Ketua DPD Sultan B Najamudin membuka Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) ke-XII Tingkat Nasional, yang diinisiasi oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA BKPRMI), di Asrama Haji, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 25 Oktober 2024. Pada acara itu, Sultan mengatakan, bahwa penyelenggaraan Festival Anak Shaleh ini sebagai upaya bersama anak bangsa untuk menjaga generasi penerus dapat tumbuh berkembang dalam ukhuwah islamiyah, menjunjung tinggi adab dan etika ketika berkompetisi, menjaga silaturahmi dan persatuan serta kreatif menciptakan peluang-peluang. "Kami mengapresiasi agenda Festival Anak Shaleh tingkat nasional ini dan melalui DPD RI akan memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji. Ini menjadi sebuah ikhtiar kita bersama," terang Sultan. Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat hari ini membawa bangsa Indonesia dalam sebuah persaingan global yang ketat. Sehingga kemampuan penguasaan terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut perlu mendapat penguatan dalam hal pemahaman ilmu agama, etika dan adab. "Oleh karena itu, penting untuk menempatkan adab di atas ilmu dan teknologi, karena adab adalah fondasi yang menuntun penggunaan ilmu secara benar dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya. Menurut Sultan, kehadiran kafilah anak shaleh dari berbagai provinsi di Indonesia sejalan dengan keberadaan DPD RI sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat. Salah satu wewenang dan tugas DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang pada bidang pendidikan dan agama. "Pelaksanaan Festival Anak Shaleh ini sesuai pada bidang pendidikan dan agama yang nantinya DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dan juga Pemerintah untuk memberikan atensi yang lebih atas penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak usia dini ke depannya," pungkas Sultan. Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, pada sambutan acara FASI Tingkat Nasional XII mengatakan bahwa gelaran ini diinisiasi secara mandiri dan diikuti oleh 27 provinsi di Indonesia. Diharapkan dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas TPA menjadi yang terbaik dan menciptakan kesenangan bagi anak-anak untuk mengaji dan membaca alquran dengan baik dan indah. "Semoga pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru TK dan guru ngaji dalam mengajarkan anak-anak untuk mengaji dan membaca alquran," pungkasnya. Turut hadir Senator DPD RI Dharma Setiawan (Kepri), Zuhri M Syazali (Babel), Jelita Donal (Sumbar), M Mursyid (Riau), serta Ketua Dewan Pembina DPP BKPRMI Komjen Pol (Purn) Syafruddin, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/10/26/642317/ketua-dpd-siap-perjuangkan-kesejahteraan-guru-ngaji

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pesta demokrasi di daerah menjelang pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Menurut Sultan, Pilkada serentak 2024 menjadi Pilkada dengan jumlah calon terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung. Jumlah calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada kali ini mencapai 1553 pasang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi potensi konflik dalam pesta demokrasi di daerah menjelang pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak pada Rabu, 27 November 2024. Menurut Sultan, Pilkada serentak 2024 menjadi Pilkada dengan jumlah calon terbanyak sepanjang sejarah pilkada langsung. Jumlah calon kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada kali ini mencapai 1553 pasang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami perkirakan potensi persoalan dalam pilkada kali ini juga akan cukup serius dan kompleks. Baik dalam tahapan proses persiapan, pemilihan hingga hasil dan sengketa hasil,” ujar Sultan di Jakarta pada Rabu (23/10). Sehingga Kami berharap, kata mantan wakil gubernur Bengkulu itu, agar Pilkada serentak terakbar ini dipersiapkan secara matang oleh pemerintah. Terutama bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu juga lembaga peradilan. “Kita perlu melakukan inovasi mitigasi dampak sosial dan politik dari pilkada serentak ini. Suhu politik lokal biasanya lebih rentan dan lebih panas, meskipun geliat pesta demokrasi ini sangat penting bagi upaya konsolidasi demokrasi IIndonesi,” tegas Senator Sultan. Lebih lanjut, Sultan meminta agar semua elemen bangsa untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas politik lokal dan nasional secara damai dan sejuk. Pilkada serentak adalah ajang politik lokal yang sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah. “Kami sangat senang dengan geliat pesta demokrasi di daerah saat ini yang sedikit banyak meningkatkan partisipasi politik masyarakat daerah. Hal ini tentunya penting bagi upaya meningkatkan kualitas indeks demokrasi lokal dan nasnasil,” jelasnya. Meski demikian, kata Sultan, Pilkada serentak belum sepenuhnya mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Pilkada serentak kali ini akan menjadi rujukan dan barometer bagi rencana kebijakan pilkada serentak di masa depan. “Pilkada langsung belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi agenda kemandirian otonomi daerah. Artinya, dalam jangka panjang Pilkada langsung yang tidak efektif perlu dievaluasi secara bertahap,” pungkasnya. (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/beritakotaid/341624/ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-mitigasi-potensi-permasalahan-pilkada-serentak)

Ketua Komite III DPD RI mengapresiasi visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Prabowo menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 9,79%. Di antara angka tersebut, terdapat 0,83% penduduk masih dalam keadaan miskin ekstrem. Berdasarkan data BPS,2021 kategori miskin ekstrem yang dimaksud adalah jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang maka pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan. “Saya selaku Ketua Komite III DPD RI tentu sangat mendukung rencana Presiden dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi 3 wilayah yang masuk miskin ekstrem tersebut ada di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. IPM di wilayah Timur dan Barat masih tidak merata. Akibatnya ketimpangan melebar, kemiskinan ekstrem masih terjadi. Saya berharap keadilan sosial benar-benar dapat dirasakan oleh semua terutama di wilayah Timur Indonesia,” kata Filep, Jumat (25/10/2024). Senator dan juga akademisi hukum ini menyoroti strategi pengentasan kemiskinan. Filep menyebut kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Mengingat kompleksnya persoalan kemiskinan ini, Filep berharap adanya cara pandang yang sama antara pemerintah dan DPD RI dalam melihat kemiskinan. “Kedua, harus ada sinergi antara fiskal dan moneter, sehingga ada transformasi ekonomi yang nyata dalam hal peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang urgen,” katanya. Ketiga, perlu afirmasi khusus pengentasan kemiskinan untuk wilayah-wilayah berotonomi, dan wilayah-wilayah dengan kemiskinan ekstrem. Komite III DPD RI berharap dengan cara ini, target pemerintah dapat tercapai dalam mengentaskan kemiskinan. Filep juga menyebut akar lain dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas pendidikan. Karena itu, institusi Pendidikan dari Tingkat dasar hingga perguruan tinggi wajib menjadi perhatian khusus. “Rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia menyebabkan produktivitas Masyarakat rendah. Ini berdampak luas terhadap daya saing masyarakat. Karena itu, sepanjang kualitas pendidikan tidak diperbaiki, itu sama saja negara memelihara kemiskinan. Untuk itu, segenap stakeholders wajib ambil bagian dalam memperbaiki institusi pendidikan,” ujar Senator asal Papua Barat itu. (Sumber:https://nasional.sindonews.com/read/1478083/12/dpd-ri-siap-berkolaborasi-bersama-pemerintah-entaskan-kemiskinan-ekstrem-1729804200)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin mengaku akan mendukung jika pemerintah Presiden Prabowo Subianto hendak memasukkan Indonesia sebagai anggota negara multilateral BRICS. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat dan memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi dengan semua negara untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8%. "Presiden sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Saya kira kita harus melakukan terobosan diplomatik yang memungkinkan capaian ekonomi nasional sesuai harapan kita semua", ujar Sultan, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024). Pertumbuhan ekonomi 8 persen, kata Sultan, perlu didukung dengan memperluas pasar ekspor dan meningkatkan FDI (foreign direct investment). Tentunya dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi ke setiap daerah. "Negara-negara BRICS memiliki semangat yang sama dengan Indonesia dalam melakukan proteksi dan mendorong kemandirian ekonomi. Tidak salah jika Indonesia perlu turut serta dalam group multilateral BRICS dengan status sebagai anggota", tegas mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu. "Kita butuh suplai pupuk untuk menunjang agenda kemandirian pangan nasional dari Rusia dan China. Di saat yang sama kita mengalami kendala dalam memasarkan komoditas pertanian dan perkebunan seperti hasil pengolahan kelapa sawit di pasar Eropa," sambungnya. Meski demikian, Sultan mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan prinsip diplomatik yang bebas aktif dan nonblok. Pemerintah harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara anggota kerjasama ekonomi lainnya seperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan anggota negara G20. "Semua organisasi kerjasama strategis di bidang ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan bagi kepentingan nasional. Kami percaya presiden Prabowo dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam kaitannya dengan BRICS ini," pungkasnya. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7610758/ri-ingin-gabung-brics-ketua-dpd-pertumbuhan-ekonomi-perlu-tumbuh-8)

Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur (Jatim) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak seluruh jajaran untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yakni Kabinet Merah Putih. “Kadin Jawa Timur harus mendukung penuh peta jalan pemerintah dan Kabinet Merah Putih ini. Kita harus satu irama karena tantangan seberat apapun akan dapat kita selesaikan dengan satu tekad bersama,” katanya dalam Kadin Jatim Bisnis Forum di Surabaya, Minggu. LaNyalla menegaskan untuk mencapai target program dan peta jalan Kabinet Merah Putih diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama berbagai pihak termasuk dengan Kadin. Terlebih, saat ini masih ekonomi global, regional, dan lokal masih dihadapkan kepada situasi yang penuh dinamika termasuk akibat ketegangan geopolitik dan perang Rusia-Ukraina serta Timur Tengah. Ancaman krisis ekonomi atau penurunan daya beli global yang melanda sejumlah negara pun pasti berdampak kepada Indonesia. Oleh sebab itu, LaNyalla menuturkan ini sekaligus menjadi momentum bagi dunia usaha dan dunia industri termasuk Jawa Timur untuk menunjukkan kontribusinya dalam mengatasi tantangan tersebut. "Semua pengusaha harus beradaptasi dengan cepat melakukan efisiensi di semua lini. Sekaligus menjalin hubungan yang lebih intens dan sinergi dengan para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah," kata LaNyalla. Menurutnya, terdapat harapan besar yang digantungkan kepada pemerintahan baru melalui Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana telah disampaikan saat pelantikan di Gedung MPR RI, Presiden akan mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memangkas semua kebocoran dan mengubah orientasi pembangunan dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya. "Ini tentu harus kita sambut dan dukung. Karena perlindungan kepada dunia usaha dan industri di dalam negeri adalah bagian dari kepentingan nasional itu sendiri," tegas LaNyalla. LaNyalla pun bersyukur karena yang disampaikan Presiden pada pidato pertama saat pelantikan itu sesuai dan tetap dalam koridor visi misi besar yang telah disampaikan pada Pemilihan Presiden bulan Februari lalu yakni titik tekan pembangunan ekonomi adalah ekonomi yang berlandaskan Pancasila. LaNyalla mengatakan ekonomi yang berlandaskan Pancasila akan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan termasuk dengan memastikan industri dalam negeri berjalan sehat sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja serta pembangunan Sumber Daya Manusia. (Sumber: https://www.antaranews.com/berita/4425445/lanyalla-ajak-kadin-jatim-dukung-program-kabinet-merah-putih)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memproduksi film bertema nasionalisme. Menurutnya, media film dapat menjadi alat doktrinasi kebangsaan kepada generasi muda Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara penutupan retret Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029 di Bogor hari ini. Ia menekankan kecintaan terhadap Tanah Air dan sikap patriotisme perlu terus dipupuk kepada semua warga bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin borderless. "Selama ini agenda formal pemantapan nilai-nilai kebangsaan masih hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang terbatas. Di saat yang sama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita tidak lagi memprioritaskan agenda doktrinasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif kepada peserta didik," ujar Mantan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu itu dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024). Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memproduksi film bertema nasionalisme. Menurutnya, media film dapat menjadi alat doktrinasi kebangsaan kepada generasi muda Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam acara penutupan retret Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029 di Bogor hari ini. Ia menekankan kecintaan terhadap Tanah Air dan sikap patriotisme perlu terus dipupuk kepada semua warga bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin borderless. "Selama ini agenda formal pemantapan nilai-nilai kebangsaan masih hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang terbatas. Di saat yang sama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah kita tidak lagi memprioritaskan agenda doktrinasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif kepada peserta didik," ujar Mantan Ketua Kwartir Daerah Pramuka Bengkulu itu dalam keterangan tertulis, Minggu (27/10/2024). Ia pun merekomendasikan agar DPD RI dan Lemhannas berkolaborasi memproduksi film atau sinema yang edukatif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat dan pemahaman yang mendalam serta menumbuhkan sikap patriotisme. "Kita melihat beberapa negara maju begitu serius mengembangkan doktrinasi nasionalisme kepada warga negaranya melalui film. Sehingga rakyatnya bisa sangat bangga dan cinta terhadap Tanah Air", tegas Senator asal Bengkulu ini. Lebih lanjut, Sultan menyebut pihaknya akan mendukung agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia berharap pemerintah juga dapat memberikan tambahan anggaran kepada Lemhannas secara proporsional untuk mendukung terselenggaranya agenda kebangsaan tersebut. "Kita ingin semua warga bangsa ini bangga dengan NKRI dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun yang pasti, sebagai bangsa yang besar kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa atas semua yang dimiliki oleh bangsa ini yang belum tentu dimiliki oleh negara manapun di dunia ini," tandasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Lemhannas Letjend TNI Eko Margiyono menyambut baik usulan Ketua DPD RI tersebut. "Selama ini Lemhannas hanya membuat film-film pendek bertema nasionalisme yang hanya berdurasi 10 menit. Kami akan melakukan kajian terhadap usulan pembuatan film dengan durasi yang lebih panjang dari Pak Ketua DPD," pungkasnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7608591/ketua-dpd-usul-lemhannas-produksi-film-tema-nasionalisme-ini-tujuannya.)

Anggota DPD RI Periode 2024 -2029 mengikuti kegiatan outbound untuk membangun tim building setelah menyelesaikan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan oleh Lemhanas RI, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan dalam sambutannya Sultan menyatakan kegiatan outbound ini dapat meningkatkan nilai-nilai Kebangsaan, memancarkan nilai-nilai nasionalis kita dimana saling kerjasama dan teamwork antar senator dari berbagai daerah yang terbentuk melalui outbound. “Yang utama adalah kolaborasi yang menjadi kata penting pada saat ini, karena kekuatan lembaga kita ada pada kolaborasi antar anggota,” ucap Sultan. Senada dengan Ketua DPD RI, Mayor Jenderal TNI Rido Hermawan, selaku Deputi Kebangsaan Lemhanas menekankan bahwa untuk menyelesaikan masalah strategis tidak bisa diselesaikan jika tidak ada kerjasama dan kolaborasi yang baik antar anggota, jika tidak sungguh-sungguh, fokus dan komitmen dalam menyelesaikan suatu permasalahan. “Kegiatan tim building ini diharapkan dapat membuat kolaborasi yang baik untuk anggota DPD RI,” ujar Rido. Kegiatan outbound dilaksanakan selama dua hari di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diisi dengan tim building pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada peserta tentang nilai-nilai kebangsaan secara nyata dalam bentuk simulasi-simulasi. Setiap tantangan memberikan pengalaman kepada peserta untuk merasakan wujud perilaku dari nilai-nilai tersebut. Kerjasama, toleransi, kepemimpinan, komunikasi. (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/balipuspanews/344921/dpd-ri-bangun-tim-building-dengan-outbound)

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berikan pengarahan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dalam rangka Optimalisasi Peran Setjen DPD RI Sebagai Supporting System untuk Mewujudkan DPD RI yang Kuat, Aspiratif, dan Inklusif, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Selain sebagai ajang silaturahmi Pimpinan DPD RI dengan seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPD RI baik di Kantor Pusat dan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, Pimpinan DPD RI mengharapkan peningkatan layanan administrasi dan keahlian kepada Pimpinan, Anggota DPD RI dan pelayanan kepada publik karena pada periode ini ingin mewujudkan Parlemen yang modern, kuat, efektif, kolaboratif dan Inklusif. “Itulah sebabnya, kami mengumpulkan para pegawai semua untuk menyamakan ritme, bersatu dan bekerjasama serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan maksimal bagi lembaga kita ini,” ucap Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Sultan menambahkan, dalam era digital sekarang ini harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan industri digital yang selalu berkembang. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan, termasuk dalam hal pengelolaan dan optimalisasi membangun branding lembaga dengan citra positif melalui media sosial sehingga knowledge masyarakat terhadap DPD RI itu meningkat. “Saya ingin menekankan pentingnya koordinasi antar unit di sekretariat jenderal, kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, karena akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program DPD RI,” paparnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menambahkan, mengapresiasi dukungan setiap unit dari sekretariat jenderal DPD RI selama 5 periode ia berada di lembaga DPD RI, dan mengharapkan tetap harus bekerja semaksimal mungkin dan profesional. Bagi Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi untuk terus berkolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait kinerja kelembagaan DPD RI. “Baru kali ini, kita mengumpulkan seluruh pegawai, kita mau membangun kedekatan untuk saling mendukung, menyamakan irama kerja, meningkatkan kinerja dan kerja-kerja lembaga, dan terutama kesejahteraan bagi pegawai, saya yakin kita semua bisa,” ucap Hemas. Di forum ini, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai meminta seluruh jajaran kesekjenan untuk merubah mindset berpikir dalam pengelolaan manajemen agar lebih baik, untuk mewujudkan organisasi modern perlu percepatan dan adaptasi. “Secara kolektif kita sepakat, membangun kelembagaan yang baik agar bisa mendukung seluruh kegiatan-kegiatan DPD, agar berhasil kita perlu menyamakan visi misi dan kerja all out,” tegas Yorrys. Terakhir, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung juga mengapresiasi kinerja kesekjenan dalam mendukung tugas konstitusional. Saya senada dengan Pimpinan DPD RI lainnya, berharap ke depan diharapkan dalam mewujudkan parlemen modern. “Dengan kolaborasi dan sinergi, kita akan melesatkan lembaga DPD RI ini bersama-sama,” papar Tamsil. Lebih lanjut, Pimpinan DPD RI mengajak semua pegawai Setjen DPD RI untuk selalu bertumbuh. Menurutnya growth factor dalam diri perlu ditingkatkan sehingga potensi dan kapabilitas kita sebagai pribadi dapat selalu berkembang. “Kita harus selalu mengembangkan kemampuan kita baik hard skills maupun soft skills saya yakin itu akan menjadi investasi bagi diri kita di masa yang akan datang, dan akan sangat berguna bagi lembaga ini,” tegas Sultan. Senada dengan itu, Plh. Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir pada laporannya mengatakan, dalam rangka optimalisasi peran Setjen DPD RI sebagai supporting system untuk mewujudkan DPD RI yang kuat aspiratif dan inklusif oleh 1.285 orang terdiri PNS, PPPK, dan PPNPN baik di Kantor Pusat dan Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. “Tidak lepas dari tantangan harapan dari segenap pimpinan dan anggota DPD RI , sekeretariat Jenderal akan terus memberikan kontribusi signifikan bagi kelembagaan DPD RI sebagai supporting system,” pungkas Lalu Niqman. (Sumber: https://narasipos.com/nasional/pimpinan-dpd-ri-minta-kesetjenan-wujudkan-parlemen-modern/)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin menyikapi isu pailitnya perusahaan tekstil legendaris PT Sritex. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan Sritex memiliki reputasi yang baik dalam kontribusinya membangun ekonomi nasional selama puluhan tahun. "Kami ikut memantau perkembangan isu pailitnya Sritex. Tentunya kami sangat prihatin dan mendorong pemerintah untuk menyelamatkan kondisi keuangan Sritex saat ini," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (30/10). Menurutnya, Sritex hanya salah satu dari puluhan perusahaan tekstil lainnya yang mengalami hal serupa. Harus diakui bahwa saat ini sedang mengalami penurunan indeks manufaktur atau deindustrialisasi. "Kita memiliki pekerjaan rumah yang cukup serius untuk menaikkan IPM ke posisi di atas angka 50. Maka dibutuhkan pendekatan kebijakan pemerintah yang lebih proteksionis dan inovatif khususnya dalam sektor tekstil dan pangan," tegas Senator asal Bengkulu itu. Di era pasar bebas, kata Sultan, tanpa kebijakan dagang yang proteksionis, maka tren penurunan IPM akan semakin mendalam. Selain itu juga dibutuhkan inovasi bisnis yang lebih kompetitif. "Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi beberapa kebijakan yang merugikan UMKM lokal. Proteksionisme dagang yang terukur akan memberikan dampak pertumbuhan yang positif bagi industri di dalam negeri," tutupnya. (Sumber: https://news.detik.com/berita/d-7613582/sritex-dinyatakan-pailit-ketua-dpd-minta-pemerintah-turun-tangan.)

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Limrung, didampingi anggota Komite II DPD, Abdul Waris Wahid, menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Tani Islam Indonesia (PB SPII), Fathurrahman Mahfudz, beserta anggota dan pengurus SPII lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Delegasi Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024). Pada kesempatan itu, SPII yang memiliki jaringan luas dari Asia Tenggara hingga Afrika Selatan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPD RI untuk turut mendukung pembangunan sektor pertanian Indonesia. SPII berharap dukungan ini dapat membuat pertanian nasional semakin berwibawa dan mampu memproduksi berbagai hasil pertanian yang berkualitas. “Kami berharap agar sektor pertanian Indonesia semakin kuat dan berdaya saing, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Kami memohon dukungan dari DPD agar sektor ini mendapatkan perhatian serius, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia,” ujar Ketua Umum PB SPII, Fathurrahman Mahfudz. Program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo diharapkan dapat mengangkat kembali sektor pertanian Indonesia agar dapat bersaing di tingkat internasional. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI, Tamsil Limrung, menyatakan kesediaan DPD untuk menjembatani dan mendukung inisiatif yang dapat memajukan sektor pertanian. “Kami di DPD siap mendukung dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani dan swasembada pangan. Ini merupakan cita-cita kita bersama untuk melihat Indonesia berjaya dalam sektor pertanian,” kata Tamsil Limrung. Pertemuan ini merupakan langkah awal kerja sama antara DPD dan SPII untuk menyusun strategi dan kebijakan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, sesuai dengan program pemerintah. (Sumber : https://www.tvonenews.com/ekonomi/261461-wakil-ketua-dpd-ri-terima-kunjungan-pengurus-besar-serikat-tani-islam-indonesia-bahas-dukungan-untuk-swasembada-pertanian)