Komunitas LGBT se-Asean dikabarkan Akan berkumpul di Jakarta terkait acara Asean Queer Advocacy Week (AAW) pada 17-21 Juli 2023. Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DIY, Hilmy Muhammad meminta aparat terkait untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan acara hari itu. "Negara kita masih kuat memegang adat ketimuran, sementara LGBT jelas bertentangan dengan adat kita. Oleh sebab itu, pihaknya meminta pihak-pihak terkait, dalam hal ini kementerian dan kepolisian, tidak memberikan izin maupun akses atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ini untuk menghindari kerusuhan sekaligus untuk menjaga moralitas bangsa dari hal-hal yang dapat merusaknya," kata Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/7/2023). AAW merupakan tempat berkumpulnya para aktivis LGBTQ Asia Tenggara untuk saling terhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain. Sementara sponsor utamanya adalah ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. "Organisasi-organisasi di bawah PBB tentu telah memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, yakni di antaranya tidak memaksakan diri jika terjadi penolakan. Menghargai penolakan atas perbedaan prinsip ini menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Jadi kalau masyarakat Indonesia menolak, kami harap ASEAN SOGIE Caucus di bawah PBB bisa menghargai prinsip ini karena berhubungan dengan kedaulatan bangsa dan bisa melukai hati masyarakat," ucapnya. Gus Hilmy menambahkan penolakan ini tidak bersifat diskriminatif. Pasalnya, sejauh ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap penduduknya untuk mengekspresikan diri. "Tidak ada diskrimasi sama sekali. Jangan hanya karena ditolak kemudian mengatakan yang bertentangan dengan kita itu antidemokrasi. Itu tidak benar. Prinsipnya, kita berhak membatasi apa saja dan siapa saja yang masuk ke dalam rumah kita. Juga selama ini, negara tidak membatasi setiap warga negaranya untuk berekspresi. Anda boleh menyampaikan aspirasi, boleh bekerja di mana saja di bidang apa saja, boleh berorganisasi, dan lain sebagainya," ungkapnya. Sebelumnya diberitakan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) se-ASEAN bakal menggelar kumpul bareng di Jakarta pada 17-21 Juli 2023 di Jakarta. Acara tersebut diorganisasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia. ''Apakah kalian aktivis queer yang berbasis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara lain di Asia Tenggara? Mari bergabung bersama kami dalam ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) Juli ini,'' kata ASEAN SOGIE Caucus dalam pengumuman di Instagram, @aseansoegicaucus dikutip Republika di Jakarta, Senin (10/7/2023). (Sumber : https://rejogja.republika.co.id/berita/rxm2vw291/aktivis-lgbt-bakal-kumpul-di-jakarta-senator-tutup-semua-akses-dan-perizinan )

Komite IV DPD RI mempertanyakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, karena 2024 merupakan tahun krusial yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dimana pada tahun 2024, pemerintah harus fokus dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksanaan pemilu agar terlaksana dengan baik. "Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat terlaksana. Sebab, pada tahun 2023 ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp23,5 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp20 triliun untuk sarana dan pra sarana pemilu, badan ad hoc, pengawasan pencalonan, dan pengamanan pelaksanaan pemilu," ucap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/7/2023). Novita menambahkan pembangunan IKN dan pelaksanaan pemilu merupakan dua program besar pemerintah pada tahun 2024. Untuk itu kementerian/lembaga harus berperan serta dalam menyukseskan keduanya. "Kementerian/lembaga berkewajiban menyukseskan dua program besar itu, salah satunya melalui penyusunan RKP 2024," paparnya. Novita menambahkan RKP tahun 2024 telah memfokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu keberadaan RKP tahun 2024 juga memiliki peran penting dalam penyusunan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024. “Oleh karena itu, DPD RI berkewajiban memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan juga mengajukan rekomendasi terhadap rancangan RKP Tahun 2024 sebagai tahapan awal pertimbangan DPD RI atas RUU tersebut. Dengan rekomendasi DPD RI ini, diharapkan pertimbangan dan usulan DPD RI dapat mewarnai kebijakan pembangunan nasional," imbuh Novita. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas RKP 2024 dan RPJMN 2020-2024. Sedangkan di MPR RI sedang melakukan pembahasan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia justru khawatir keduanya akan bertabrakan dan saling beririsan. "Pemerintah sedang membahas RKP dan RPJM 2024, sedangkan di MPR RI sedang membahas GBHN. Kita harus pertegas agar tidak ada irisin dan bertabrakan. Jika nanti ditetapkan GBHN maka harus dipastikan isinya tidak bertabrakan," tukasnya. Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Tenggara MZ Amirul Tamim menjelaskan berdasarkan data dari BPS bahwa perekonomi di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Menurutnya hal itu karena ditopang oleh sektor pertambangan. “Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan tapi itu ditopang oleh tambang. Alhasil saat ini banyak petani yang bergeser ke pertambangan, ini tentunya perlu menjadi catatan serius agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari,” tegasnya. Di kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dalam waktu dua tahun ekonomi Indonesia kembali naik status ke upper middle income. Naik status tersebut dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,31 persen, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2022 mampu mengembalikan posisi Indonesia menjadi negara upper middle income country setelah turun ke lower middle income country pada tahun 2020 dan 2021. “Hanya sedikit negara yang mengalami naik kelas pasca pandemi Covid-19. Indonesia, El Salvador, dan West Bank and Gaza adalah negara yang naik kelas dari lower middle income ke upper middle income,” terangnya. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atqo Mardiyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03 persen (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/nasional/136432-komite-iv-dpd-ri-khawatirkan-rkp-2024-ganggu-pembangunan-ikn-dan-pemilu )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti menyatakan kesiapan DPD RI sebagai penyelenggara sidang bersama DPR-DPD RI 17 Agustus 2023 mendatang. Hal ini diungkapkan LaNyalla pada rapat persiapan sidang tahunan dan sidang bersama di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/07/2023). “Sidang bersama seperti pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan oleh DPR atau DPD secara bergantian. Dan sesuai dengan urutan pelaksanaan sidang bersama, maka untuk tahun 2023 ini DPD RI yang akan menjadi penyelenggaranya. Untuk kami dari DPD RI menyatakan siap untuk mensukseskan terselenggaranya acara sidang bersama DPR-DPD RI,” tutur LaNyalla. LaNyalla menambahkan, pelaksanaan sidang bersama antara DPR dan DPD telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 228 dan Pasal 293 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang menyatakan sebelum pembukaan tahun sidang, anggota DPR dan anggota DPD mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. “Pelaksanaan sidang bersama selama ini sudah berjalan sejak tahun 2015, namun ketika terjadi pandemi Covid-19 mulai tahun 2020-2022 pelaksanaannya digabungkan dengan Sidang tahunan MPR dan Sidang Paripurna Penyampaian RAPBN beserta nota keuangannya oleh Presiden,” sambung Senator asal Jawa Timur tersebut. Terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang secara resmi mengumumkan pencabutan status pandemi Covid-19 di Indonesia pada 21 Juni 2023 lalu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI telah sepakat agar sidang bersama dan sidang lainnya dikembalikan seperti semula. “Sehubungan dengan pencabutan status pandemi Covid-19. Maka, kami DPD RI sepakat supaya sidang bersama dan sidang lainnya pada bulan Agustus nanti bisa dikembalikan seperti semula dan dilaksanakan masing-masing atau tidak lagi digabungkan dengan sidang tahun,” tutupnya. Hadir dalam rapat tersebut Pimpinan DPD RI, Pimpinan MPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI beserta jajaran. (Sumber : https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/07/10/dpd-ri-siap-selenggarakan-sidang-bersama-2023. )

Anggota DPD RI, Dailami Firdaus mengutuk keras tindakan pembakaran kitab suci umat Islam, Alqur’an di Swedia. Pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap dan membuka komunikasi intensif dengan pemerintah Swedia. “Saya sangat mengutuk keras perbuatan atau tindakan pembakaran Al Quran yang terjadi di Swedia disaat umat Islam merayakan hari besar Idul Adha,” kata pria yang akrab disapa Bang Dai ini dalam pesan singkatnya, Selasa(4/7/2023). Dirinya menilai pembakaran Quran itu sangat aneh dan tidak masuk akal karena pelaku menganggap hal itu sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal, tegasnya, pembakaran kitab suci merupakan tindakan penodaan agama yang bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. “Sangat aneh dan tidak masuk akal, ketika melakukan tindakan atau perbuatan pembakaran Al Quran diangap hal yang biasa hanya karena selalu mengatasnamakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, padahal perbuatan yang dilakukan jelas adalah penistaan agama dan pasti dikarenakan kebencian terhadap Islam,” ujar dia. Terlebih, kata dia, tindakan pembakaran Quran di Swedia bukan pertama kali terjadi. Bahkan, tuturnya, pelaku pembakaran Quran pun dengan tenang menyatakan akan mengulangi perbuatannya kembali. “Kita ketahui bersama pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Namun peringatan tersebut seperti hanya isapan jempol belaka,” terang Bang Dai. Hingga kini, lanjutnya, belum adanya kesepakatan bersama untuj membuat jera bagi pelaku yang jelas-jelas melakukan pengrusakan, pelecehan, penistaan maupun ujaran-ujaran kebencian terhadap agama Islam. “Saya berharap pemerintah melakukan komunikasi yang intensif untuk dapat menyamakan persepsi bahawasannya tindakan pembakaran al quran dan apapun hasutan kebencian layak diberikan sanksi agar tidak terulang kembali dan perbuatan tersebut bukanlah kebebasan berpendapat dan berekspresi, melainkan mencederai demokrasi dan kedaulatan,” tuturnya. “Tentunya ini adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi kita umat muslim untuk dapat memerangi pemikiran-pemikiran negatif mengenai islam dan menyakinkan bahwasannya Islam adalah Rahmatan Lil Alamin, sebagaimana Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Muslim itu adalah orang yang orang-orang Muslim lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan tangannya”,” kata cucu Ulama Betawi Kharismatik Alm. KH. Abdullah Syafi`ie itu menambahkan. (Sumber: https://realitarakyat.com/2023/07/kutuk-keras-pembakaran-al-quran-anggota-dpd-ri-desak-pemerintah-bersikap-ke-swedia/)

Jakarta - Komite I DPD RI mempertanyakan terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022, Keppres No. 4 Tahun 2023, dan Inpres No. 2 Tahun 2023 mengenai penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM yang berat. Keppres dan inpres ini dinilai telah menimbulkan perdebatan di masyarakat atas peristiwa masa lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka RDP dengan Menkopolhukam Mahfud Md, Wakil Jaksa Agung, dan BIN di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Kata Nono, pihaknya telah melakukan diskusi intensif antara Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dalam menyikapi situasi ini. "Kami juga telah mengundang para pakar untuk mendapatkan gambaran. Perhatian kami berkaitan peristiwa tahun 1965,” ucap Nono. Selain itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma juga mempertanyakan bahwa seberapa penting presiden mengeluarkan keppres dan inpres tersebut. Menurutnya bagaimana pemerintah akan mengakomodir peristiwa tahun 1965 diselesaikan secara nonyuridis. “Sebenarnya kami ingin tahu seberapa pentingkah terbitnya keppres dan inpres ini,” tuturnya. Filep juga mempertanyakan kasus peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 1965 ini tidak berjalan tuntas. Bahkan, sampai saat ini pelaku peristiwa 1965 tidak terungkap ke publik. “Pertanyaan kami kenapa pelaku pelanggaran yang sudah bertahun-tahun ini tidak ada kejelasannya,” imbuh Filep. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori mengatakan bahwa dalam prinsip negara hukum seperti Indonesia, peristiwa ini merupakan kasus besar. Artinya, jika ada korban sudah pasti ada pelakunya namun sampai detik ini kasus tersebut masih abu-abu. “Jika ada korban pasti ada pelaku. Bila pelakunya sudah meninggal atau sudah tua, dan tidak ada bukti. Maka dibuka saja siapa pelaku-pelakunya,” tuturnya. **Pascareformasi, Banyak Bermunculan Kasus Pelanggaran Masa Lalu** Di kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pasca reformasi tahun 1998 banyak bermunculan kasus pelanggaran masa lalu termasuk peristiwa tahun 1965. Negara telah memerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini baik secara yudisial dan nonyudisial secara simultan. “Tugas ini sangat sulit karena pada tahun 1998 hingga tahun ini tidak menghasilkan apa-apa. 25 tahun diperintah untuk menyelesaikan pelanggaran ini tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tuturnya. Mahfud MD menambahkan bahwa ketika diadilkan di meja hijau namun faktanya 35 orang dibebaskan semua atau tidak dapat dihukum. Pengadilan mengatakan tidak ada pelanggaran karena tidak ada bukti yang kuat. “35 orang dinyatakan bebas, karena tidak ada bukti yang kuat. Pertanyaan dari hakim, kapan peristiwa itu? Di mana? Jam berapa? Pakai apa? Itu sulit dibuktikan karena peristiwa ini sudah bertahun-tahun. Jejaknya hilang semua,” ujarnya. Wakil Jaksa Agung Sunarta membeberkan penyidikan yang dilakukan pihaknya atas peristiwa tahun 1965-1966, petrus (penembakan misterius), peristiwa Paniai dan lain-lain dinilai nihil. Menurutnya semua sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa bukan pelanggaran berat. “Kesulitan kami dalam bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena alat bukti dan saksi tidak ada, serta semuanya telah dimakan waktu,” terangnya. Selain itu, Deputi III BIN Aswardi mengatakan pihaknya merupakan suporting kementerian/lembaga untuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM). Hasil deteksi pada peristiwa tahun 1965 bahwa ada penolakan dari korban yang tidak mau di-publish sehingga menjadi kendala. “Memang kendala kami ada salah satu korban yang tidak mau dipublikasikan. Sedangkan untuk proses yudisial, dalam mencari bukti sangat sulit karena kasus lama,” ucapnya. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5336015/komite-i-dpd-ri-dan-pemerintah-bahas-keppres-dan-inpres-soal-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat)

Jakarta - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023) sore. Pada kesempatan itu, LaNyalla berharap Polri dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Saya mewakili masyarakat dan DPD RI menyampaikan selamat ulang tahun kepada Polri. Tentu kita berharap pelayanan Kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan semakin meningkat," harap LaNyalla. Selain itu, Senator asal Jawa Timur itu juga berharap kinerja kepolisian semakin presisi dalam penegakan hukum di Indonesia. LaNyalla meyakini peran penting Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum juga akan semakin maksimal. LaNyalla juga berharap Polri terus bekerja secara profesional dalam menjalankan fungsi, tugas pokok, dan kewajibannya. "Polri harus senantiasa profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, termasuk pada tahun politik di 2024 nanti,” tegas LaNyalla yang hadir bersama istri. Tak hanya itu, LaNyalla juga meminta kepada Polri untuk mengevaluasi kinerjanya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. "Saya meminta Polri segera berbenah dan meningkatkan pengawasan internal, sehingga dapat lebih maksimal dalam memberi pelayanan kepada rakyat," harap LaNyalla. Menurut LaNyalla, hal ini membutuhkan komitmen dari dalam tubuh Polri itu sendiri. LaNyalla percaya dengan kredibilitas dan transparansi di tubuh Polri, kepercayaan publik akan meningkat. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/nasional/134330-hadiri-hut-ke-77-bhayangkara-lanyalla-berharap-polri-tingkatkan-pelayanan)

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan penindasan terhadap martabat manusia. Hal ini disampaikan Benny saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi peluang kerja luar negeri yang digelar di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Jl. MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (12/6) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, BP2MI juga menggandeng Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni sebagai narasumber. "80 persen TPPO adalah perempuan. Data korban diduga karena TPPO Per 11 Juni adalah 100.729 orang yang di deportasi dari luar negeri. Yang meninggal 2.204, yang sakit 3.527 (Depresi ringan, berat dan cacat secara fisik)," kata Benny dikutip Rabu (13/4/2026). Benny menuturkan, pihaknya komitmen untuk terus memberantas sindikat penempatan PMI ilegal meskipun disinyalir praktek ilegal itu dibekingi oleh sejumlah petinggi di Indonesia. Benny mengungkapkan, beking oknum pejabat tersebut berasal dari berbagai lembaga negara mulai dari TNI, Polri, Kementerian hingga BP2MI sendiri. Ia pun menegaskan beberapa waktu lalu pihaknya berhasil mengamankan 161 orang ibu-ibu di Bekasi yang hampir diberangkatkan ke Timur Tengah secara ilegal. "Delapan bulan yang lalu, BP2MI memberhentikan satu orang oknum pegawai yang terlibat penempatan pekerja ilegal. Memberantas sindikat TPPO bukan hal sulit, asal punya komitmen merah putih pada setiap petinggi negara untuk tidak menjadi pelacur negara dan bersekongkol dengan penjahat," sebutnya. "Pesan Presiden RI, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI siapkan lounge di berbagai bandara untuk memberikan fasilitas terhormat," tandasnya. "Delapan bulan yang lalu, BP2MI memberhentikan satu orang oknum pegawai yang terlibat penempatan pekerja ilegal. Memberantas sindikat TPPO bukan hal sulit, asal punya komitmen merah putih pada setiap petinggi negara untuk tidak menjadi pelacur negara dan bersekongkol dengan penjahat," sebutnya. "Pesan Presiden RI, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI siapkan lounge di berbagai bandara untuk memberikan fasilitas terhormat," tandasnya. Sementara itu, Sylviana Murni menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini di Indonesia terdapat 7,99 juta orang pengangguran. Dari angka tersebut, kata Sylvi, sebanyak 2,8 juta atau 33,45 persen mengalami hopeless of job atau pengangguran yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. "Ketimpangan jumlah penduduk yang mencapai ratusan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yang tidak bisa dihindarkan," ujar Ketua BKSP DPD RI ini. "Itu semuda didasari oleh Pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Kedua, jumlah angkatan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan ke Empat, permasalahan tenaga kerja yang cukup memprihatinkan adalah rendahnya tingkat upah," pungkasnya. (Sumber : https://kosadata.com/read/gandeng-dpd-ri-sylviana-murni-bp2mi-gelar-sosialisasi-peluang-kerja-luar-negeri )

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Kantor Cabang Jakarta Salemba, menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp7.509.908.130,- kepada perwakilan ahli waris dari almarhum Wayah Suryo Wiroto pimpinan di perusahaan Endiavor Indonesia, yang tercatat sebagai peserta di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba. Meninggal dunia saat di kantor karena kecelakaan kerja, bulan Maret 2023 lalu. Penyerahan santunan, secara simbolis langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Denny Yusyulian kepada perwakilan ahli waris, di ruang GBHN gedung DPD/DPR/MPR RI, Jakarta, yang dipadukan dalam acara Dialog Interaktif Dengan BPJS Ketenagakerjaan, Jum'at (23/6/2023). Penyerahan santunan secara simbolis tersebut disaksikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono dan perwakilan ahli waris. "Kami dari BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan menerima musibah ini. Dengan diberikannya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga. Secara khusus dapat membantu kehidupan ekonomi dan pendidikan anak almarhum yang masih sekolah. Walaupun bantuan ini tidak dapat menggantikan keberadaan almarhum. Semoga dapat bermanfaat bagi ahli waris untuk dapat meneruskan hal-hal baik yang biasa dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya", ucap Denny Yusyulian. Santunan yang diberikan, lanjut Denny Yusyulian, merupakan bukti hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. Pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Termasuk di dalamnya pegawai Non ASN atau PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Didin Haryono menambahka, almarhum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2015 dengan mengikuti empat program perlindungan. Sehingga manfaat yang diberikan kepada ahli waris adalah; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun dan Beasiswa untuk satu orang anak. Jumlah total manfaat santunan sebesar Rp7.509.908.130,- dengan rincian; JKK sebesar Rp7.074.736.000, JHT Rp391.339.130,- JP (Per Tahun) Rp7.833.000,- Bea Siswa 1 orang anak (Maks) Rp36.000.000,- Usai mengikuti secara langsung acara penyerahan santunan dan dialog interaktif dengan BPJS Ketenagakerjaan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan, merupakan bukti nyata bahwa pemerintah/negara hadir melindungi warganya. Kalau warga bekerja, dia akan mendapat perlindungan dari pemerintah/negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun menurut, Sylviana Murni, persoalan mendasar adalah masih banyak masyarakat belum memahami secara utuh program, manfaat dan kemudahan apa yang didapat kalau ikut serta jadi BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan masyarakat banyak yang belum mengetahui kalau BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan BPJS Kesehatan. "Makanya sebagai senator saya mencoba memfasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta. Karena saya punya tanggungjawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pekerja, terkait kemudahan dan besarnya manfaat yang didapat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga kedepannya seluruh masyarakat pekerja, formal, informal dan pekerja rentan khususnya di DKI Jakarta terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudahannya banyak diantaranya ; Proses pendaftaran cepat dan mudah, iuran murah hanya membayar Rp16.800,- per bulan per orang peserta akan mendapat manfaat yang cukup besar", sebutnya. Sylviana mengatakan, sebagai senator dapil DKI dirinya turut berkewajiban memfasilitasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI karena merupakan salah satu tanggung jawabnya. ”Bayangkan hanya membayar Rp16.800 kok bisa mencover pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas biaya,” ungkapnya. Bahkan Sylviana murni terheran-heran melihat langsung manfaat tunai untuk ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai angka Rp7,5 miliar. Manfaat tersebut baru diserahkannya secara simbolis kepada ahli waris penerima. Sylviana juga mendorong agar di dapilnya terjadi percepatan pencapaian universal coverage alias seluruh tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. ”Apalagi kita akan mengalami bonus demografi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab tercapainya universal coverage,” ungkapnya. Tidak hanya pemprov saja, menurut Sylviana anggota DPRD DKI juga harus turun tangan demi tercapainya universal coverage di DKI. Untuk itu sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan juga harus menyasar ke anggota DPRD DKI. ”Pahamkan dulu nggota DPRD-nya, maka mereka akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Sumber : https://rri.co.id/jakarta/daerah/269926/senator-sylviana-murni-saksikan-ahli-waris-terima-santunan-rp7-5-milliar-dari-bpjamsostek )

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-496 Kota Jakarta, Ketua Badan Kerjasama Parlemen Dewan (BKSP) DPD RI, Sylviana Murni, memperkenalkan prosesi Penganten Sunat Betawi di anjungan Provinsi DKI, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/6). Kegiatan ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Energi DKI, Hari Nugroho dan sejumlah pejabat lainnya. Menurut Sylvi, prosesi sunatan ala Betawi ini memiliki daya tarik tersendiri dan cukup unik, mulai dari arak-arakan sebelum anak disunat, saat sunatan yang dilakukan Bengkong (ahli khitan dari Betawi), alat sunat yang digunakan, hingga arakan naik delman setelah disunat Untuk alat khitan khas Betawi, biasanya Bengkong memakai penjepit ujung dan penjepit jaga yang berbentuk khusus, serta pisau potong tipis sangat tajam. Ketika digunakan untuk mengkhitan, pasiennya tidak merasakan sakit yang berlebihan. Sylvi berencana membuat satu buku soal keunikan Penganten Sunat Ala Betawi ini. Rencananya, buku ini akan dibuatkan dalam bentuk e-book dan visual grafis. Jika sudah diterbitkan ini maka menjadi buku ketiga karya mantan None Jakarta tahun 1981 ini. Sebelumnya telah terbit buku berjudul "Pernak pernik Abang None" dan "Nujuh Bulan ala Betawi". Tak hanya itu, tokoh perempuan yang akrab dipanggil Mpok Sylvi ini juga pernah menyusun buku tentang Kuliner Betawi dan Database orang Betawi yang top. Tercatat ada 500 tokoh Betawi yang namanya sudah disimpan dalam sebuah buku Sylvi. "Pembuatan buku ini selalu dalam rangka menyambut HUT kota Jakarta," ucap Mpok Silvy. Dia berharap, buku yang sudah dan akan dibuatnya bisa menjadi khasanah perpustakaan digital yang ada di DKI. Bahkan bukunya juga akan dikirim ke international e-book dengan dua bahasa. "Ayo kita lestarikan kearifan lokal Jakarta. Karena Jakarta sebagai Kota Global yang dapat menarik wisatawan mancanegara dengan kearifan lokal," pungkas Sylvi. (Sumber : https://m.beritajakarta.id/read/123550/senator-sylviana-murni-rawat-budaya-betawi-penganten-sunat )

Membahas peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Belgia yang dilakukan di daerah, Bahas Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI melakukan rapat kerja dengan YM. Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Leon L. Felix. Salah satunya adalah di sektor pendidikan, pariwisata, budidaya perikanan, dan juga maritim. Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan kesempatan yang baik bagi DPD RI dan Kedutaan Besar Belgia untuk membangun komunikasi dan dialog dalam rangka memperkuat hubungan dan kemitraan kedua negara di berbagai bidang. Sylviana juga menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Belgia memiliki manfaat yang besar bagi kedua negara. Apalagi Indonesia merupakan pemimpin ASEAN dan Belgia merupakan pendiri Uni Eropa. Dengan demikian, adanya kerja sama ini akan menjadi jembatan kemitraan dan kolaborasi antara kedua kawasan. "Salah satunya adalah implementasi jaringan Desa ASEAN untuk membangun One Vilage One Product dan Desa Wisata," demikian Sylviana dalam rapat kerja di DPD RI, Rabu (21/3/2023). Lebih lanjut, Sylviana menjelaskan dengan potensi ekonomi yang dimiliki banyak daerah, Indonesia akan dapat menjadi bagian dari rantai nilai nilai global "Dari perekonomian dan pariwisata Belgia yang telah terintegrasi dengan ekonomi dan wisata global," jelas Sylviana. Sylviana hadiri penandatanganan kerjasama didampingi beberapa senator lainnya, diantaranya: senator DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto, Senator dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Frank Leon L. Felix, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa, Senator dari Sumatera Utara Badekenita Br Sitepu, dan Senator dari DI Yogyakarya Hilmy Muhammad. (Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/06/22/578782/bahas-peningkatan-pembangunan-desa,-dpd-ri-teken-kerjasama-dengan-dubes-belgia- )