Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap provinsi-provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah atau sister city dengan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di setiap daerah. “Kami berharap agar kerjasama ini tidak hanya menyentuh antara pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara serta swasta, tetapi juga dapat dikembangkan pada level kerjasama antar pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah. Termasuk untuk mengembangkan hubungan antara provinsi-provinsi kami dengan Xinjiang di masa yang akan datang,” ucap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chines People's Political Consultative Conference (CPPCC) di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Sultan menambahkan kunjungan delegasi ini merupakan hal yang sangat penting dan istimewa untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam. Hubungan bilateral kedua negara ini sebenarnya sudah terjadi saat era Presiden Soeharto, maka saat ini menjadi kesempatan yang bagus bagi daerah di Indonesia. “Sampai hari ini hubungan kedua negara berjalan harmonis antara Indonesia dan Tiongkok, maka kami berharap kedepannya bisa lebih erat lagi antara provinsi ke provinsi di Tiongkok,” tukasnya. Senator asal Bengkulu ini mengatakan Indonesia dan Tiongkok saat ini juga telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri nikel untuk keperluan baterai mobil listrik dan material penting di berbagai sektor industri. Indonesia dan Tiongkok juga menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang beranggotakan 15 negara di Kawasan Asia dan Pasifik dan merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia saat ini. “Saya berharap hubungan yang sudah baik ini bisa ditingkatkan lagi, apalagi Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota,” paparnya. Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa DPD RI merupakan wakil rakyat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili empat orang. DPD RI juga bukan berdasarkan partai politik melainkan dari perorangan. “DPD RI juga terdiri dari beberapa alat kelengkapan salah satunya BKSP, tugasnya membangun kerjasama antar parlemen atau lembaga lainnya. Termasuk memfasilitasi kerjasama antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara lain,” ujarnya. Darmansyah Husein mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjembatani hubungan bilateral antara Provinsi Banten dengan negara Prancis. Maka pada pertemuan ini, ia juga mengharapkan Xinjian juga bisa bekerjasama dengan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Bangka Belitung. “Bangka Belitung juga memiliki penghasil timah dan berbagai etnis. Maka sangat tepat bisa ada kerjasama dengan Xinjiang,” harapnya. Senada dengan Darmansyah Husein, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Ali Ridho Azhari juga mengharapkan Provinsi Banten bisa menjalin kerjasama atau sister city dengan Xinjiang. “Seperti Bangka Belitung, Banten juga berharap bisa menjalin sister city dengan Xinjian,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Syviana Murni juga mengharapkan kerjasama dengan Xinjiang terkait cendikiawan muslim. Menurutnya umat muslim di Xinjiang cukup banyak, maka sangat tepat bila ada kerjasama cendikiawan muslim. “Walaupun umat muslim Xinjiang merupakan suku minoritas, namun umat muslim di Xinjiang mencapai 25 juta jiwa. Maka perlu ada kerjasama cendikiawan muslim di sana,” imbuhnya. Ketua CPPCC Xinjiang HE Nurlan Abdimajin mengatakan hubungan bilateral antara Tingkok dan Indonesia sedang berkembang pesat atau bisa dikatakan membuka lembaran baru kedua negara. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk kemitraan strategis dengan tujuan tatanan masyarakat yang tentram dan sejahtera. “Xinjiang juga berminat untuk melakukan kerjasama dengan daerah di Indonesia. Apalagi Presiden Xi Jinping juga sangat memperhatikan daerah Kawasan Otonom Xinjiang,” terangnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/17/40041/dpd-ri-dorong-provinsi-di-indonesia-jalin-sister-city-dengan-xinjiang)

Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution, sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral. “Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elite. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla. Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia Capres dan Cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia. Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya. Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres. (Sumber: https://nasional.okezone.com/read/2023/10/17/337/2902832/lanyalla-indonesia-semakin-krisis-negarawan-semua-lembaga-berpolitik)

Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak merasa dianggap bodoh semua se Indonesia. “Narasi yang dibangun Wamen dengan mengatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh APBN itu, seolah APBN tidak akan intervensi. Padahal utang tesebut jelas dijamin APBN. Dan PT KAI sudah pernah menerima suntikan PMN dari APBN untuk kepentingan proyek tersebut. Ini harus dibuka utuh,” tukasnya, Kamis (12/10). Ditambahkan LaNyalla, sebaiknya Wamen membaca dulu isi dari Peraturan Presiden Nomor 93/2021, dimana beleid tersebut memperbolehkan pendanaan KCJB menggunakan APBN. “Perlu juga baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2023, yang mengatur pemerintah untuk bisa menjamin pembayaran utang proyek KCJB. Jadi pintu APBN itu terbuka untuk PT KAI bila cash flow BUMN tersebut bleeding,” tandas Penasehat KADIN jawa Timur itu. Diungkap LaNyalla, PT KAI juga termasuk BUMN yang masih rutin menerima tambahan dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan di tahun 2022, secara khusus menerima PMN untuk proyek KCJB sebesar Rp. 3,2 triliun melalui PP Nomor 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu. “Tahun 2024 nanti PT KAI juga masih masuk daftar pemohon PMN lagi, di antara belasan BUMN lainnya. Tahun 2024, PT KAI mengajukan Rp 2 triliun untuk pengadaan KRL yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” beber LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengurai, PMN memang bisa berfungsi untuk meningkatkan leverage BUMN sebagai agent of value creator, sehingga pada akhirnya memberi keuntungan kepada negara melalui deviden. Tetapi juga bisa sebaliknya, bukan manfaat ekonomi langsung, tetapi untuk menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan menjaga hubungan kelembagaan (kewajiban) dengan pihak ketiga. “Latar belakang ini yang sering terjadi dalam proses penyuntikan PMN ke BUMN-BUMN kita. Terutama BUMN Karya. Semua daftar BUMN penerima PMN dapat dicek kok, dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/12/39916/soal-utang-kereta-cepat-lanyalla-ingatkan-wamen-bumn-soal-kualitas-public-statement?preview=1)

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini meraih penghargaan terbaik kelima untuk kategori tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2023. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan JDIHN Award 2023 yang kali ini mengusung tema ‘Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital’ Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut diterima langsung oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI Andi Erham, di Jakarta, Kamis (12/10). Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan inventarisasi jumlah anggota JDIHN 1.662 instansi dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama efektif antara pusat dan anggota JDIHN dan antara sesama anggota JDIHN di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola sistem basis data terintegrasi. “Saya mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang terus berkolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIHN, utamanya menciptakan keterbukaan akses dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Yasonna. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/12/39933/sekretariat-jenderal-dpd-ri-raih-jdihn-award-tahun-2023?preview=1)

Jakarta — Serangan mengejutkan Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas adalah akumulasi dari penindasan terus menerus yang dilakukan rezim apartheid Israel terhadap rakyat Palestina. Bukan hanya terus mengambil paksa tanah dan rumah rakyat Palestina, zionis Israel juga terus melakukan provokasi dan penodaan di Masjid Al-Aqsa. Bahkan akhir-akhir ini, Israel menganggap Palestina sudah tidak ada dengan mengajukan wacana bahwa perdamaian hanya bisa terwujud dengan mengakui hanya satu negara bernama Israel. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina tidak perlu diragukan lagi. Ini karena konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan dan Palestina adalah satu-satunya bangsa di dunia yang saat ini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan diskriminasi luar biasa. “Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah amanat konstitusi yang harus kita tegakkan. Selama bangsa Palestina dijajah, terus ditindas, dirampas tanah dan kehidupannya, diperkusi bahkan bisa dihilangkan nyawanya kapan saja, selama itu juga rakyat Palestina akan berjuang merebut kemerdekaan seperti yang dulu Indonesia lakukan melawan penjajahan Belanda. Selama akar konflik yaitu penjajahan dan ketidakadilan terus dialami bangsa Palestina, maka rakyat Palestina akan terus berjuang,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (12/10). Menurut Fahira Idris, salah satu faktor utama yang membuat penjajahan Israel atas Palestina terus berlangsung adalah kemunafikan dan standar ganda negara-negara Barat pendukung Israel. Mereka selalu menyerukan perdamaian, tetapi tidak pernah mau menyelesaikan akar permasalahan yaitu penjajahan dan penindasan yang dialami rakyat Palestina. Negara-negara Barat ini selalu bicara HAM, tetapi tutup mata melihat Israel terus menindas jutaan penduduk asli Palestina terutama yang di wilayah pendudukan Israel yaitu di Jalur Gaza dan Tepi Barat. “Dukungan tanpa syarat negara-negara Barat inilah yang sejatinya melahirkan sebuah rezim apartheid di Israel yang memperlakukan bangsa Palestina sebagai kelompok ras yang lebih rendah sehingga boleh dirampas hak-haknya. Ketika rakyat Palestina berjuang atas kemerdekaannya dan merebut kembali wilayahnya, negara-negara Barat ini jugalah yang paling terdepan berteriak bahwa Palestina memulai kekerasan. Sudah saatnya standar ganda ini diakhiri jika dunia berkomitmen terjadinya perdamaian,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber: https://kastara.id/12/10/2023/indonesia-akan-terus-berdiri-bersama-rakyat-palestina/)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni berharap masyarakat Betawi semakin solid dan kompak dalam menyongsong masa depan Provinsi Jakarta sebagai daerah khusus pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota. Menurutnya, masyarakat Betawi mesti ambil peran guna mengantarkan Jakarta menjadi kota kelas dunia. Sehingga, kata Sylviana Murni, butuh sinergi semua sektor serta komitmen bersama untuk bersatu dan menghindari konflik sekecil apapun di internal. "Ada tugas dan tanggung jawab besar di pundak masyarakat Betawi saat ini. Bagaimana kota Jakarta sebagai warisan leluhur kita ini bisa berdaya saing dalam segala aspek dengan kota kota maju di dunia. Pertanyaannya, apakah tugas ini bisa dituntaskan dengan baik kalau tubuh kita tercerai berai? Pastinya tidak," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (12/10/2023). "Masyarakat Betawi yang kuat sisi keagamaannya saya yakin memiliki semangat filosofis seperti sebuah bangunan kokoh yang saling merekat erat satu unsur dengan unsur lain. Maka Betawi pun demikian, harus merekat satu sama lain, dan kita sinergikan dengan semua kalangan termasuk dengan Pemprov untuk mewujudkan cita-cita Jakarta maju menjadi kota Global," sambungnya. Pimpinan Komite I DPD RI ini enggan mengomentari lebih jauh persoalan yang belakangan mencuat di dalam organisasi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Pada dasarnya, lanjut Sylvi, segala masalah akan bisa diselesaikan melalui musyawarah yang mengedepankan adab, ilmu dan kemaslahatan umum. "Masyarakat Betawi telah melewati proses yang panjang sehingga lahir kesepakatan untuk berserikat dalam sebuah organisasi. Kesepakatan itu tentu diperkuat dengan legal formal. Dinamika itu biasa, tapi alangkah baiknya kalau kita semua berdiri pada aspek legal formal sebagai wujud dari kelompok masyarakat yang taat aturan," sebutnya. Tokoh perempuan Jakarta ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksi bagaimana semangat persatuan bisa terwujud nyata ketika semua elemen masyarakat Betawi bahu membahu melahirkan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) yang kala itu mendapat dukungan dari PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. "Besok lusa kita tidak ada yang tahu takdir akan bicara seperti apa. Tapi yang nyata hari ini adalah sebuah pencapaian dimana semua bersatu padu, masyarakat Betawi sinergi dengan Pemprov DKI dan lahir MAPKB yang menjadi manifesto kesatuan dan persatuan Betawi. Sejarah ini yang mestinya nanti akan menjadi referensi dan dilanjutkan oleh anak cucu kita," tandasnya. "Atas hal itu, saya sebagai salah satu warga Betawi berharap teruskan kekompakan dan mari buat legacy yang membanggakan anak cucu kita. Besok Jakarta tidak lagi Ibu Kota, tapi kita tegaskan bahwa Betawi dengan Budayanya siap mengambil peran penting untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota Global dimana salah satu variabelnya harus memajukan kultur atau kebudayaan," pungkasnya. (Sumber: https://kosadata.com/read/sylviana-murni-harapkan-masyarakat-betawi-bersatu-kawal-jakarta-menuju-kota-global)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak-hak minoritas (minority rights) perlu diperkuat sebagai penyeimbang keputusan yang diambil oleh golongan mayoritas (majority rule). “Minority rights bukan hanya terkait etnis dan agama, tetapi juga keputusan politik dan ekonomi,” kata Jimly dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat malam (6/10). Menurut dia, praktik demokrasi di Indonesia menerapkan prinsip rule of law, yaitu negara diatur berdasarkan peraturan dan hukum, bukan oleh kehendak pihak-pihak tertentu. Namun dalam kenyataannya menurut Jimly, akibat penerapan prinsip majority rule, partai-partai yang memiliki lebih banyak kursi yang menentukan hasil akhir perumusan peraturan tersebut. "Kalau cuma majority rule, praktik demokrasi jadi hanya sebatas prosedural dan formalitas. Jadi kita harus menambahkan minority rights dalam majority rules agar seimbang,” ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pelibatan perempuan yang sekarang ini banyak didorong di berbagai bidang, terutama dalam perumusan dan pengambilan keputusan, merupakan contoh penerapan minority rights dalam majority rules. "Oleh karena itu, untuk membuat demokrasi menjadi substansial, rule of law ini harus diterapkan secara fungsional,” katanya. Selain itu menurut Jimly, budaya politik dinasti dan feodalisme harus diubah karena hal tersebut menghambat institusionalisasi politik. Dia menilai modernisasi budaya politik serta institusionalisasi politik adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia. Forum diskusi IYDF bertajuk bertajuk “Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth” merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang pelaksanaannya juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia. IYDF diikuti 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk melakukan dialog dengan lembaga dan organisasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi mereka untuk membuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3761481/jimly-perkuat-hak-minoritas-untuk-seimbangkan-keputusan-mayoritas)

Jakarta, Trans Nusantara–Sebagai Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah pusat. Diketahui belanja pemerintah pusat hingga bulan kedelapan 2023 baru Rp1.170 triliun atau 52,1 persen dari pagu. “Realisasi belanja pemerintah pusat sangat dinantikan oleh masyarakat di tengah penurunan daya beli masyarakat saat ini. Kami percaya APBN menjadi harapan atas gejala pelemahan rupiah sekaligus bantalan lompatan produktivitas”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (09/10). Menurutnya, kondisi inflasi bulan September yang masih pada posisi yang aman perlu direspon secara agresif oleh pemerintah. Rendahnya Inflasi ini ditengarai oleh menurunnya daya beli masyarakat atau indeks keyakinan konsumen. Realisasi Inflasi Indonesia bulan September 2023 tercatat tetap terkendali pada rentang sasaran 3%±1 yaitu pada level 2,28% yoy. Sementara Nilai acuan konsumsi masyarakat tercatat mencapai 123,5, turun dari 127,1 pada Juni 2023 dan 128,3 pada Mei 2023. “DPD RI mendorong agar alokasi belanja yang tepat guna dan efisien pada sektor riil harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami minta government spending diprioritaskan untuk belanja modal khususnya sektor riil”, tegasnya. Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu juga mendorong agar pemerintah daerah untuk meningkatkan porsi belanja modal. Kami melihat belanja modal APBD sepanjang 2023 masih sangat rendah di angka 35%. “Pemerintah pusat dan daerah juga harus proaktif memberikan perhatian kepada para petani dalam mencari sumber air alternatif misalnya. Termasuk memberlakukan kembali bauran kebijakan moneter dan fiskal dengan memberikan bunga KUR yang lebih rendah”, sambungnya. Alokasi belanja modal yang cukup, kata Sultan, akan memberikan dampak produktivitas pada sektor riil secara signifikan. Pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Bank Indonesia merilis hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk periode Juli 2023. Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen bulan Juli ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi Saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juli 2023 yang tercatat masing-masing sebesar 113,8 dan 133,2, lebih rendah dari 116,8 dan 137,5 pada bulan sebelumnya. (Sumber: https://transnusantara.co.id/2023/10/09/inflasi-aman-terkendali-sultan-minta-pemerintah-tingkatkan-realisasi-belanja-modal/)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti mengingatkan Presiden dan aparat penegak hukum untuk fokus membersihkan pengaruh para pemburu rente dalam lahirnya kebijakan impor di kementerian serta BUMN di Indonesia. Karena, para pemburu rente ini disinyalir sudah masuk di dalam lingkar kekuasaan dan dapat melakukan distorsi tata niaga dan mengaburkan data. “Contoh paling sederhana adalah kacaunya data kebutuhan gas bumi yang menjadi persoalan serius di dalam tubuh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Sehingga gas over suplay dan terpaksa harus dijual lagi di pasar dunia. Padahal rekomendasi impor gas alam itu berbasis data,” tandas LaNyalla, Senin (9/10). Seperti diberitakan, impor gas alam bermula dari adanya data yang dipercaya oleh presiden atas laporan kementerian terkait, bahwa Indonesia akan defisit gas hingga 2040. Sehingga pemerintah menugaskan Pertamina mengimpor gas untuk kebutuhan domestik. Nyatanya Indonesia tidak pernah kekurangan gas bumi. Pasar domestik hanya menyerap setengah produksi nasional. Bahkan dalam kalkulasi lapangan, kalau semua pembangkit listrik batubara dikonversi dengan bahan bakar gas bumi, dan semua kilang menggunakan gas, impor tetap tidak dibutuhkan. “Kekacauan data dan sengkarut kebijakan ini patut diduga ada tangan-tangan pemburu rente, pengusaha yang berkelindan bersama penguasa, mengkreasi kebijakan, karena dengan adanya pembelian ke pihak ketiga, di situ ada pasti ada cuan yang bisa dibagi-bagi,” tandas Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Begitu juga dengan kebijakan impor di Kementerian Perdagangan terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok. Dikatakan LaNyalla, nyaris sembilan bahan pokok, mungkin selain bawang merah, kita impor. Berapa juta ton kalau dikalkulasi. “Berapa rupiah keuntungan importir per kilogramnya. Berapa yang dibagi-bagi. Ini aja kok persoalannya. Mau dapat duit cepat,” imbuhnya. Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah, dalam hal ini Presiden dan aparat penegak hukum fokus kepada permainan para pemburu rente ini. Meskipun menurutnya tidak mudah. Karena para pemburu rente ini umumnya terlibat sejak penyusunan kebijakan. “Yang sulit itu kalau mereka sudah masuk di lingkaran pembuat kebijakan, atau bahkan si pembuat kebijakan itu sendiri. Ibarat kata penyair Khalil Gibran, mereka ini tidak pernah menyebar benih, tidak pernah menyusun batu-bata dan tidak pernah menenun kain. Tetapi menjadikan politik sebagai ladang mencari uang, untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri,” pungkas LaNyalla. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/09/39843/sengkarut-impor-segala-bidang-lanyalla-ingatkan-faktor-pemburu-rente?preview=1)

Jakarta – Badan Pengurus Pusat (BPP) Majelis Ilmuwan Muslimah (Majelis Alimat Indonesia/MAI) menggelar Musyawarah Nasional ke 6 di Gedung Sriwijaya, komplek DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/10) mengusung tema “MAI Perkokoh VIsi, Menjaga Legasi”. Agenda Munas ini antara lain dalam rangka menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban, sidang komisi hingga pemilihan Ketua umum yang baru. Ketua Umum MAI, Prof. Dr. Amany Lubis dalam sambutannya menyampaikan, tema munas kali ini diharapkan menjadi pemicu bagi MAI untuk dapat menjaga legasi dan kepercayaan melalui program kerja, menjaga akhlak umat dan mengedukasi bangsa Indonesia dan warga dunia. “Rasul bersabda, Ista’in billah wala ta,jiz, al-mukmin al-qawiy ahsan min al-mukmin al-dhaif. Istiqamah penting dipegang dalam rangka komitmen melakukan penguatan dan persatuan umat Islam. Mari kita bersyukur dan melanjutkan apa yang diletakkan pimpinan MAI terdahulu,” ujar Amany Lubis, Sabtu (7/10/2023). Sebagai informasi, MAI merupakan organisasi resmi yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki jaringan struktur organisasi dari tingkat nasional hingga internasional. MAI memiliki visi “Berkontribusi dalam kajian keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat serta memberi solusi terhadap permasalahan umat dan bangsa. Selama periode 2020-2023, BPP MAI telah melaksanakan berbagai program kerja internal mapun eksternal, diantaranya pembentukan 12 Pengurus Wilayah hingga pembuatan media publikasi. Munas MAI ke-6 kali ini pun sekaligus momentum pemilihan Ketua Umum BPP MAI Periode 2023-2027. Ketua Terpilih untuk periode selanjutnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH,. M.Si. Dalam pidato pertamanya, Sylviana Murni menyampaikan beberapa rencana program kerja ke depan. Sylviana Murni komitmen untuk lebih meningkatkan lagi hubungan internasioal antara lain bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga. “Alhamdulillah dan Innalillahi. Alhamdulillah karena MAI memberikan kepercayaan, meskipun ini amanah yang luar biasa harus saya jaga. Innalillahi karena Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Ash-Shidiq mengajarkan bahwa saat menerima amanah jabatan, beliau berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semua berawal dari ketetapan Allah, harus dikembalikan juga kepada Allah karena kita tidak punya kuasa apapun,” kata Sylviana Murni ditemui usai kegiatan. Sylviana Murni mengatakan, pihaknya menargetkan terbentuknya program Sains Taklim, yakni kegiatan majelis taklim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, kiprah MAI harus menyentuh kelompok muslimah sampai akar rumput. Ia menyebut bahwa Sains Taklim merupakan gerakan dakwah intelektual yang relevan bagi semua kalangan, dari komunitas masyarakat tingkat RW sampai dengan lembaga tingkat internasional. Sylviana Murni pun menuturkan berbagai sasaran yang ia bidik untuk memajukan organisasi. Sasaran tersebut yakni meningkatkan peran muslimah intelektual di bidang penelitian, terjemahan dan penerbitan pendidikan; Memperkenalkan Islam yang sejuk dan damai; Mencari solusi bagi problem muslimah dalam berbagai aspek kehidupan; Menggiatkan kajian fiqih kontemporer dalam menjawab persoalan modern; Mengaktifkan dialog pemikiran dalam budaya; Mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman kerja muslimah serta menyebarluaskan karya-karya pemikiran Islam di tingkat nasional dan internasional. “Islam telah memberikan tempat istimewa bagi kaum perempuan, karena sejatinya perempuan sebagai figur ibu memiliki peran penting untuk menyiapkan generasi emas untuk masa yang akan datang. Syaikh Shaleh al-Fauzan dalam kitab Makaanatul mar-ati fil Islam menyebutkan bahwa Ibu adalah sebuah madrasah (tempat pendidikan) yang jika kamu menyiapkannya, Berarti kamu menyiapkan (lahirnya) sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya,” katanya. “Mengingat betapa besar tugas dan tanggung jawab seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anaknya, maka para perempuan harus memiliki wawasan, kemampuan dan pengetahuan yang luas. Maka dari itu, MAI ke depan akan mengambil bagian penting dari ruang lingkup pendidikan serta penguatan nilai dan moral generasi penerus dengan mengoptimalkan peran majelis taklim melalui kerjasama dengan Kementerian/Lembaga,” sambungnya. Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan, program kerja yang baik adalah program yang dikerjakan secara kontinyu dengan target yang jelas. Ia menyebutkan, program Sains Taklim merupakan agenda besar yang bisa mensinergikan berbagai instrumen masyarakat dengan kementerian atau dengan organisasi dunia. MAI sendiri memiliki beberapa bidang garapan antara lain: Bidang Agama, Bidang Pendidikan, Bidang Pendidikan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Sains dan Teknologi, Bidang Kesehatan, serta Bidang Dakwah dan Komunikasi. “Visi muslimah tauladan dalam ilmu dan taqwa, ilmu, amal intelektual dalam mengkaji, dan damai bagi keluarga, bangsa dan dunia, kita harapakan dapat menjadi tujuan bersama seluruh pengurus BPP MAI ke depan. Dan misi kepemimpinan saya adalah menghimpun muslimah intelektual dalam mengkaji, meneliti, mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk kemajuan agama, bangsa dan dunia,” sebutnya. Tokoh perempuan Jakarta ini juga menjabarkan strategi kolaborasi kementerian maupun lembaga dunia untuk menyukseskan agenda kerja MAI tiga tahun ke depan. Ia mengatakan akan membangun kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kemeteian PPA; Lembaga internasional dan lain-lain. "Prinsipnya kita membangun kolaborasi dengan Pemerintah, apakah nanti melalui pemanfaatan hubah APBN atau yang lainnya. Contoh di Jakarta banyak program kolaboratif yang bisa disupport oleh Pemda DKI. UMKM, Kesehatan, Pendidikan dan lainnya dapat kita bangun dengan Pemprov DKI," tandasnya. “Kita berharap bahwa intelektual muslimah Indonesia bisa berdaya saing dengan masyarakat dunia melalui hubungan kerjasama dan perluasan jaringan internasional. Misalnya bagaimana kita kolaborasi dengan diaspora Indonesia di berbagai Negara sehingga agenda kita perluasan struktur Luar Negeri bisa terwujud,” pungkasnya. (Sumber: https://www.globalfaktual.com/2023/10/tawarkan-program-strategis-di-munas-mai.html)