsi para pengunjung dari seluruh Indonesia. LaNyalla berharap pemda bisa menggali lebih detail bagaimana politik kebijakan dan politik anggaran Kabupaten Tuban dapat maksimal mendorong perluasan pangsa pasar produk yang diproduksi dan diproses di Kabupaten Tuban. Termasuk memperluas pangsa pasar ke daerah lain dan pasar internasional. "Yaitu dengan memastikan empat strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi produk," jelasnya. Untuk itu, diperlukan alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Adanya peningkatan sumber daya manusia di daerah, pengembangan kelembagaan dan aparatur daerah. Serta pelayanan masyarakat yang efisien. "Jika orientasi politik kebijakan dan politik anggaran dijalankan dengan semangat dari Tuban untuk Tuban, saya jamin pertumbuhan ekonomi Tuban akan terjaga dan bahkan akan meningkat," ungkapnya. Menurutnya, semua itu dapat terwujud kalau terjalin sinergi yang harmonis antara pelaku usaha, khususnya para pengusaha yang tergabung di dalam KADIN Tuban dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dan seluruh stakeholder. "Karena pada hakikatnya, pemerintah bertugas memfasilitasi dengan memberikan kemudahan melalui strategi pembangunan pelayanan publik, dengan memperhatikan skala prioritas, serta orientasi jangka panjang," tutupnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6628970/ketua-dpd-dorong-pemda-padukan-politik-kebijakan--politik-anggaran. )

Pejabat dan Staf Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta berkunjung ke Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan guna lebih mengenal budaya Betawi melalui kesenian, adat istiadat, folklor, sastra, kuliner, pakaian, serta arsitektur yang bercirikan ke-Betawian (17/03/2023). Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945, DPD RI sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Salah satu tugas dan kewenangan DPD RI adalah mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang, salah satunya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, mengenali dan mempelajari Budaya Betawi dan Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, menjadi data dan informasi yang krusial bagi DPD RI, khususnya Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, dalam mengembangkan Budaya dan Kawasan Betawi tersebut. **Mengenal Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan** Berdasarkan situs resminya (https://www.setubabakanbetawi.com/), Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan adalah salah satu tempat yang dikhususkan menjadi ruang reka cipta sebagai dapurnya Budaya Betawi. Perkampungan ini tumbuh pesat dengan dukungan dan peran komunitas Budaya Betawi yang mengembangkan budaya Betawi, mulai dari kesenian, adat istiadat, folklor, sastra, kuliner, pakaian, serta arsitektur yang bercirikan ke-Betawian. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terletak di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administratif Jakarta Selatan, dengan luas sekitar 289 Ha. Dalam kawasan seluas itu dapat dijumpai aktivitas keseharian masyarakat Betawi seperti Latihan Pukul (Pencak Silat), Ngederes, Aqiqah, Injek Tanah, Ngarak Penganten Sunat, memancing, budidaya ikan tawar, berkebun, dan aktivitas dagang. Selain itu, ada juga aktivitas memasak makanan khas Betawi seperti Sayur Asem, Sayur Lodeh, Soto Mie, Soto Betawi, Ikan Pecak, Gabus Pucung, Gado-Gado, Laksa, Toge Rebus, Kerak Telor, Bir Pletok, Dodol, Tape Uli, Geplak, Wajik, dan lain-lain. Sebagai Kawasan Wisata Budaya, Wisata Air Dan Wisata Agro, Perkampungan Budaya Betawi memiliki potensi lingkungan alam yang asri dan sangat menarik yang sulit dijumpai di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta. Dua buah setu alam yang ada di Perkampungan Budaya Betawi yaitu Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong dikelilingi hijau dan rindangnya pohon-pohon buah khas Betawi seperti Kecapi, Belimbing, Rambutan, Sawo, Melinjo, Pisang, Jambu, Nangka, dan Namnam yang tumbuh sehat membumi di halaman depan, halaman samping dan di antara rumah-rumah penduduk. Hal ini menjadikan Perkampungan Budaya Betawi sebagai obyek wisata yang paling lengkap, menarik serta menjadi pilihan bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. **Hasil Kunjungan** Melalui kunjungan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Sekretariat DPD RI Provinsi DKI Jakarta menyerap banyak masukan dari pengelola dan mendapatkan banyak data dan informasi yang akan menjadi input atau bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan kebijakan bagi Anggota DPD RI Jakarta. Pengelolaan kawasan ini sudah berjalan baik, namun tetap dibutuhkan beberapa upaya khusus dalam rangka mengembangkannya Pusat Wisata Budaya Betawi dengan beragam potensi ekonominya. Pertama, perlu perencanaan dan pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata multiaspek (produk, destinasi, promosi, infrastruktur, hingga kapasitas SDM pengelola pariwisata). Juga, penataan UMKM di sekitaran danau perlu dilakukan agar lebih tertata rapi. Langkah opsional lainnya misalnya dengan sosialisasi kepada generasi milenial agar mengetahui dan melestarikan budaya Betawi. (AGS, MHS)

DPD RI akan menindaklanjuti berbagai laporan reses yang diserap di daerah pada masa reses untuk menjadi produk DPD RI. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang memimpin Sidang Paripurna ke-9 bersama dengan Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/3/23). “Pimpinan DPD RI berharap setiap aspirasi yang diserap dapat diproses menjadi produk lembaga yang akan diputuskan dan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk ditindaklanjuti,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Ajiep Padindang melaporkan hasil pengawasan reses di daerahnya mengenai pengawasan UU Pemilu dan UU Pilkada. “Saat reses di daerah saya banyak menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang saat ini sudah berjalan, penting adanya pengawasan yang lebih baik, agar pemilu nanti berjalan baik,” tambahnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal NTT Angelius Wake Kako mengemukakakan adanya kelangkaan beras dan bahan pokok yang terjadi di daerahnya karena permasalahan proses distribusi. “Memasuki masa Paskah dan bulan Ramadan, saya berharap pemerintah melalui Bulog memperbaiki sistem distribusi bahan pangan, agar tidak menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok di berbagai daerah,” ungkap Angelius. Pada sidang paripurna tersebut, anggota DPD RI menyampaikan aspirasi yang dihimpun dan diterima selama masa reses di daerah. Selain terkait dengan pengawasan pemilu dan beberapa aturan perundang-undangan, serta upaya penguatan ketahanan pangan jelang Ramadan, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait sektor penyaluran kredit UMKM oleh perbankan. Senada dengan itu, Anggota DPD RI dari Sumatera Barat Alirman Sori menekankan pentingnya peran sentral dari Bank Indonesia memberikan pembinaan kepada lembaga perbankan pada penyaluran kredit ke UMKM karena terkait penguatan ekonomi daerah. “Peran BI penting terutama dalam membina lembaga perbankan di Indonesia dalam upaya menyalurkan kredit ke UMKM, itu harus diperkuat agar ekonomi daerah bergeliat,” ungkap Alirman Sori. Setelah menerima laporan pelaksanaan tugas dari 34 provinsi, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengharapkan seluruh alat kelengkapan dapat menindaklanjuti sesuai bidang tugas masing-masing. (Sumber ‘; https://indonesianews.id/index.php/2023/03/16/anggota-dpd-ri-sampaikan-hasil-reses-pada-sidang-paripurna-dpd-ri-ke-9/ )

DPD RI imbau pemerintah lakukan operasi pasar secara berkala jelang memasuki bulan suci Ramadan 1444 H. Pemerintah juga diharapkan dapat mengendalikan stabilitas harga bahan pokok dan pasokan barang di tengah masyarakat. “Mengingat sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa, pemerintah harus bisa melakukan operasi pasar agar bisa mengendalikan stabilitas harga bahan pokok dan pasokan barang," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Tahun 2022–2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (16/3). Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, sambungnya, mendekati puasa, harga bahan pokok mengalami lonjakkan yang signifikan. Tentunya hal tersebut sangat merugikan dan memberatkan masyarakat. "Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi menjelang Ramadhan, perlu dipantau dan dikendalikan pemerintah," tutur Nono Sampono senator asal Maluku itu. Menurutnya, karena rutin terjadi setiap tahun, lonjakan harga menunjukkan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu Pimpinan DPD RI meminta Komite II DPD RI agar berkoordinasi dengan kementerian atau instansi terkait, dan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok. "Kami berharap dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif, stabilitas harga kebutuhan pokok ini bisa terwujud khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 H," kata Nono Sampono. Selain itu, Pimpinan DPD RI juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas musibah erupsi Gunung Merapi, di Jawa Tengah pada tanggal 11 Maret 2023 lalu. Musibah itu sangat berdampak pada sejumlah wilayah di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. “Pimpinan DPD RI meminta kepada Komite II DPD RI untuk melakukan koordinasi dengan BNPB terkait upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi dampak ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi tersebut. Selanjutnya Komite III DPD RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan ketersediaan keperluan dasar para pengungsi,” kata Nono Sampono. (Sumber : https://www.kompas.tv/article/388643/dpd-ri-minta-pemerintah-operasi-pasar-berkala-jelang-puasa )

Sejumlah kepala daerag mendukung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menuntaskan status guru honorer melalui seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Tercatat sebanyak 500 ribu guru honorer diangkat menjadi pegawai kontrak pemerintah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan manambah jumlah formasi ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota. “Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui dana alokasi umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami dukung penuh Kemendikbudristek dan harus mengusulkan semaksimal mungkin,” ujarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum, gaji dan tunjungan guru ASN PPPK ditanggung pemerintah pusat. Namun, banyak pemerintah daerah yang belum memahami perihal gaji dan tunjangan guru ASN PPPK dari pemerintah pusat. Akibatnya banyak pemerintah provinsi yang enggak mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan daerah. Gubernur Riau, Syamsuar, menyatakan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan formasi lantaran semakin banyak pendidik di wilayahnya yang kini memasuki pensiun. Dia mendukung Kementerian mensukseskan program ASN PPPK. Provinsi mendapatkan formasi sebanyak 3.302 guru pemerintah dengan perjanjian kontrak pada tahun lalu. “Kami berharap rekrutmen guru ASN PPPK berjalan baik dan lancar,” tuturnya. Adapun Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membuka peluang para guru honorer menjadi guru ASN PPPK. "Ini wujud komitmen kami perihal pemenuhan guru di Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang maksimal di satuan pendidikan," kata dia. Andi mengusulkan kuota guru ASN PPPK sebanyak 10.587 orang pada 2022. Proses formasi tersebut akan dilanjutkan pada 2023. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, mengapresiasi para pimpinan daerah yang berpartisipasi aktif mendorong guru honorer menjadi ASN PPPK. “Semangat pemerintah tidak akan surut untuk memastikan para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak,” ujarnya. (Sumber : https://nasional.tempo.co/read/1703839/dukungan-gubernur-untuk-guru-honorer )