Kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak harga komoditas di pasar global. Hal tersebut menjadi aspek fundamental ketahanan ekonomi yang menjadikan Indonesia menjadi pemain kunci dalam industri berbasis komoditas di kancah gloal. Hal itu disampaikan oleh Nono Sampono, saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Peringatan Hari Jadi ke-10 Kabupaten Morowali Utara di Pelataran Kantor Bupati (22/10/2023). Nono Sampono dalam sambutannya menyebut, sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia memiliki sebuah amanah besar. Salah satunya dengan adanya cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan potensi menjadi ujung tombak bagi perekonomian. “Hilirisasi dalam industri pertambangan nikel merupakan penunjang ketahanan nasional dari aspek ekonomi. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga merupakan agenda nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ujung tombak perekonomian dan keberlanjutan pembangunan bangsa.” ujar Nono. Menurut data yang diterbitkan Kementerian ESDM pada tahun 2022, cadangan nikel kita mencapai 72 juta ton, setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia. Produksi nikel Indonesia juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1 juta ton, melebihi Filipina (370 ribu ton) dan Rusia (250 ribu ton). Hilirisasi nikel juga telah terbukti berkontribusi positif dan di sepanjang 2022 telah berkontribusi 2,17% terhadap total ekspor non migas. Apalagi dengan adanya permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik atau Electric Vehicle (EV). Saat ini kendaraan listrik memang baru menyumbang 2 persen penjualan mobil global. Namun, diperkirakan pada tahun 2040, kendaraan listrik akan menguasai 58 persen kendaraan global. “Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi sebuah simbol keberdayaan, suatu anugerah dan mandat dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana.” ujar Nono Sampono. Hal ini tentunya merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar sebagai penyedia bahan baku industri baterai listrik lithium ion bagi kebutuhan global. “Saya yakin bahwa melalui kerja sama yang efektif dan dedikasi yang kuat dari semua stakeholder, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara beserta masyarakatnya akan mampu menghadapi tantangan ini dan meraih kesuksesan bersama sebagai sebuah bangsa.” pungkas Nono Sampono. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/10/23/40196/tingkatkan-ketahanan-ekonomi-nasional-dpd-ri-dorong-pengembangan-industri-hilirisasi-nikel?preview=1 )

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan perlindungan bagi pengemudi online, dalam perspektif hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Dikatakan LaNyalla, yang dibutuhkan pengemudi online saat ini bukan pembatasan jam kerja, tapi hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator yang harus diatur melalui regulasi. Termasuk beban biaya potongan dan lain-lain yang membuat pengemudi harus bekerja ekstra keras untuk bisa mendapat penghasilan yang layak. “Ini yang harus menjadi concern kemenaker. Karena pengemudi online saat ini, baik kendaraan roda dua ataupun roda empat, sudah banyak memberi kontribusi terhadap bangsa. Aktivitas masyarakat semakin dimudahkan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Ini harus dipandang sebagai modal sosial bagi negara,” tukas LaNyalla, Senin (23/10/2023). Berdasarkan data, jumlah pengemudi ojek online di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang. Sehingga aturan ini tentunya akan memberikan perlindungan terhadap hajat hidup orang banyak, sambung Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Masih menurut LaNyalla, perlindungan terkait status hubungan kerja, harus meliputi tingkat penghasilan yang layak, serta jaminan sosial dan kesehatan. Karena perspektif, selama ini, pengemudi dalam posisi mitra lepas yang tidak memiliki posisi tawar. “Sehingga ketika terjadi satu permasalahan, pengemudi ojek online selalu menjadi pihak yang paling lemah. Padahal skema kerja antara pengemudi dengan aplikator seharusnya diatur dan dilindungi oleh regulasi. Sehingga dapat dipastikan adanya keadilan ekonomi,” kata LaNyalla. LaNyalla menyoroti kebijakan yang dilakukan Gojek di Singapura yang dapat menurunkan komisi aplikator atau biaya bagi hasil bagi mitra pengemudi taksi online dari 15% menjadi 10% mulai 1 November. Hal ini dapat menjadi acuan di Indonesia. Untuk itu, secara prinsip LaNyalla mendukung rencana Kemnaker dan siap memberikan dukungan yang diberikan dalam upaya percepatan terbitnya aturan yang melindungi pengemudi dalam perspektif hubungan kerja. Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji aturan baru soal ojek online atau ojol yang akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Beberapa aturan yang tengah digodok diantaranya adalah pengemudi ojol harus berusia minimal 18 tahun dan wajib memiliki SIM dan STNK, serta pengemudi ojol juga mesti didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan. (Sumber : https://www.mjnews.id/2023/10/lanyalla-dukung-kemnaker-atur-perlindungan-pengemudi-online/ )

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sylviana Murni mengemukakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri tanaman pangan. “Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mutu ekonomi dan nilai tambahnya jauh bisa dikembangkan,” kata Sylviana dalam webinar Propaktani TV Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang dipantau di Jakarta, Kamis. Sylviana mengatakan, salah satu bukti industri tanaman pangan di Jakarta amat menjanjikan adalah ketika ia berhasil menggelar panen raya di kantor Wali Kota Jakarta Pusat saat menjabat sebagai wali kota di tahun 2008-2010. Hidroponik adalah salah satu faktor yang membuat panen raya tersebut berhasil. "Prospek bisnis tanaman pangan di Jakarta sangat baik karena pelaku bisnisnya tetap bisa mendapat untung meskipun tidak memiliki lahan yang luas untuk membudidayakan tanamannya," kata dia. Semua bagian tanaman, mulai dari batang, daun, buah dan bahkan limbahnya, dapat dimanfaatkan dan memiliki potensi nilai tambah yang besar. Contohnya dengan dibuat menjadi keripik berbagai rasa dan pupuk organik untuk tanaman. Sylviana yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, permintaan produk berbasis pangan dari konsumen juga tidak akan berhenti karena bahan pangan terus menjadi kebutuhan utama manusia. Selain itu, ia menyoroti perlunya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk terus membina UMKM Jakarta yang bergerak di sektor pertanian tanaman pangan dengan tiga langkah. Langkah-langkah tersebut adalah memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara membimbing pekerjaan UMKM binaan dan mengembangkan pengelolaan UMKM yang baik melalui transplantasi manajemen. “Selain itu, diperlukan juga jaminan pasar dan bantuan modal untuk memenuhi spesifikasi produk,” katanya. Ia juga menegaskan akan terus membantu UMKM Jakarta yang memenuhi syarat untuk mengakses fasilitas permodalan yang disediakan Bank DKI supaya semakin dapat mengembangkan bisnisnya. (Sumber: https://nusantaratv.com/dpr/senator-dki-punya-potensi-besar-kembangkan-industri-tanaman-pangan)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin berharap provinsi-provinsi di Indonesia bisa menjalin hubungan kerjasama antar daerah atau sister city dengan Xinjiang, Tiongkok. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian di setiap daerah. “Kami berharap agar kerjasama ini tidak hanya menyentuh antara pemerintah pusat maupun badan usaha milik negara serta swasta, tetapi juga dapat dikembangkan pada level kerjasama antar pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah. Termasuk untuk mengembangkan hubungan antara provinsi-provinsi kami dengan Xinjiang di masa yang akan datang,” ucap Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat menerima kunjungan delegasi dari The Chines People's Political Consultative Conference (CPPCC) di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Sultan menambahkan kunjungan delegasi ini merupakan hal yang sangat penting dan istimewa untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam. Hubungan bilateral kedua negara ini sebenarnya sudah terjadi saat era Presiden Soeharto, maka saat ini menjadi kesempatan yang bagus bagi daerah di Indonesia. “Sampai hari ini hubungan kedua negara berjalan harmonis antara Indonesia dan Tiongkok, maka kami berharap kedepannya bisa lebih erat lagi antara provinsi ke provinsi di Tiongkok,” tukasnya. Senator asal Bengkulu ini mengatakan Indonesia dan Tiongkok saat ini juga telah menjalin kerjasama untuk mengembangkan industri nikel untuk keperluan baterai mobil listrik dan material penting di berbagai sektor industri. Indonesia dan Tiongkok juga menjadi anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif, yang beranggotakan 15 negara di Kawasan Asia dan Pasifik dan merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia saat ini. “Saya berharap hubungan yang sudah baik ini bisa ditingkatkan lagi, apalagi Indonesia memiliki 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota,” paparnya. Sementara itu, Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan bahwa DPD RI merupakan wakil rakyat dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi diwakili empat orang. DPD RI juga bukan berdasarkan partai politik melainkan dari perorangan. “DPD RI juga terdiri dari beberapa alat kelengkapan salah satunya BKSP, tugasnya membangun kerjasama antar parlemen atau lembaga lainnya. Termasuk memfasilitasi kerjasama antara provinsi di Indonesia dengan provinsi negara lain,” ujarnya. Darmansyah Husein mengatakan bahwa pihaknya juga telah menjembatani hubungan bilateral antara Provinsi Banten dengan negara Prancis. Maka pada pertemuan ini, ia juga mengharapkan Xinjian juga bisa bekerjasama dengan provinsi yang ada di Indonesia salah satunya Bangka Belitung. “Bangka Belitung juga memiliki penghasil timah dan berbagai etnis. Maka sangat tepat bisa ada kerjasama dengan Xinjiang,” harapnya. Senada dengan Darmansyah Husein, Anggota DPD RI asal Provinsi Banten Ali Ridho Azhari juga mengharapkan Provinsi Banten bisa menjalin kerjasama atau sister city dengan Xinjiang. “Seperti Bangka Belitung, Banten juga berharap bisa menjalin sister city dengan Xinjian,” tuturnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Syviana Murni juga mengharapkan kerjasama dengan Xinjiang terkait cendikiawan muslim. Menurutnya umat muslim di Xinjiang cukup banyak, maka sangat tepat bila ada kerjasama cendikiawan muslim. “Walaupun umat muslim Xinjiang merupakan suku minoritas, namun umat muslim di Xinjiang mencapai 25 juta jiwa. Maka perlu ada kerjasama cendikiawan muslim di sana,” imbuhnya. Ketua CPPCC Xinjiang HE Nurlan Abdimajin mengatakan hubungan bilateral antara Tingkok dan Indonesia sedang berkembang pesat atau bisa dikatakan membuka lembaran baru kedua negara. Kerjasama ini tentunya bertujuan untuk kemitraan strategis dengan tujuan tatanan masyarakat yang tentram dan sejahtera. “Xinjiang juga berminat untuk melakukan kerjasama dengan daerah di Indonesia. Apalagi Presiden Xi Jinping juga sangat memperhatikan daerah Kawasan Otonom Xinjiang,” terangnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/17/40041/dpd-ri-dorong-provinsi-di-indonesia-jalin-sister-city-dengan-xinjiang)

Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengungkap adanya manuver yang tidak lazim di dalam proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, hal itu menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan, karena semua lembaga sudah berpolitik praktis. Termasuk hakim konstitusi. “Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK, sebagai the guardian of constitution, sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia,” tandas LaNyalla, Selasa (17/10/2023). Ditambahkan LaNyalla, sejak Indonesia menganut sistem liberal, dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan, negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika dan moral. “Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu, dan mendapat pemakluman dari elite. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu,” urai LaNyalla. Tokoh yang getol memperjuangkan agar Indonesia kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa itu juga menyinggung soal batas usia Capres dan Cawapres. Menurutnya, Indonesia negara besar, yang lahir dari peradaban besar kerajaan dan kesultanan Nusantara. Tidak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia. Sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. “Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan ujicoba,” pungkasnya. Karena itu, lanjut LaNyalla, sudah saatnya Indonesia menyadari kalau sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Sehingga harus kembali ke falsafah dasar negara ini. “Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Hakim MK Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia Capres-Cawapres. (Sumber: https://nasional.okezone.com/read/2023/10/17/337/2902832/lanyalla-indonesia-semakin-krisis-negarawan-semua-lembaga-berpolitik)

Pernyataan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo bahwa pembayaran utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak ditanggung oleh APBN, melainkan menjadi beban tanggungan PT KAI (Persero) disorot Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, menurut penilaian LaNyalla kualitas pernyataan publik yang disampaikan pemangku kebijakan harus utuh, dan tidak menyesatkan. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak merasa dianggap bodoh semua se Indonesia. “Narasi yang dibangun Wamen dengan mengatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ditanggung oleh APBN itu, seolah APBN tidak akan intervensi. Padahal utang tesebut jelas dijamin APBN. Dan PT KAI sudah pernah menerima suntikan PMN dari APBN untuk kepentingan proyek tersebut. Ini harus dibuka utuh,” tukasnya, Kamis (12/10). Ditambahkan LaNyalla, sebaiknya Wamen membaca dulu isi dari Peraturan Presiden Nomor 93/2021, dimana beleid tersebut memperbolehkan pendanaan KCJB menggunakan APBN. “Perlu juga baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/2023, yang mengatur pemerintah untuk bisa menjamin pembayaran utang proyek KCJB. Jadi pintu APBN itu terbuka untuk PT KAI bila cash flow BUMN tersebut bleeding,” tandas Penasehat KADIN jawa Timur itu. Diungkap LaNyalla, PT KAI juga termasuk BUMN yang masih rutin menerima tambahan dana dari APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan di tahun 2022, secara khusus menerima PMN untuk proyek KCJB sebesar Rp. 3,2 triliun melalui PP Nomor 62/2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu. “Tahun 2024 nanti PT KAI juga masih masuk daftar pemohon PMN lagi, di antara belasan BUMN lainnya. Tahun 2024, PT KAI mengajukan Rp 2 triliun untuk pengadaan KRL yang dioperasikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI),” beber LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga mengurai, PMN memang bisa berfungsi untuk meningkatkan leverage BUMN sebagai agent of value creator, sehingga pada akhirnya memberi keuntungan kepada negara melalui deviden. Tetapi juga bisa sebaliknya, bukan manfaat ekonomi langsung, tetapi untuk menyelamatkan BUMN dari kebangkrutan dan menjaga hubungan kelembagaan (kewajiban) dengan pihak ketiga. “Latar belakang ini yang sering terjadi dalam proses penyuntikan PMN ke BUMN-BUMN kita. Terutama BUMN Karya. Semua daftar BUMN penerima PMN dapat dicek kok, dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/12/39916/soal-utang-kereta-cepat-lanyalla-ingatkan-wamen-bumn-soal-kualitas-public-statement?preview=1)

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini meraih penghargaan terbaik kelima untuk kategori tingkat lembaga negara se-Indonesia pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award 2023. Pemberian penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan JDIHN Award 2023 yang kali ini mengusung tema ‘Membangun Hukum Nasional Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa Melalui Transformasi Digital’ Penghargaan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut diterima langsung oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Oni Choiruddin didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI Andi Erham, di Jakarta, Kamis (12/10). Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Pengelolaan JDIHN didasarkan pada Peraturan Presiden No 33 tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan inventarisasi jumlah anggota JDIHN 1.662 instansi dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan membangun kerjasama efektif antara pusat dan anggota JDIHN dan antara sesama anggota JDIHN di tingkat pusat dan daerah dalam mengelola sistem basis data terintegrasi. “Saya mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang terus berkolaborasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JDIHN, utamanya menciptakan keterbukaan akses dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Yasonna. (Sumber: https://www.askara.co/read/2023/10/12/39933/sekretariat-jenderal-dpd-ri-raih-jdihn-award-tahun-2023?preview=1)

Jakarta — Serangan mengejutkan Pejuang Kemerdekaan Palestina Hamas adalah akumulasi dari penindasan terus menerus yang dilakukan rezim apartheid Israel terhadap rakyat Palestina. Bukan hanya terus mengambil paksa tanah dan rumah rakyat Palestina, zionis Israel juga terus melakukan provokasi dan penodaan di Masjid Al-Aqsa. Bahkan akhir-akhir ini, Israel menganggap Palestina sudah tidak ada dengan mengajukan wacana bahwa perdamaian hanya bisa terwujud dengan mengakui hanya satu negara bernama Israel. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina tidak perlu diragukan lagi. Ini karena konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan dan Palestina adalah satu-satunya bangsa di dunia yang saat ini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan diskriminasi luar biasa. “Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah amanat konstitusi yang harus kita tegakkan. Selama bangsa Palestina dijajah, terus ditindas, dirampas tanah dan kehidupannya, diperkusi bahkan bisa dihilangkan nyawanya kapan saja, selama itu juga rakyat Palestina akan berjuang merebut kemerdekaan seperti yang dulu Indonesia lakukan melawan penjajahan Belanda. Selama akar konflik yaitu penjajahan dan ketidakadilan terus dialami bangsa Palestina, maka rakyat Palestina akan terus berjuang,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangannya, Kamis (12/10). Menurut Fahira Idris, salah satu faktor utama yang membuat penjajahan Israel atas Palestina terus berlangsung adalah kemunafikan dan standar ganda negara-negara Barat pendukung Israel. Mereka selalu menyerukan perdamaian, tetapi tidak pernah mau menyelesaikan akar permasalahan yaitu penjajahan dan penindasan yang dialami rakyat Palestina. Negara-negara Barat ini selalu bicara HAM, tetapi tutup mata melihat Israel terus menindas jutaan penduduk asli Palestina terutama yang di wilayah pendudukan Israel yaitu di Jalur Gaza dan Tepi Barat. “Dukungan tanpa syarat negara-negara Barat inilah yang sejatinya melahirkan sebuah rezim apartheid di Israel yang memperlakukan bangsa Palestina sebagai kelompok ras yang lebih rendah sehingga boleh dirampas hak-haknya. Ketika rakyat Palestina berjuang atas kemerdekaannya dan merebut kembali wilayahnya, negara-negara Barat ini jugalah yang paling terdepan berteriak bahwa Palestina memulai kekerasan. Sudah saatnya standar ganda ini diakhiri jika dunia berkomitmen terjadinya perdamaian,” pungkas Senator Jakarta ini. (Sumber: https://kastara.id/12/10/2023/indonesia-akan-terus-berdiri-bersama-rakyat-palestina/)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni berharap masyarakat Betawi semakin solid dan kompak dalam menyongsong masa depan Provinsi Jakarta sebagai daerah khusus pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota. Menurutnya, masyarakat Betawi mesti ambil peran guna mengantarkan Jakarta menjadi kota kelas dunia. Sehingga, kata Sylviana Murni, butuh sinergi semua sektor serta komitmen bersama untuk bersatu dan menghindari konflik sekecil apapun di internal. "Ada tugas dan tanggung jawab besar di pundak masyarakat Betawi saat ini. Bagaimana kota Jakarta sebagai warisan leluhur kita ini bisa berdaya saing dalam segala aspek dengan kota kota maju di dunia. Pertanyaannya, apakah tugas ini bisa dituntaskan dengan baik kalau tubuh kita tercerai berai? Pastinya tidak," ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (12/10/2023). "Masyarakat Betawi yang kuat sisi keagamaannya saya yakin memiliki semangat filosofis seperti sebuah bangunan kokoh yang saling merekat erat satu unsur dengan unsur lain. Maka Betawi pun demikian, harus merekat satu sama lain, dan kita sinergikan dengan semua kalangan termasuk dengan Pemprov untuk mewujudkan cita-cita Jakarta maju menjadi kota Global," sambungnya. Pimpinan Komite I DPD RI ini enggan mengomentari lebih jauh persoalan yang belakangan mencuat di dalam organisasi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Pada dasarnya, lanjut Sylvi, segala masalah akan bisa diselesaikan melalui musyawarah yang mengedepankan adab, ilmu dan kemaslahatan umum. "Masyarakat Betawi telah melewati proses yang panjang sehingga lahir kesepakatan untuk berserikat dalam sebuah organisasi. Kesepakatan itu tentu diperkuat dengan legal formal. Dinamika itu biasa, tapi alangkah baiknya kalau kita semua berdiri pada aspek legal formal sebagai wujud dari kelompok masyarakat yang taat aturan," sebutnya. Tokoh perempuan Jakarta ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksi bagaimana semangat persatuan bisa terwujud nyata ketika semua elemen masyarakat Betawi bahu membahu melahirkan Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) yang kala itu mendapat dukungan dari PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. "Besok lusa kita tidak ada yang tahu takdir akan bicara seperti apa. Tapi yang nyata hari ini adalah sebuah pencapaian dimana semua bersatu padu, masyarakat Betawi sinergi dengan Pemprov DKI dan lahir MAPKB yang menjadi manifesto kesatuan dan persatuan Betawi. Sejarah ini yang mestinya nanti akan menjadi referensi dan dilanjutkan oleh anak cucu kita," tandasnya. "Atas hal itu, saya sebagai salah satu warga Betawi berharap teruskan kekompakan dan mari buat legacy yang membanggakan anak cucu kita. Besok Jakarta tidak lagi Ibu Kota, tapi kita tegaskan bahwa Betawi dengan Budayanya siap mengambil peran penting untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota Global dimana salah satu variabelnya harus memajukan kultur atau kebudayaan," pungkasnya. (Sumber: https://kosadata.com/read/sylviana-murni-harapkan-masyarakat-betawi-bersatu-kawal-jakarta-menuju-kota-global)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pengakuan terhadap hak-hak minoritas (minority rights) perlu diperkuat sebagai penyeimbang keputusan yang diambil oleh golongan mayoritas (majority rule). “Minority rights bukan hanya terkait etnis dan agama, tetapi juga keputusan politik dan ekonomi,” kata Jimly dalam forum diskusi Indonesian Youth Democracy Forum (IYDF) yang digelar Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat malam (6/10). Menurut dia, praktik demokrasi di Indonesia menerapkan prinsip rule of law, yaitu negara diatur berdasarkan peraturan dan hukum, bukan oleh kehendak pihak-pihak tertentu. Namun dalam kenyataannya menurut Jimly, akibat penerapan prinsip majority rule, partai-partai yang memiliki lebih banyak kursi yang menentukan hasil akhir perumusan peraturan tersebut. "Kalau cuma majority rule, praktik demokrasi jadi hanya sebatas prosedural dan formalitas. Jadi kita harus menambahkan minority rights dalam majority rules agar seimbang,” ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pelibatan perempuan yang sekarang ini banyak didorong di berbagai bidang, terutama dalam perumusan dan pengambilan keputusan, merupakan contoh penerapan minority rights dalam majority rules. "Oleh karena itu, untuk membuat demokrasi menjadi substansial, rule of law ini harus diterapkan secara fungsional,” katanya. Selain itu menurut Jimly, budaya politik dinasti dan feodalisme harus diubah karena hal tersebut menghambat institusionalisasi politik. Dia menilai modernisasi budaya politik serta institusionalisasi politik adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia. Forum diskusi IYDF bertajuk bertajuk “Protecting Democracy in the 21st Century: The Role of the Youth” merupakan penutup dari rangkaian program IYDF yang pelaksanaannya juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia. IYDF diikuti 20 pemuda dari seluruh penjuru Indonesia untuk melakukan dialog dengan lembaga dan organisasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk merumuskan pernyataan bersama yang berisi rekomendasi mereka untuk membuat pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/3761481/jimly-perkuat-hak-minoritas-untuk-seimbangkan-keputusan-mayoritas)