Kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjang aktivitas bisnis, perjalanan dinas, higga kegiatan wisata dari dan ke Jakarta. Untuk itu, kereta cepat diharapkan bisa meningkatkan mobilitas para eksekutif dan wisatawan ke Bandung Raya. Begitu kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin usai menjajal kereta cepat bernama Whoose itu bersama Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya dari stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang Bandung pada Senin (2/10). "Kecepatan dan kenyamanan maksimal KCIC memberikan kesan kemewahan dan pengalaman perjalanan yang luar biasa,” tuturya kepada wartawan, Rabu (3/10). Namun demikian, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan pendukung KCIC lainnya. Seperti menyiapkan transportasi penunjang KCIC secara terintegrasi, khususnya di Padalarang hingga Bandung Raya. "Kami juga mendorong agar pemerintah untuk tidak lagi memberikan tambahan insentif fiskal kepada manajemen KCIC. Baik berupa subsidi tiket maupun suntikan penanaman modal Negara (PMN) lainnya,” tegas Sultan. Idealnya, sambung Sultan, setiap unit usaha BUMN harus mampu menghidupkan atau membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri secara mandiri. Tambahan insentif fiskal kepada KCIC akan menimbulkan kesan ketidakadilan pembangunan bagi daerah lain. Terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa. “Yang kami ketahui bahwa sejak awal KCIC dibangun dengan skema pembiayaan B to B. Jangan sampai kemewahan KCIC yang terus disupport oleh negara justru menyebabkan kecemburuan dari daerah,” tutupnya. (Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/10/03/591544/hindari-kecemburuan-daerah-lain-sultan-minta-tiket-kereta-cepat-tidak-disubsidi)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendapatkan penghargaan KWP Award 2023 yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 2 Oktober 2023. KWP AWARD 2023 merupakan acara penganugerahan penghargaan kepada legislator dan mitranya dan tahun ini mengusung tema ‘Membangun Sinergitas KWP dengan MPR RI, DPR RI, DPD RI dan Kementerian/Lembaga dalam Mewujudkan Parlemen Modern’. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan KWP Awards 2023 dalam kategori Pimpinan Lembaga Peduli Pembangunan Daerah yang diterima diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima penghargaan pada kategori Senator Kritis Pro Demokrasi yang diwakilkan oleh Deputi Persidangan DPD RI Oni Choiruddin. Ketua KWP Ariawan menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diberikan oleh para jurnalis/wartawan yang tergabung di lingkungan MPR/DPR/DPD RI kepada para legislator DPR RI, senator/Anggota DPD RI dan mitra kerja parlemen. Penghargaan ini diberikan atas kinerja para anggota dewan sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kinerja antara KWP dan parlemen. “KWP AWARD diselenggarakan sejak tahun 2021 yang digagas Ketua KWP 2020-2022 Marlen Erikson Sitompul. Pada gelaran perdana, KWP AWARD menekankan pada kinerja Legislator (DPR RI). Penilaian terhadap kinerja legislator ini sekaligus sebagai tolak ukur keberpihakan/keterwakilan mereka di Senayan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah pemilihan”, jelasnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/03/39699/ketua-dan-wakil-ketua-dpd-ri-terima-kwp-award-2023?preview=1)

AKARTA: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nono Sampono buka suara terkait wacana membubarkan DPD RI. Usulan itu sebelumnya dilontarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dijelaskan Nono, tujuan reformasi justru untuk menghadirkan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud yaitu kepentingan negara tidak hanya ada pada partai politik, namun dari unsur kedaerahan atau kewilayahan. Hal itu disampaikan Nono di sela-sela perayaan HUT ke-19 DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (1/10/2023). “Negara sebesar Indonesia ini tidak bisa menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara hanya di tangan partai politik, itu yang paling penting,” kata Nono. Lebih jauh, Nono mengakui memang kewenangan yang diemban oleh DPD RI tidak terlalu besar jika dibanding saudara tuanya yakni DPR RI. Sebab itu, lanjut mantan Danpaspampres ini, DPD RI mengusulkan lima proposal ketatanegaraan guna mengoreksi sistem bernegara. “Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan DPD RI sesuai Pasal 22D UUD 1945. Di dalam pengajuan yang sudah disusun oleh DPD RI kita berharap agar pertama adalah memperkuat posisi MPR dulu, kemudian MPR itu diisi dengan komponen-komponen yang juga berasal dari masyatakat dan daerah, itu tetap seperti dulu,” papar Nono. Kemudian, tambah mantan Dankor Marinir ini, posisi MPR ini adalah dalam posisi lebih tinggi dari sekadar lembaga tinggi biasa. “Yang kedua DPD RI melalui beberapa rekomendasi ada lima sebenarnya salah satunya diantaramya komponen DPD tidak kamar tersendiri tapi masuk dalam satu kamar karena kita negara kesatuan,” pungkas Nono Sampono. Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar DPD RI dibubarkan lewat amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena tidak ada gunanya. Dikatakan Jimly, selama empat tahun dirinya menjabat sebagai anggota DPD RI tak ubahnya lembaga senate ini seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena hanya memberi usul tapi usulnya tidak pernah didengar. “Saya sudah empat tahun di sini, ini seperti LSM saja. Dia hanya memberi saran, pertimbangan, usulan, tapi tidak pernah didengar, jadi dia tidak memutuskan, padahal ini lembaga resmi,” kata Jimly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Sumber: https://jakartanews.id/2023/10/02/wacana-pembubaran-dpd-nono-sampono-keseimbangan-di-parlemen-bisa-hilang/)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong bangsa ini kembali mengimplementasikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa berdasarkan Pancasila. LaNyalla dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-19 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan pada Minggu (1/10/2023) mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. "DPD RI menawarkan gagasan untuk memperkuat sistem bernegara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan masa depan dunia yang lebih kompleks," kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan dalam perjalanannya hingga tahun 2023 ini DPD RI selalu berusaha maksimal memberikan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara melalui tugas utamanya, yaitu memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. "Meskipun dengan keterbatasan wewenang yang ada, DPD RI terus mencari terobosan dalam upaya memaksimalkan peran sebagai wakil daerah," tutur LaNyalla. LaNyalla menyebut DPD RI juga selalu berusaha untuk berperan sebagai lembaga yang memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Karena DPD RI sejatinya adalah wakil dari setiap provinsi yang tidak berbasis dari kelompok politik atau partai politik. Oleh karena itu, DPD RI terus bergerak menawarkan gagasan besar berupa inisiatif kenegaraan dalam rangka membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang kemudian disempurnakan dan diperkuat. "Hal ini dilakukan agar kedaulatan rakyat yang hakiki dan cita-cita serta tujuan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terwujud secara cepat dan nyata demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur," tegas LaNyalla. LaNyalla berharap cita-cita yang tengah digagas demi perbaikan bangsa dan negara ini dapat menemukan momentum di usia ke-19 DPD RI. "Dengan demikian, dalam dua dekade perjalanannya, DPD RI mampu menghasilkan legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, khususnya bagi generasi masa depan," kata LaNyalla. Sebagaimana diketahui, DPD RI tengah mendorong konsensus nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Ada lima proposal kenegaraan yang ditawarkan DPD RI. Diantaranya adalah mengadopsi apa yang menjadi tuntutan reformasi, pembatasan masa jabatan presiden, menghapus KKN, penegakan hukum dan HAM serta penyempurnaan dan penguatan sistem bernegara dengan tetap menggunakan azas Demokrasi Pancasila. Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Persidangan Setjen DPD RI Oni Choirudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Kabiro PHM DPD RI Mahyu Darma serta pejabat lainnya. Hadir pula Pejabat Eselon I MPR RI, Kepala Cabang Bank BNI, BRI dan Mandiri serta seluruh tamu undangan lainnya. Berikut isi lengkap Proposal Kenegaraan DPD RI: 1). Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan, yang tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh tanpa ada yang ditinggalkan. 2). Membuka peluang anggota DPR berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Sehingga anggota DPR tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur anggota partai politik saja. Hal ini sebagai bagian dari memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR bersama presiden tidak didominasi oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas juga oleh perwakilan penduduk daerah yang berbasis provinsi. Sehingga anggota DPD RI, yang juga dipilih melalui pemilu legislatif, berada di dalam satu kamar di DPR RI sebagai bagian dari pembentuk undang-undang. 3). Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme utusan dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden atau dipilih DPRD seperti yang terjadi di era Orde Baru. Dengan komposisi Utusan Daerah yang berbasis sejarah negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama di kepulauan Nusantara, yaitu raja dan sultan Nusantara serta suku dan penduduk asli Nusantara. Dan Utusan Golongan yang bersumber dari organisasi aosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki sejarah dan bobot kontribusi bagi pemajuan ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan agama bagi Indonesia. 4). Memberikan wewenang untuk pemberian pendapat kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan presiden sehingga terjadi mekanisme keterlibatan publik yang utuh dalam pembahasan undang-undang di DPR. 5). Menempatkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk atau sudah ada di era Reformasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan tolok ukur penguatan sistem demokrasi Pancasila. (SUmber: https://www.tvonenews.com/berita/156450-hut-ke-19-dpd-ri-lanyalla-tegaskan-komitmen-upaya-penguatan-kedaulatan-rakyat-berdasarkan-pancasila?page=all)

Surabaya – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal; mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa yang disempurnakan dan diperkuat melalui Amendemen dengan teknik addendum,” kata LaNyalla, di Surabaya, Sabtu (30/9/2023). Dijelaskan LaNyalla, lahirnya 5 proposal bukan serta merta. Namun atas dasar aspirasi yang diterima DPD RI dari banyak komponen bangsa, mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, raja dan sultan nusantara, para tokoh dan pegiat Konstitusi, akademisi dan aktivis, serta purnawirawan TNI Polri. “Sebagai Ketua DPD RI, saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten Kota di Indonesia. Persoalan yang dihadapi, sama. Yaitu; Ketidakadilan dan kemiskinan,” ucapnya. Akar persoalan hal itu terjadi, menurut LaNyalla, karena Konstitusi hasil Perubahan di tahun 1999 hingga 2002 meninggalkan hal yang fundamental. “Yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 itu bukan amendemen dengan teknik addendum, tetapi penggantian Konstitusi, karena sistem bernegara Indonesia berubah menjadi sistem baru. Sehingga akibatnya, kita meninggalkan Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara, sebagai norma hukum tertinggi dan identitas Konstitusi. Sementara di sisi lain, kita mengakui eksistensi Pancasila. Ini ironis dan paradoks,” tegasnya. Berpegang pada hasil penelaahan itu DPD RI bersepakat untuk menawarkan gagasan perbaikan Indonesia dengan cara kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. “Makanya kita harus kembali kepada Pancasila, sebab bangsa ini nyatanya masih bersepakat bahwa Pancasila adalah Falsafah Dasar bangsa dan negara ini. Wujud dari kembali kepada Pancasila itu tentu dengan mengembalikan Konstitusi Negara ini kepada rumusan para pendiri bangsa,” imbuh dia. Namun, menurut Senator asal Jawa Timur itu, DPD RI juga menyadari ada kelemahan di dalam sistem tersebut. Bahwa UUD 1945 (18 Agustus 1945) dibuat dalam situasi yang mendesak dan revolusioner, sehingga harus disempurnakan. “Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah kita kembali ke UUD 1945 tersebut, untuk kemudian kita lakukan amendemen dengan teknik yang benar, yaitu teknik addendum. Sehingga tidak mengubah sistem bernegara. Seperti yang dilakukan negara-negara yang melakukan amendemen konstitusinya. Seperti Amerika Serikat sudah 27 kali melakukan amendemen dengan teknik addendum. Juga India sudah 104 kali melakukan amendemen dengan teknik addendum,” ungkap LaNyalla. (Sumber: https://liputan.co.id/2023/09/soal-5-proposal-kenegaraan-dpd-ri-lanyalla-dpd-ri-dan-stakeholder-bangsa-akan-desak-mpr/)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Pemerintah agar mengembalikan Marwah otonomi Daerah untuk optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang Syafruddin, Lc., dalam Sidang Paripurna ke – 3 Masa Sidang I Tahun 2023-2024, Jumat 29 September 2023, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Lebih jauh beberapa point penting yang menjadi rekomendasi Komite IV DPD RI adalah DPD RI mendesak Pemerintah agar mengembalikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18. Selain itu DPD RI meminta pemindahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk menegaskan kembali marwah otonomi daerah pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga mampu mengoptimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI mendesak agar alokasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan porsi kewenangan dan tanggungjawab daerah, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. “DPD RI mendesak Pemerintah agar mengedepankan rasionalitas bagi daerah penghasil karena kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) belum menunjukkan keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap daerah sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yaitu untuk menurunkan ketimpangan vertikal dan horizontal,” ucap Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang Syafruddin, Lc. Terkait DBH, Ketua Komite IV menyampaikan bahwa pertama, Pemerintah agar menggunakan DBH bidang kehutanan untuk masyarakat sekitar hutan dan juga mendorong penggunaan DBH bidang kehutanan untuk melakukan upaya-upaya pemulihan atas kerusakan hutan; kedua, Pemerintah membuat regulasi atas pembagian DBH sumber daya kelautan seperti pembagian sumber daya alam lainnya, ketiga Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melunasi DBH terhutang kepada Pemerintah Daerah, serta mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dampak eksternalitas negatif pengelolaan SDA. Sementara itu terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) DPD RI mendesak pemerintah untuk menerbitkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana terkait DAK sebelum tahun anggaran berjalan serta membuat formula pembagian DAK yang baku dan mudah dilaksanakan oleh daerah. “DPD RI meminta agar Pemerintah melakukan penyesuaian atas alokasi DAK berdasarkan kebutuhan daerah untuk mencapai target pelayanan yang signifikan, terutama untuk sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air minum, saluran buangan limbah, penanganan sampah, jalan lokal, dan lain sebagainya,” ucap Ketua Komite IV DPD RI. Terkait Dana Desa DPD RI meminta agar Pemerintah menaikkan alokasi anggaran Dana Desa dan menghilangkan segala bentuk mandatory penggunaan Dana Desa agar desa memiliki ruang fiskal lebih luas dalam melaksanakan program pembangunannya sesuai dengan kebutuhan sejalan dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. “DPD RI meminta agar arah desentralisasi fiskal tidak hanya difokuskan pada kualitas belanja (quality of spending), tetapi juga memobilisasi penerimaan (revenue mobilization) melalui perencanaan yang berkualitas (quality planning) agar kapasitas fiskal daerah meningkat,” ucap Ketua Komite IV DPD RI. DPD RI mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran yang berkualitas antar kementerian terkait (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian lainnya). Mengingat bahwa sektor perpanjakan mendominasi penerimaan negara (lebih 80%), DPD RI menyarankan agar dapat dipertimbangkan untuk membentuk badan tersendiri sebagai pengelola penerimaan negara. Rekomendasi DPD RI atas Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan adalah DPD RI meminta agar pemerintah melakukan evaluasi atas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan serta memastikan bahwa anggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan dapat meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), mengingat bahwa berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, KFD di Provinsi Penerima Dana Otsus dan Dana Keistimewaan masih tergolong rendah. Hanya Provinsi Papua Barat yang memiliki rasio KFD sangat tinggi, lima Provinsi Papua lainnya memiliki rasio KFD sedang, sementara KFD Provinsi Aceh masih dalam kategori Sangat Rendah dan KFD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarya (D.I.Y) dalam kategori rendah. Selain itu, Dana Otsus dan Dana Keistimewaan juga perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “DPD RI mendesak Pemerintah agar alokasi persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) yang lebih tinggi diberikan kepada daerah penghasil, dengan tetap memperhatikan persentase seluruh daerah secara proporsional,” tegas Ketua Komite IV DPD RI. Terakhir DPD RI mendesak Pemerintah agar SILPA Daerah yang berasal dari alokasi DAK yang tidak terealisasi pada tahun sebelumnya, dapat digunakan untuk menutup defisit pembiayaan APBD tahun berjalan. Pada Sidang Paripurna itu juga disampaikan bahwa DPD RI mendesak Pemerintah agar Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diterbitkan lebih awal agar Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan program pembangunan lebih baik. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/09/30/39630/dpd-ri-desak-pemerintah-kembalikan-marwah-otonomi-daerah-untuk-optimalisasi-tkd?preview=1)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai skema pembiayaan lembaga keuangan syari'ah seperti Bank Syari'ah Indonesia (BSI) lebih relevan dan ramah dengan realitas sosiologis masyarakat khususnya pelaku UMKM di Indonesia. "Kami mengapresiasi capaian kinerja manajemen Bank Syari'ah Indonesia (BSI) yang mampu menjadi solusi dan berkontribusi optimal dalam proses pemulihan bisnis UMKM ekonomi pasca pandemi. BSI memiliki pendekatan pembiayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (28/09). BSI diketahui melanjutkan tren pertumbuhan dobel digit. Laba BSI konsisten di atas 30-40 persen. Dari sisi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp221,9 triliun pada semester I/2023, tumbuh 16 persen yoy. Aset BSI pun naik 13,08 persen yoy menjadi Rp313,61 triliun pada semester I/2023. Menurutnya, skema pembiayaan BSI sukses membentuk sebuah ekosistem Industri yang terpadu bagi pelaku UMKM. Hal ini tidak terlepas dari paradigma pembiayaan yang menjadi nilai utama dari aktivitas bisnis BSI. "Skema pembiayaan memungkinkan BSI terlibat pada setiap aktivitas bisnis UMKM. Mulai dari permodalan, pendampingan usaha dan literasi keuangan hingga pemasaran produk dan jasa", jelas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu. Inovasi pembiayaan BSI yang berbasis pada nilai-nilai Islam, lanjutnya, menjadikan BSI mampu berperan lebih dari sekedar Bank bagi masyarakat. Kita ingin BSI terus tumbuh membentuk market share keuangan syari'ah yang kuat dan luas acara nasional dan global. Lebih lanjut, Sultan memuji kualitas pembiayaan KUR BSI yang diprioritaskan pada sektor produksi meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor jasa dan industri pengolahan telah mencapai 61,9% hingga September 2023. "Pembiayaan di sektor riil khususnya pertanian menjadi kebutuhan di tengah ancaman krisis pangan saat ini. Harapannya BSI dan lembaga keuangan lainnya mampu meningkatkan kinerja pembiayaan di sektor riil secara konsisten", terangnya. Meski demikian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta pemerintah dan otoritas moneter dan keuangan seperti BI dan OJK untuk mengevaluasi bunga pinjaman KUR saat ini. Khususnya Suku bunga KUR dengan plafon 10-500 juta yang mencapai 6 persen. "Kami usulkan agar bunga KUR yang saat ini 6 persen pertahun diturunkan menjadi 5 persen saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR semua lembaga keuangan yang hingga saat ini rata-rata baru mencapai 50-an persen", tutup Sultan. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/09/28/39581/puji-kinerja-bsi-sultan-minta-bunga-kur-diturunkan-?preview=1)

Jakarta – mediacyberbhayangkara.com – Bulan Rabiul Awal bagi umat Islam menjadi salah satu momen yang memiliki kedudukan istimewa. Di Bulan ini, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setiap umat Islam di belahan Nusantara menyambut kedatangan bulan ini dengan beragam acara peringatan maulid, salah satunya seperti dilaksanakan oleh Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni. Pada peringatan maulid Nabi kali ini, Sylviana Murni mengundang berbagai elemen masyarakat mulai dari pejabat, alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah majelis taklim, anak-anak yatim, organisasi masyarakat dan sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk datang ke rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur guna mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan sosial diantaranya dzikir, tausiah dan santunan. Kegiatan maulid Nabi ini diisi dengan tausiah oleh Ustadzah Hj. Shofwatunnida Suryani Thaher dan Ustadz Deden Herdiansyah. Acara pun dimeriahkan dengan penampilan hadroh dari jamaah majelis taklim. Hadir juga pada kesempatan maulid Nabi kali ini antara lain Rais Syuriyah NU DKI Jakarta, KH. Muhyidin Ishaq, Bendahara IKAL DKI Jakarta, Agus Suparman dan sejumlah tokoh masyarakat Jakarta lainnya. “Ketika zaman jahiliyah, Islam datang membawa pesan akhlak. diantaranya, untuk mengangkat derajat kaum hawa, Baginda nabi bersabda bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, betapa Islam datang adalah untuk memuliakan kaum hawa,” kata KH. Muhyidin Ishaq dalam sambutannya, Rabu 27/9/2023 “Kedua soal tauhid, baginda rasul mempertaruhkan nyawa untuk menyebarkan dakwah tauhid ditengah tradisi bangsanya yang menyembah berhala. Tetapi demikian, baginda rasul menyebarkan Islam dengan mengedepankan akhlak. dan itu pun diikuti oleh walisongo yang berdakwah dengan mengedepankan akhlak di Nusantara,” lanjutnya. Ustadz Deden dalam tausiahnya menyampaikan, akhlak dan cinta harus terus dijaga kepada lima hal ini. Pertama, kepada Allah SWT dengan cara terus berdzikir dan beribadah. Kedua, kepada Rasulullah SAW dengan cara bersholawat. “Ketiga, kepada orang tua dengan cara mendoakan dan berbakti saat mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ke empat, kepada para guru doakan agar diberi keberkahan dalam kehidupan mereka. Terakhir, kepada seluruh mahluk Allah SWT yang muslim maupun non muslim,” kata ustadz Deden. Ustadzah Hj. Shofwatunnida Suryani menyampaikan bahwa figur yang diperingati setiap bulan Rabiul Awal adalah bukan sembarang orang. Menurutnya, sosok Nabi Muhammad merupakan insan paling mulia diantara semua manusia dimuka bumi. “Baginda Muhammad adalah manusia yang sudah mulia, bahkan sebelum dirinya lahir. Nabi Adam menyebut nama Muhammad dalam doanya padahal orangnya belum ada. Saat itu Nabi Adam melihat nama Muhammad bersanding dengan nama Allah pada tiang arsy, sehingga Nabi Adam yakin bahwa Muhammad adalah nama mulia disisi Allah,” ungkapnya. Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Sylviana Murni menyampaikan bahwa agenda ini merupakan refleksi atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW diantaranya menguatkan prinsip habluminallah dengan ibadah dan mencari ilmu, habluminannas dengan berbagi kasih kepada sesama serta membangun komunikasi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. “Momentum maulid tahun ini semoga bisa menjadikan kita sebagai salah satu hamba yang komitmen dan konsisten mengikuti ajaran baginda Nabi, termasuk dalam hal kepemimpinan. Saya secara pribadi sudah mewakafkan diri saya untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Jakarta,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta ini. Sebagai mantan birokrat yang pernah bertugas di Pemprov DKI selama 32 tahun, Sylviana Murni selalu menjaga relasi dan hubungan baik dengan unsur pemerintah. Dalam kegiatan ini, Sylviana Murni pun mengajak semua koleganya di pemerintahan untuk terus meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. “Kita tentu harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga ketentraman, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bisa diwujudkan, sebagaimana dicontohkan oleh kepemimpinan baginda Nabi. Pesan nya itu,” katanya. Pimpinan Komite I DPD RI ini pun mengajak semua masyarakat Jakarta agar tetap teduh dan tidak mudah terprovokasi, terlebih memasuki tahun politik halnya saat ini. menurut Sylviana Murni, konsep mendasar dalam hubungan komunikasi masyarakat yang diajarkan oleh Nabi adalah tabayyun klarifikasi “Di era arus komunikasi publik yang sangat kencang ini, ruang komunikasi masyarakat sangat terbuka bebas, sehingga kita melihat banyak sekali berseliweran berita hoaks, fitnah dan hal hal negatif lainnya. Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara menjaga komunikasi diantara kita semua supaya tidak terjebak ke dalam konflik. Yaitu dengan konsep tabayyun,” jelasnya. Usai memberi santunan kepada anak yatim, tokoh perempuan asal Betawi ini berpesan agar para penerus bangsa bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, Muhammad SAW bukan hanya pendakwah, melainkan juga pemimpin yang disegani oleh dunia. “Saya doakan semoga ananda sekalian bisa meniru dan mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita tahu beliau bukan hanya penyebar ajaran Islam, tapi juga sosok pemimpin yang berhasil mempengaruhi dunia, beliau masuk sebagai tokoh pertama yang berpengaruh di dunia,” tandasnya. (Sumber: https://mediacyberbhayangkara.com/ratusan-orang-hadiri-maulid-nabi-di-kediaman-sylviana-murni-gelar-majelis-ilmu-hingga-santunan/)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meyakini pemilu di Lampung bisa berjalan lamcar, transparan, jujur dan adil, serta sesuai dengan tahapan dan regulasi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. "Dari hasil pertemuan di Aula KPU Provinsi Lampung, kami yakin pemilu di Lampung berjalan transparan tanpa rekayasa sesuai aturan," kata Wakil Ketua Komite I DPD RI 2019-2024 Sylviana Murni, setelah bertemu dengan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, akademisi, dan Pemerintah Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin. Menurutnya, penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu Lampung mampu meyakinkan bahwa pemilu akan dilaksanakan secara damai, transparan dan aturan-aturannya pun diterapkan. "Termasuk tidak mungkin terjadinya masalah, bagaimana merekayasa angka-angka," kata dia. Namun begitu, ia mengingatkan agar KPU RI menyiapkan kebijakan khusus mengenai penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) pada Pemilu 2024. "KPU diharapkan benar-benar mampu menerapkan sistem digitalisasi di era digital saat ini. Dan saya akan kawal ini dan meminta kebijakan KPU apakah ada kebijakan baru ataukah ada kebijakan lainnya. Kami akan kawal," kata dia. Sementara itu Ketua KPU Lampung Erwan Busatami mengungkapkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan di provinsi ini berjumlah 6.539.128. "Jumlah DPT itu tersebar di 27.309 TPS yang tersebar di 15 kabupaten dan kota, dan setiap TPS terdiri 300 mata pilih. Tetapi memang ada juga yang kurang dari 300 mata pilih karena situasi geografis," kata dia. Dia juga mengatakan bahwa saat ini KPU sedang melakukan pendataan pemilih pindahan yang dalam kondisi tertentu harus memilih di TPS tujuan. "Jadi untuk pendataan pemilih pindahan ini, hingga H-7 pencoblosan KPU akan terus mendatanya," kata dia. Ia jmengatakan KPU Lampung telah mengklasifikasikan pemilih, dimana untuk pemilih disabilitas di provinsi tercatat 35.332, lalu rentang usia milenial 25-39 tahun berjumlah 2.940.127. "Jika diklasifikasikan dengan generasi Z dengan pemilih milenial pemilih di Lampung itu hampir 50 persen atau 49,98 persen berusia 17-39 tahun," kata dia. (Sumber : https://lampung.antaranews.com/berita/699528/dpd-ri-yakin-pemilu-di-lampung-berjalan-lancar-dan-transparan )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo mewaspadai dampak deindustrialisasi sektor tekstil (sandang) dan pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat. Menurut Sultan, pemerintah terkesan belum fokus pada kedua isu penting yang menyebabkan banyak industri pangan dan tekstil nasional saat ini gulung tikar. Indikasinya jelas terkonfirmasi pada data penutupan ribuan penggilingan padi kecil dan puluhan industri tekstil beberapa tahun terakhir. Mengutip Badan Pangan Nasional, sebelumnya jumlah penggilingan di Indonesia sebanyak 180.000, sementara saat ini tinggal 169.000. Artinya berkurang ada sekitar 11.000 penggilingan yang tutup. Di saat yang sama, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mengklaim utilitas pabrik kini rata-rata hanya sekitar 50 persen. Hal ini diakibatkan oleh membanjirnya produk tekstil impor di pasar lokal. "Dampak langsungnya adalah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran secara meluas. Di industri tekstil terjadi gelombang PHK dalam skala besar", ujar mantan aktivis KNPI itu melalui keterangan resminya pada Senin (25/09). Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa terdapat beberapa penyebab utama kenaikan harga pangan saat ini. Yang pertama tentu produktivitas pangan global yang anjlok akibat El Nino gagal diantisipasi oleh pemerintah. Di sisi lain anggaran subsidi di sektor pertanian justru dipangkas. Lembaga pemeringkat internasional Fitch Solutions yang memperkirakan kekurangan global beras di tahun 2022/2023 mencapai 8,7 juta ton. "Sehingga produktivitas tanaman pangan nasional mengalami penurunan secara signifikan. Sementara beberapa negara pengekspor beras justru menahan eksportasi ke negara lain", tegasnya. Di sektor industri tekstil dan garmen, kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah kecolongan dalam mengontrol aktivitas pasar digital yang mengalir masukan produk tekstil China yang murah ke dalam negeri. Secara digital industri tekstil kita pasti kalah bersaing dengan industri negara lain yang sudah jauh lebih efisien dan inovatif. Pabrik konveksi lokal sebenarnya sudah terpukul sejak tahun lalu akibat masuknya barang impor borongan. Kondisinya semakin parah dengan adanya Tiktok Shop belakangan ini. "Kami harap pemerintah segera memberikan perhatian dan jika dibutuhkan pemerintah harus menyiapkan tim khusus untuk mengkaji fenomena deindustrialisasi kebutuhan sandang dan pangan ini. Bangsa Indonesia yang besar ini tidak boleh hanya dijadikan pasar bagi industri negara lain", sambungnya. Deindustrialisasi sektor Sandang dan pangan, lanjut Sultan, akan menghambat proses Indonesia mencapai target empat besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045 nanti. Sehingga dibutuhkan political Will melalui politik anggaran yang kuat. "Demikian juga dengan target-target sosial ekonomi Nasional lainnya yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti angka kemiskinan, pengangguran dan stating", tutupnya. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/09/25/39508/sultan-ingatkan-pemerintah-waspadai-dampak-deindustrialisasi-sektor-sandang-dan-pangan-nasional?preview=1 )