Wakil Ketua DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi langkah pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit secara proporsional kepada daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2023. “Peraturan pemerintah terkait DBH sawit cukup menjawab aspirasi para kepala daerah penghasil sawit selama ini. PP tersebut sangat proposal dan tegas menuntut kinerja optimal pemerintah daerah,” kata Sultan melalui keterangan, Kamis (27/7/2023). Alokasi DBH sawit, lanjut Sultan, sangat dibutuhkan daerah dalam mengurangi kesenjangan fiskal. Terutama untuk membangun dan merawat sarana dan infrastruktur dasar yang terkait langsung dengan industri perkebunan kelapa sawit. “Dengan ruang fiskal yang lebih luas diharapkan daerah penghasil sawit mampu meningkatkan produktivitas sawit berikut produk turunannya secara berkelanjutan. Hanya saja para kepala daerah perlu menjaga kinerja dan performa realisasi anggaran DBH secara tepat guna dan akuntabel,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Meski demikian, Sultan meminta agar pemerintah tidak perlu terlibat dalam proses realisasi anggaran DBH sawit di daerah. Pemerintah daerah harus diberikan kebebasan secara otonom untuk mengalokasikan DBH sawit yang diperoleh dari transfer pusat. “Saya kira Pemerintah Daerah lebih memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerahnya. Kontrol penggunaan anggaran DBH melalui proses pembahasan bersama kementerian, justru akan menghambat realisasi DBH di daerah,” sambungnya. Sehingga, lanjutnya, Sultan meminta Pemerintah untuk tidak mengatur penggunaan anggaran DBH sawit yang dialokasikan kepada daerah. Biarkan pemerintah daerah menentukan sendiri ke mana DBH sawit tersebut dialokasikan. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Yang akan jadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. (SUmber : https://liputan.co.id/2023/07/apresiasi-skema-alokasi-dbh-sultan-penggunaannya-tak-perlu-libatkan-pemerintah-pusat/ )

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, DPR RI dan MPR RI menggelar rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, di Jakarta, Jumat (28/07/2023). Rapat ini dihadiri Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Paspampres, serta Pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan Sekretariat MPR/DPR/DPD RI, serta Kordinatoriat Wartawan Parlemen bertujuan mematangkan kordinasi antar lembaga merancang persiapan peliputan media pada tiga kegiatan yang akan digelar 16 Agustus 2023. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan peliputan media pada ketiga agenda tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi yang matang antara lembaga terkait, utamanya mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis non teknis dalam peliputan media dalam rangka menyukseskan agenda tersebut. Melalui rapat kali ini bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan dihadiri Sekretariat Presiden, Wakil Presiden dan Paspampres kita saling bersinergi berkolaborasi mensukseskan gelaran Sidang Tahunan MPR RI, Sidabg bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden RI RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023, karena ini kerja bersama," ujar Mahyu saat menghadiri rapat tersebut didampingi Kepala Bagian Pemberitaan dan Media Taufik Jatmiko. Sebagai informasi rapat ini membahas tehbis peliputan media, zonasi peliputan dan tehnis penyiaran mendukung terlaksananya agenda tersebut. Setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat ditahun 2021 dan 2022, pada Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 rencananya akan dilaksanakan secara normal dan menunggu rapat selanjutnya dengan menghadirkan dokter kepresidenan. (Sumber : https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/4203/kabiro-humas-dan-media-sesjen-dpd-ri-kita-bersinergi-sukseskan-sidang-tahunan-mpr )

Jakarta - Banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti perlu mengingatkan. Karena rakyat dan bangsa ini seperti terkena PHP alias harapan palsu. Salah satu contoh adalah program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 di Bali. Ternyata faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan saat itu. "Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan 20 miliar US Dolar. Untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, 10 miliar USD bantuan hibah, dan 10 miliar USD sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu," ujar LaNyalla, Jumat (21/7/2023). Tetapi faktanya, lanjut LaNyalla, 20 miliar USD itu ternyata semua pinjaman. Yang 10 USD pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia. Sedangkan 10 USD sisanya pinjaman lunak dari negara G7 plus. Itu pun tetap dengan bunga. Meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang. "Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman 20 miliar USD. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin, bahwa pinjamannya akan terbayar," urai LaNyalla. Karena itu, LaNyalla meminta para menteri lebih memperhatikan akurasi materi yang disampaikan ke publik. Jangan memberi harapan palsu ke rakyat dan bangsa ini. Selain karena rakyat di bawah masih sangat susah hidupnya. Ia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Sehingga Indonesia menjadi negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment. "Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid," pungkas LaNyalla. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4107337/ketua-dpd-ri-minta-para-menteri-lebih-informatif-jangan-timbulkan-php-ke-rakyat)

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jakarta, Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA, menghadiri peringatan 1 Muharram 1445 Hijriyah di Masjid Al Anwar, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pada Selasa malam (18/7/2023) WIB. Prof Dailami hadir guna memenuhi undangan salah satu sahabatnya yakni Alfian Rifai, yang merupakan salah satu tokoh ormas Betawi dan juga salah satu pengurus di Asosiasi Pengusaha Betawi, disamping itu ia berniat kembali menjalin silaturahmi kepada para pengurus di mesjid tersebut, serta kepada seluruh jamaah khususnya warga Betawi Rawa Belong dan sekitarnya. Dirinya mengatakan, dulu Kakeknya Almarhum KH Abdullah Syafi’i serta Ibundanya Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, pernah berkunjung ke Mesjid Al Anwar ini, bahkan sangat dekat dengan para pengurus mesjid disini. Sang Kakek yang tak lain adalah seorang tokoh pejuang nasional asli Betawi, pernah menjabat sebagai Ketua MUI DKI Jakarta pada tahun 1978. KH Abdullah Syafi’i adalah tokoh pemberani, ikhlas, dan tak pernah bosan dalam berdakwah, juga sangat tegas dalam menegakkan Amar ma’ruf nahi munkar, bahkan sempat mendapat julukan “Macan Betawi” dalam soal dakwahnya. Begitu juga dengan sang bunda, Almarhumah Hj Tuty Alawiyah AS, yang merupakan tokoh pejuang dalam bidang pendidikan, dakwah, serta sosial, bahkan pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 1998 hingga tahun 1999 dalam Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Almarhumah merupakan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1992 hingga 2004 dari Utusan Golongan. “Untuk itu saya sebagai generasi penerusnya ingin kembali melanjutkan silaturahmi, insyaallah silaturahmi membawa berkah, selain itu ada juga pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang,” ucap Prof Dailami. Prof Dailami juga menambahkan, bahwa misi utama dalam hidupnya adalah melanjutkan tiga warisan perjuangan dari Almarhum sang Kakek dan Almarhumah Ibundanya, yakni pendidikan, dakwah dan sosial. Dalam hal pendidikan Prof Dailami kini menjabat sebagai ketua yayasan universitas As Syafi’iyah, Jatiwaringin, Pondok Gede, kemudian pada bidang sosial dirinya mengurusi anak yatim piatu yang kini berjumlah 300 orang dari 17 provinsi di pesantren As Syafi’iyah, tanpa dipungut biaya alias gratis dimana ia sebagai penanggung jawabnya. Untuk urusan dakwah Prof Dailami adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT) yang anggotanya mulai dari Aceh sampai Papua. Itulah warisan perjuangan yang wajib ia jalankan. “kalau sebagai Senator DPD perwakilan Jakarta itu sebagai bonus saja, karena saya putra daerah, orang Betawi asli,” ungkapnya. “Dan saya pengen anak Jakarta, anak Betawi berpendidikan, bermartabat juga maju. Apalagi nantinya Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota, sesuai undang – undang nomer 3 tahun 2022, Ibu Kota pindah ke Kalimantan, makanya kita wajib berjuang untuk daerah kita,” lanjut Prof Dailami. Alhamdulillah saat ini tengah dibentuk MKB ( Majelis Kaum Betawi), yang digagas oleh para tokoh-tokoh Betawi, seluruhnya bersatu yang diketuai oleh H Marullah Matali, salah satu tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Majelis Kaum Betawi (MKB) adalah sebuah lembaga adat, sebagaimana yang ada di Aceh dan Papua, dimana nantinya kita sebagai masyarakat inti kota Jakarta yakni kaum Betawi bisa menjadi trisula dan berperan dalam menentukan satu kebijakan-kebijakan daerah setempat, selain ada DPRD, Gubernur dan Majelis Kaum Betawi itu sendiri. “Alhamdulillah ini sedang menuju prosesnya, bahkan sudah di terima Mendagri dan DPR, tinggal menunggu pengesahannya saja, karena kita di DPD hanya bisa mengusulkan saja,” terang Prof Dailami. “Kita tidak mau yang nantinya Jakarta hanya sebagai Daerah Khusus Global Ekonomi saja, lupa kepada budaya, disitu ada kearifan lokal dari masyarakat Betawi, nah ini yang sedang saya perjuangkan,” tambah Prof Dailami. Bang Dai biasa ia disapa melanjutkan, sebagai putra daerah kita semua pingin memperingati tahun baru Hijriyah dengan terus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, karena tantangan dan hambatan di abad ini semakin berat. Bagaimana aqidah kita terus digoyang-goyang, kalau kita tidak pandai-pandai memilih institusi-institusi madrasah juga pesantren yang benar untuk anak-anak kita, maka semuanya akan tergelincir ke jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Akhir-akhir ini ramai soal pondok pesantren Al Zaitun, bagaimana kita bisa lihat sendiri kan. “Untuk itu saya berpesan kepada semuanya, terutama kepada anak-anak saya, murid-murid saya di pondok pesantren, agar selalu berpegang teguh kepada Al Qur’an, supaya kita selamat dunia dan akhirat,” pungkasnya. Hadir dalam acar ini Ketua DKM Masjid Al Anwar, Ustadz H Masykuri Hada Spd, Habib Muhammad Al Bagir Bin Alwy Bin Yahya, selaku penceramah, dan para guru tetap di Mesjid Al Anwar, yakni Ustadz H Astar Bin H Zayadi, Ustadz DR Helmi Yusuf, Ustadz Nurzen Alamsyah, Ustadz Ismail Bin H Bahrudin dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. (Sumber: http://dailami-firdaus.net/index/ini-pesan-anggota-dpd-ri-dailami-firdaus-saat-peringatan-1-muharram-1445-h-di-masjid-al-anwar-sukabumi-utara/)

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi para orang tua dalam rangka tumbuh kembang anak adalah mendampingi agar mereka berani untuk mengungkapkan pendapat, alias speak-up. Hal ini disampaikan Sylviana Murni dalam acara peringatan Hari Anak Nasional dengan tema "Spek Up" kolaborasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) DKI Jakarta, Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Komunitas Literasi Cahaya Seni (CS) Kehidupan dan Lions Club yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V komplek DPR/MPR RI, Gatot Subroto, Jakarta Pusat dihadiri oleh ratusan siswa, Mahasiswa maupun anak anak yang masih lajang serta para Kepala Sekolah dan guru dari seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. "Ini adalah perhatian umum bagi orang tua yang memiliki anak kecil. Speak-up bukanlah tugas yang mudah. Sementara itu, beberapa anak yang mulai mengawali masa-masa sekolah mereka akan memasuki situasi dan kondisi yang lebih berbeda lagi. Tampaknya hal ini bagi sebagian anak menjadi sebuah permasalahan tersendiri terkait dengan kemauan mereka untuk berbicara," ujar Sylviana Murni, Minggu (23/7/2023). Selain Sylviana Murni, hadir sebagai pembicara pada kesempatan tersebut antara lain: Kepala Dispusip DKI Jakarta, Firmansyah; IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin; Ketua Pusat Divisi IBKS, Tuti Sukarni; Penasihat Tim Literasi, Sri Suparni Bahlil dan Ketua Umum CS Kehidupan, Aladdin. Sylviana Murni menjelaskan bahwa ada anak yang semakin besar semakin fasih dalam mengungkapkan pendapat atau speak-up. Namun, lanjut Sylvi, tak sedikit pula anak yang semakin bertumbuh malah semakin takut atau mengurungkan niat mereka untuk memilih tidak menyuarakan pendapat karena berbagai faktor yang melatar belakangi mereka. "Pertumbuhan anak memang harus terpenuhi secara biologis, namun tidak kalah penting juga harus disertakan pengawasan terhadap kemajuan anak dalam hal karakter dan pengetahuannya tentang dunia yang dari hari ke hari makin kompleks," katanya. Lebih lanjut Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI ini pun mengingatkan kepada para orang tua bahwa meskipun sibuk dengan aktivitas dan rutinitas pekerjaan di luar, mereka harus tetap memberikan perhatian penuh terhadap tumbuh kembang anak. Di satu sisi, kata Sylvi, anak adalah titipan dari Yang Maha Kuasa untuk dididik dan dijaga. Di sisi yang lain, kehadiran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak karena jika tak mempunyai banyak waktu bersama anak, dikhawatirkan dapat membuat sang anak mengalami stres mental. "Tanpa disadari, mungkin orang tua pernah tidak menanggapi anak ketika anak sedang bertanya atau bercerita. Padahal hal itu dapat melukai hati sang anak. Sibuk bekerja bukan berarti orang tua harus menggadaikan kebersamaan dengan anak. Orang tua harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dengan aktivitas bersama anak. Pada intinya, seorang anak membutuhkan waktu bersama orang tuanya," jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini. IPGD Lions Club Jakarta Monas Kalingga, Cut Syahrain Arifin menyampaikan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Institute for Social and Economic Research bahwa anak yang besar dari ibu yang sibuk bekerja mengalami penurunan kemampuan dalam mengikuti ujian sekolah sebesar 20%. Bahkan lebih parahnya lagi, lanjutnya, anak usia 5-10 tahun yang ibunya sibuk bekerja rentan mengalami stres mental dan berimbas pada reputasi buruk di sekolah. "Kita mesti menangkap peluang untuk meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, dimulai hari ini dengan mempersiapkan generasi generasi berkualitas dan memberikan kesempatan terbaik buat anak kita untuk berani mengemukakan pendapat. Negara tidak akan benar kalau orang-orang baik diam saja," kata Syahrain. Dalam kesempatan tersebut seorang siswa SMAN 65 Jakarta, Moh. Azril Al-Ghifari menyampaikan pendapatnya terkait ketimpangan, kemiskinan, pernikahan dini dan sulitnya akses pendidikan yang ia lihat di sekitar tempat tinggalnya di Palmerah, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu, Sri Suparni Bahlil yang juga merupakan istri dari Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini memang masih banyak persoalan pendidikan yang perlu diperhatikan, terutama di daerah. Bahkan, ketimpangan tersebut pun pernah ia rasakan saat masih tinggal di Papua. "Perlu ada sinergi dan kolaborasi dinas terkait, nanti akan coba difasilitasi untuk bisa diskusi bersama pendamping atau isteri Mendikbud-ristek karena beliau juga concern pada dunia pendidikan," kata Sri. Cut Emma sebagai penasehat CS Kehidupan menyampaikan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena kesenjangan ekonomi di dalamnya, kesenjangan ekonomi terjadi karena tidak meratanya infrastruktur di lingkungan tersebut. "Infrastruktur bisa berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Generasi muda harus jadi solusi dari permasalahan tersebut," kata Emma. Sementara itu, Tuti Sukarni menyampaikan, perubahan sangat bergantung pada kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta sangat konsen dalam memperhatikan hak pendidikan anak-anak Jakarta. "Di tahun keempat PPDB DKI Jakarta dengan sistem zonasi, terdapat 293 SMA dan 117 SMP yang ada di Jakarta, maka anak muda yg belum mendapatkan pelayanan pendidikan yg baik maka haru memberikan laporan kepada orang atau instasi bersangkutan," sebutnya. Kepala Dispusip DKI, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah tidak akan berjalan mulus tanpa ada keterlibatan masyarakatnya. "Nanti Dispusip akan mengundang anak anak untuk kolaborasi mengerakkan literasi, semoga yang hadir disini menjadi virus perubahan," kata Firman. (Sumber: Humas Setjen DPD RI)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Povinsi DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mengklaim ada klausul yang mengatur tentang Majelis Kaum Betawi dalam Bab XI Rancangan Undang-Undang atau RUU Kekhususan Jakarta. Menurut dia, klausul tersebut memuat mengenai keberadaan kaum Betawi di Ibu Kota. "Sudah sepatutnya memberikan perhatian besar terhadap kaum Betawi di Jakarta sebagai warga inti pasca-Jakarta tidak menjadi Ibu kota," kata dia pada Sabtu, 15 Juli 2023, dilansir dari BeritaJakarta. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan RUU Kekhususan Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, hingga Mei 2023, pembahasan RUU ini sudah pada tahap uji publik dua. RUU ini bakal merevisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, ibu kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dailami menyebut, DPD RI telah mengesahkan RUU Kekhususan Jakarta menjadi RUU Inisiatif DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023. Pengesahan itu berlangsung dalam sidang paripurna DPD RI ke-12 Tahun 2022-2023. "RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya terdiri dari 13 Bab dan 79 pasal sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein Senator dari Kepulauan Bangka Belitung dalam Sidang Paripurna DPD RI kemarin," ucap dia. Dailami melanjutkan RUU Kekhususan Jakarta memuat sembilan aspek, yaitu Kewenangan dan Kekhususan Jakarta; Kelembagaan dan Kekhususan Jakarta; Kepegawaian; serta Keuangan Daerah dan Dana Kekhususan Jakarta. Kemudian, aspek Politik dan Pemerintahan Jakarta Raya; Kawasan Metropolitan; Kerja Sama; Majelis Kaum Betawi; serta Pembinaan dan Pengawasan. Soal Majelis Kaum Betawi, lanjut dia, termaktub dalam Bab XI. Akan tetapi, dalam draf RUU Kekhususan Jakarta yang diterima Tempo dua bulan lalu menunjukkan bahwa Bab XI RUU Kekhususan Jakarta membahas mengenai Kawasan Regional Jabodetabek. Ihwal pelestarian Budaya Betawi tertuang dalam Pasal 26 Bab IV tentang Kewenangan dan Urusan Pemerintahan. Dailami berharap masyarakat Jakarta, khususnya kaum Betawi, mendukung RUU Kekhususan Jakarta menjadi Undang-Undang (UU). Anggota MPR RI 2014-2019 itu juga menganggap pentingnya penyematan Majelis Kaum Betawi dalam RUU guna memajukan kearifan lokal. "Ini sangat penting tentunya agar seni budaya Betawi tidak hanya lestari, tapi bisa semakin maju dan berkembang serta warganya makin sejahtera," ucap senator DPD RI Provinsi DKI Jakarta ini. (Sumber: https://metro.tempo.co/read/1748518/anggota-dpd-ri-klaim-ruu-kekhususan-jakarta-atur-soal-majelis-kaum-betawi-total-ada-9-aspek)

Jakarta — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris kembali terpilih kembali sebagai Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta Senam Tera Indonesia (STI) Periode 2023-2028. Agenda utamanya sebagai Ketua STI Jakarta adalah mengenalkan Senam Tera ke semua lapisan masyarakat sehingga semakin banyak orang atau keluarga di Jakarta mempraktikkan Senam Tera demi meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran warga Jakarta. Fahira Idris mengungkapkan, agar manfaat senam tera semakin meluas dirasakan oleh masyarakat maka kolaborasi menjadi kuncinya. Oleh karena itu, berbagai relasi antara Pengurus STI Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pemangku kepentingan harus terus kita intensifkan. Dari berbagai relasi ini akan tercipta kerja sama untuk memasyarakatkan Senam Tera terutama di Provinsi DKI Jakarta. “Setidaknya ada lima organ atau lima stakeholder utama yang perlu kita ajak berkolaborasi dalam memasyarakatkan Senam Tera. Lima stakeholder ini sering disebut dengan pentahelix yaitu pemerintah, pengusaha (dunia usaha), akademisi (dunia pendidikan), komunitas, dan media,” ujar Fahira Idris usai dilantik sebagai Ketua Pengurus Provinsi DKI Jakarta STI Periode 2023-2028 oleh Ketua Umum Pengurus Nasional STI Nono Sampono, di Jakarta (15/7). Menurut Fahira Idris, Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu stakeholder penting karena mempunyai kesamaan visi yaitu meningkatkan derajat kesehatan warga Jakarta. Berkolaborasi dengan dunia usaha juga menjadi elemen penting bagi STI untuk mewujudkan visi dan misinya. Sebagai organisasi yang mempromosikan gaya hidup sehat, tentunya STI dan para pengusaha mempunyai kesamaan tujuan yaitu menyehatkan masyarakat. Kesamaan tujuan ini harus manfaatkan untuk menjalin kerja sama. Sementara akademisi atau dunia pendidikan juga menjadi pihak yang sangat penting bagi STI Provinsi DKI Jakarta untuk menjalin kolaborasi. Ini karena sangat banyak manfaat kesehatan yang bisa masyarakat raih jika rutin mempraktikkan Senam Tera. Bahkan berbagai manfaat ini sudah teruji secara akademis dalam berbagai penelitian. Tentunya, hasil-hasil penelitian ilmiah tentang manfaat Senam Tera ini perlu disosialisasikan ke masyarakat. Dengan menggandeng para akademisi tentunya keyakinan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, Pengurus Provinsi STI DKI Jakarta akan mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan terutama sekolah-sekolah di Jakarta untuk mengenalkan Senam Tera sejak dini. Stakeholder selanjutnya yaitu organisasi kemasyarakatan dan komunitas yang juga tidak kalah penting dalam upaya kita memasyarakatkan Senam Tera. Di Jakarta sangat banyak organisasi kemasyarakatan dan komunitas. Salah satu kekuatan ormas dan komunitas ini adalah keluasan jaringannya yang bahkan bisa sampai level RT/RW. Jalinan kerja sama dengan ormas atau komunitas tentu akan membuka jalan bagi Pengurus Provinsi STI DKI Jakarta untuk menyosialisaikan Senam Tera ke masyarakat luas. “Stakeholder terakhir yaitu kolaborasi dengan media. Namun, bukan sebatas dengan media massa saja, tetapi kita juga memanfaatkan platform media lainnya baik itu media sosial maupun media digital lainnya. Oleh karena itu, kami akan memformulasikan strategi komunikasi STI DKI Jakarta dengan memanfaatkan media massa dan media digital,” pungkas Fahira Idris. Sebagai informasi, kehadiran STI tidak dapat dilepaskan dari Kota Jakarta. Ini karena asal muasal STI bermula di pesisir pantai utara Jakarta yang pertama kali diperkenalkan oleh Bambang Sutomo pada 12 November 1985. Senam tera ada senam yang sangat lengkap. Bukan hanya berupa latihan fisik tetapi juga mental karena memadukan gerak anggota badan dengan teknik serta irama pernapasan yang disertai pemusatan pikiran secara teratur, benar, berkesinambungan, berkelanjutan, dan serasi. Senam Tera juga dimanfaatkan sebagai salah satu program rehabilitasi, baik di rumah sakit, pusat rehabilitasi, maupun dalam komunitas-komunitas. Ini karena, senam Tera yang melibatkan koordinasi antara mata dan tangan, dapat merangsang dan meningkatkan fungsi otak. Hal ini dapat berdampak positif pada kemampuan berpikir, memori, dan kognisi secara keseluruhan. (Sumber: https://dpd.go.id/jakarta/Admin/Contents/ContentTypes/NewsPost/Create?ListPart.ContainerId=4je1nq1bd0m683b1x36d57td4j&ListPart.ContentType=NewsPost&ListPart.EnableOrdering=False&returnUrl=%2Fjakarta%2FAdmin%2FContents%2FContentItems%2F4je1nq1bd0m683b1x36d57td4j%2FDisplay%3Fadmin%3D190578192)

Jakarta - Sehari setelah Sidang Paripurna, DPD RI memutuskan untuk melakukan perbaikan sistem bernegara yang mengacu kepada sistem rumusan pendiri bangsa. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara khusus menemui Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di kediamannya, Sabtu (15/7/2023) pagi. LaNyalla menyampaikan bahwa Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat, 14 Juli 2023 menyatakan (petikannya): ‘Dengan menyadari adanya Studi dan Kajian Akademik yang menyatakan bahwa Perubahan Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, telah menghasilkan Konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kembali kepada Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa, seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian harus dilakukan Penyempurnaan dan Penguatan melalui Teknik Adendum Konstitusi. Materi Adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam, sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI, demi kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI.’ “Saya juga sampaikan ke Pak Try, bahwa materi tersebut juga sudah saya sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo, pada hari Senin 10 Juli 2023 di Istana Merdeka, Jakarta,” imbuh LaNyalla. Try Sutrisno menyambut baik ikhtiar serius yang dilakukan DPD RI sebagai sebuah kewajiban memperjuangkan Pancasila sebagai norma tertinggi Konstitusi. Sebab, UUD hasil Amandemen, isinya sudah tidak koheren lagi dengan Pancasila. “Itu kan sudah dikaji secara akademik dan ilmiah oleh Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi, bahwa sudah menyimpang jauh dari Pancasila. Apa mau kita teruskan? Sampai kapan? Kita harus kembalikan Pancasila ke Konstitusi. Tidak ada jalan buntu. Pasti ada jalan, asal kita sadar dan sepakat,” urai mantan Panglima ABRI tersebut. Ditambahkan Try Sutrisno, Komisi Konstitusi yang dibentuk MPR pada tahun 2003, sudah bekerja dan memberikan evaluasi dan rekomendasinya kepada MPR, bahwa amandemen 1999 sampai 2002 itu menyimpang. Baik dari sisi prosedur, materi dan muatannya yang menjadikan bangsa ini meninggalkan Pancasila. “Itu bisa ditanyakan langsung ke salah satu anggotanya, Pak Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina, yang menjadi saksi sejarah, dan sudah menyatakan bahwa saat itu yang terjadi bukan amandemen, tapi penggantian konstitusi,” ungkapnya. Jenderal kelahiran tahun 1935 itu juga menyinggung peran Jacob Tobing yang saat itu terlibat aktif di panitia ad-hoc perubahan konstitusi yang baru saja meraih gelar doktor di Belanda, dan menulis disertasinya yang mengatakan bahwa UUD 1945 adalah living constitution. “Kalau UUD 1945 living constitution tapi sekarang meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertingginya, itu namanya bukan hidup, namanya hidup segan mati tak mau. Pernyataan dia itu sebagai kaum terdidik sudah melanggar etika intelektual dan etika politik,” tandasnya. Pesan Try Sutrisno Ajak Semua Komponen Bangsa Di akhir pertemuan, Try Sutrisno kembali berpesan kepada LaNyalla, agar mengajak semua komponen bangsa, terutama Presiden dan Ketua-Ketua Partai untuk berbuat sebagai peninggalan (legacy) bagi bangsa dan negara, dengan mengembalikan Pancasila ke dalam Konstitusi negara ini. “Tinggalilah negeri ini pusaka abadinya, Pancasila. Sebelum kita semua meninggal dunia. Karena kita harus jujur, dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme kita, bahwa produk Konstitusi 2002 itu salah. Kalau salah ya harus dibetulkan, bukan terus dijalani,” pesannya. Seperti diketahui, pada 28 Mei 2022 lalu, Try Sutrisno secara terbuka menyatakan memberi wasiat kepada Ketua DPD RI LaNyalla untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara. “Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, saya titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu Kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya, saya masih anak-anak, melihat dari toko Kakek Anda di Tunjungan. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan,” ungkapnya ketika itu. LaNyalla hadir di kediaman Try Sutrisno didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Staf Ketua DPD RI Baso Juherman. Tampak mendampingi Try Sutrisno, Koordinator Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra, dr Zulkifli Eko Mei. (Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/5345317/temui-try-sutrisno-lanyalla-laporkan-ikhtiar-perbaikan-sistem-bernegara-indonesia)

JAKARTA – Dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan sidang tahunan pada 16 Agustus 2023, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI diselenggarakan di Ruang Majapahit DPD RI, Senin (17/07/2023). Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir berharap agar segala kebutuhan terkait penyelenggaraan kedua agenda tersebut dapat segera dimatangkan, seperti berbagai kebutuhan teknis serta penyiapan kebutuhan pelayanan bagi anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI yang akan mengikuti kedua agenda tersebut. “Dalam tataran teknis, tinggal kita matangkan lagi, karena sisa waktu sudah sangat terbatas. Finalisasi atas keputusan akhir paling tidak menunggu hasil rapat dengan Istana Negara. Sehingga skenario ini sudah kita susun dan pembagian tugas sudah kita matangkan,” ucap Lalu dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari MPR RI, DPR RI, dan DPD RI ini. Lalu Niqman pun menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, akan terdapat tiga agenda. Pertama, Sidang Tahunan MPR RI. Kedua adalah Sidang Bersama DPR RI - DPD RI. Dan ketiga adalah Rapat Paripurna DPR dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2024. Sebagai informasi, setelah dilakukan di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat di tahun 2021 dan 2022, di Sidang Tahunan 16 Agustus 2023, para teladan dari berbagai profesi akan diundang kembali untuk dapat menyaksikan penyelenggaraan sidang tahunan tersebut. Rencananya akan terdapat 500 orang teladan yang diundang untuk dapat menyaksikan sidang tahunan tersebut di lingkungan Kompleks MPR/DPR/DPD RI. (Sumber: www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/07/17/setjen-dpd-ri-berharap-persiapan-penyelenggaraan-sidang-tahunan-16-agustus-segera-dimatangkan)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak keras dan menyatakan siap melawan kampanye LGBT yang setiap hari semakin massif digaungkan di berbagai negara melalui beragam platform. Menurutnya, LGBT sudah nyata dan jelas bertentangan dengan prinsip Ketuhanan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tertuang dalam falsafah negara yakni Pancasila sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa. "Semua agama samawi tegas menyatakan bahwa LGBT adalah perbuatan melawan hukum Tuhan, melawan kodrat manusia dan tentu melawan hukum positif di Indonesia. Tidak ada klausul dalam aturan pernikahan negara kita yang membolehkan seseorang berpasangan sesama jenis," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Selasa (11/7/2023). "Maka dari itu, negara tidak boleh kalah dan memberikan kesempatan sedikit pun kepada kelompok ini untuk berkampanye menggaungkan toleransi terhadap perilaku LGBT," sambungnya. Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP DPD RI) ini mengatakan, Indonesia sedang dalam proses menguatkan moral anak bangsa melalui berbagai strategi pendidikan negri maupun swasta serta pendidikan formal maupun non formal. Sehingga, kata Sylvi, kerja keras stakeholders dalam menjaga masa depan bangsa tidak boleh dirusak oleh perilaku amoral seperti LGBT ini. Namun, lanjutnya, ia tetap berharap masyarakat dan pemerintah tetap memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok yang terjangkit LGBT tersebut. "Kampanye mereka massif lewat media sosial bahkan melalui bacaan anak anak seperti komik digital, cerita anak sampai ikon pada aplikasi dan game. Ini kita tidak bisa menunggu lagi regulasi hukum diterbitkan, tapi secara moral kita punya tanggung jawab menjaga generasi bangsa yang hari ini kita semua sedang kerja keras membangun pendidikan akhlak tersebut," tegasnya. Lebih lanjut mantan Walikota Jakarta Pusat ini mengingatkan para orang tua untuk lebih aktif mengawasi lingkungan dan pergaulan anak anak mereka lantaran benteng pertama dan terakhir pendidikan moral berada di rumah, alias menjadi tanggung jawab orang tua. "Kata kuncinya adalah kerja sama semua pihak, termasuk orang tua. Pemerintah membuat aturan mengawasi norma lingkungan, pemuka agama memupuk spiritual, guru mengajarkan pengetahuan dan orang tua menjadi mentor kehidupan mereka. Sekali lagi, LGBT tidak boleh merusak tatanan moral bangsa kita," tutup mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta itu. (Sumber : https://kosadata.com/read/sylviana-murni-tolak-kampanye-lgbt-melawan-prinsip-ketuhanan-negara-tidak-boleh-kalah# )