Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengharapkan semua warga Indonesia dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Diketahui, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. "Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis 24 November 2022. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulang kali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri. "Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal," ujar LaNyalla. Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuhnya korban. "Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana," saran LaNyalla. Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meng-update kembali total korban akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Kamis, 24 November 2022 kemarin. Suharyanto mengatakan, korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur berjumlah 272 orang. Sementara itu, tercatat ada 165 jenazah dari total 272 orang yang berhasil teridentifikasi. Kemudian, terdapat 39 orang yang dinyatakan hilang. “Jumlah korban sejumlah 272 jenazah. Dari situ yang sudah dapat diidentifikasi by name dan by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus identifikasinya masih ada 107 jenazah," kata Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 24 November 2022. Suharyanto mengatakan satu jenazah yang teridentifikasi itu atas nama Ibu Nining yang berusia 64 tahun. "Karena hari ini ditemukan satu jenazah atas nama Ibu Nining umur 64 tahun," kata Suharyanto. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1547848-ketua-dpd-pengetahuan-penyelamatan-diri-dari-bencana-wajib-diketahui-warga?page=2)

Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma menyayangkan banyak pihak salah mengartikan jabatan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti terkait tertundanya pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan diskusi agar Jokowi mengeluarkan Dekrit. Menurut Lieus, pernyataan LaNyalla itu telah disalahpahami banyak orang sebagai pernyataan yang seolah-olah beliau menjadi pendukung rezim pemerintahan saat ini. Padahal, kata Lieus, pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu tidak perlu disalahpahami. “Sebagai satu-satunya ketua lembaga tinggi negara yang memperjuangkan agar konstitusi negara ini kembali ke UUD 1945 yang asli, beliau pasti sudah memiliki peta jalan untuk mewujudkan gagasannya itu,” ujar Lieus. “Jadi, seharusnya jangan lihat apa yang dikembangkan dari pernyataan pak LaNyalla itu. Tapi renungi substansinya. Saya justru melihat pernyataan pak LaNyalla yang meminta presiden Jokowi mengeluarkan dekrit agar konstitusi kita kembali ke UUD 1945 yang asli, adalah wujud dari sikapnya sebagai seorang negarawan sejati,” ujar Lieus lagi. Menurut Lieus Sungkharisma, pemilik LaNyalla itulah yang kemudian mengundang kontroversi dan memunculkan macam-macam tuduhan terhadapnya. “Ada yang menduga gagasan seperti itu muncul dari LaNyalla karena ia baru saja ditemui Jenderal (Purn) Wiranto selaku Wantimpres. Ada juga yang menyebut LaNyalla sedang mencoba bermain di tikungan becek,” ujar Lieus. Namun apapun dugaan yang muncul, Lieus yakin bahwa sebagai seorang negarawan LaNyalla tidak akan melakukan blunder dengan pernyataan maupun tindakannya. “Saya yakin, sebagai negarawan pak LaNyalla pasti sudah memperhitungkan semuanya,” ujar Lieus. Hanya saja, kata Lieus, memang sangat disayangkan jika pernyataan LaNyalla di Munas HIPMI itu kemudian dipelintir kesana-kemari seakan-akan idealisme pak LaNyalla sudah berobah. Saya percaya LaNyalla masih tetap dengan idealismenya yang lama,” tegas Lieus. Lieus pun meminta kepada rekan-rekannya sesama lawan untuk tidak menyebutkan isu-isu yang kemudian dilontarkan pihak tertentu. “Jangan sampai ada suara kawan-kawan yang selama ini posisi terhadap pemerintah terpecah belah karena isu soal ini,” harapnya. Kaum menentang, kata Lieus, harus tetap solid untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara ini ke tangan rakyat. “Saya setuju dengan pak LaNyalla, salah satu cara konstitusional yang bisa kita gunakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945 yang asli,” jelas Lieus. (https://politik.rmol.id/read/2022/11/23/554912/lieus-dukung-gagasan-lanyalla-soal-kembali-ke-uud-1945-asli)

Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meraih Juara 1 pada Penghargaan Reksa Bandha 2022 dengan Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Hari Kekayaan Negara, yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/22). Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi pada kesempatan tersebut mengungkapkan apresiasi atas penghargaan yang diterima dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menurutnya pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan kerja-kerja Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan apresiasi sangat baik sehingga mendapatkan Anugerah Reksa Bandha 2022. "Kita bersyukur dapat apresiasi Juara 1 pada Kategori Tata Kelola Berkelanjutan. Ini menandakan kerja-kerja kita dalam rangka menata aset, mengelola, memanfaatkan dan pengadministrasian kita dinilai sangat baik, tertib sesuai aturan, sehingga segala aset BMN di DPD RI wajib kita jaga," ucap Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, sebagai apresiasi pengelolaan kekayaan negara oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat/Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Berbagai kategori pengelolaan BMN antara lain utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN, peningkatan tata kelola berkelanjutan, serta penghargaan khusus terkait pengamanan aset eks BLBI dan penyelesaian perkara terkait BMN. Pada penganugerahan tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anugerah ini inisiatif dari DJKN untuk mengapresiasi stakeholder dalam memanfaatkan, menertibkan dan menggunakan aset BMN secara baik. Ia mengharapkan BMN yang diadakan dan dibangun dengan uang negara harus didaftarkan, dipelihara, dijaga dan dikelola secara baik. "Aset negara adalah aset BMN yang diadakan dari uang negara, digunakan untuk K/L dan dimanfaatkan, sehinggap perlu dikelola, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi, anugerah ini sebagai bentuk apresiasi," ungkap Sri Mulyani. Pada saat yang sama, Dirjen DJKN Rionald Silaban melaporkan bahwa Anugerah Reksa Bandha 2022 memiliki makna sebagai anugerah pengelolaan kekayaan negara, yang diketahui sebelumnya namanya adalah Anugerah BMN Award serta Lelang Award pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan ini diberikan sebagai pelecut semangat terhadap K/L selaku pengguna barang untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. "Sebagai laporan Nilai BMN Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6.659 triliun rupiah atau sebesar 58,06% yang tercatat di dalam neraca. DJKN melakukan penguatan proses bisnis dalam melakukan pencatatan aset negara melalui inovasi dan melakukan sinergi dengan pengelola aset negara,” pungkasnya. (https://m.merdekanews.co/read/18601/Setjen-DPD-RI-Raih-Penghargaan-Reksa-Bandha-2022)

JAKARTA, Komitie II DPD RI melakukan pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) secara tripartit. Komite II DPD RI memandang RUU ini memiliki signifikansi yang sangat krusial jika melihat dinamika persoalan lingkungan hidup saat ini. “Kami menyakini landasan filosofis atas penyusunan RUU ini sangat mendasar, karena sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya berperan sangat penting untuk kehidupan bangsa maupun dunia,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat rapat dengan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah di Nusantara II Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/11/2022). Yorrys mengatakan DPD RI juga mendukung penyusunan RUU ini dengan melihat fakta yang banyak terjadi saat ini. Dimana, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dihadapkan pada kerusakan, kelangkaan, dan kepunahan. “Untuk itu diperlukan upaya konservasi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” harapnya. Selain itu, DPD RI berpandangan dan berpendapat bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu diatur secara sistematis dan terpadu sehingga terlaksana secara optimal. Artinya RUU ini dapat menjamin kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati. “Namun demikian, DPD RI berpendapat bahwa struktur dan anatomi batang tubuh di dalam RUU KSDAHE ini tidak disusun dengan sistematika yang runtut dan jelas, untuk dapat menyampaikan konsep konservasi sumber daya alam hayati secara baik,” kata senator asal Papua ini. Yorrys menambahkan DPD RI juga berpendapat bahwa di dalam RUU ini terdapat inkonsistensi perumusan redaksional pasal maupun inkonsistensi konsep dasar. Beberapa inkonsistensi ini nampak pada penggunaan istilah “konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” yang ada pada batang tubuh RUU, dengan penggunaan istilah “konservasi keanekaragaman hayati” pada penjelasan umum RUU. “Inkonsistensi pada ketentuan mengenai asas (DIM 51-52) yang berbeda dengan apa yang tertulis di dalam naskah akademik,” bebernya. Ia juga mengutarakan secara khusus terdapat beberapa catatan atas naskah RUU KSDAHE. DPD RI menegaskan konsistensi konsep dan kategorisasi kawasan konservasi menjadi catatan khusus yang utama, terutama untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) beserta konsep yang melekat di dalamnya. “Semestinya dalam kategorisasi kawasan konservasi tersebut disesuaikan konteks manajemen pengelolaannya menurut fungsi dan tujuannya,” tutur Yorrys. (https://www.mjnews.id/2022/11/komite-ii-dpd-beri-pandangan-ruu-ksdahe.html)

JAKARTA, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog dan kementerian pertanian bersinergi melalukan perluasan jangkauan program Mitra Kerja Pengadaan beras di tingkat petani. Hal ini disampaikan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu untuk merespon pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor dengan pertimbangan saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton. Sementara di saat yang sama, Kementerian Pertanian memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Dengan peluang tambahan stok pada produksi periode Oktober-Desember 2022, Kementan memperkirakan mencapai 5 sampai 6 juta ton beras. "Baik kementerian pertanian maupun Bulog memiliki tanggungjawab yang sama dalam penyediaan pangan. Kita tidak ingin ego sektoral antara keduanya justru merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen," kata Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa (22/11/2022). Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat petani yang memberatkan Bulog sedikit banyak disebabkan oleh kebijakan pemangkasan subsidi pupuk Kementan melalui Permentan nomor 10 tahun 2022. Tapi harus diakui juga bahwa sejauh ini Bulog belum efektif melaksanakan program mitra kerja pengadaan di daerah penghasil utama beras. "Oleh karena itu kami mendorong agar kedua institusi ini bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah daerah untuk menyatukan data juga persepsi dalam agenda penyediaan pangan bagi masyarakat. Jangan sampai Bulog justru mengimpor beras karena tak tertarik dengan harga beras di tingkat petani dinilai terlalu mahal," jelas Sulatan. Beri Insentif Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi para petani secara proporsional untuk menekan biaya produksi petani. Biaya produksi petani kita masih jauh lebih tinggi dari petani Vietnam dan Thailand, sedangkan produktivitas kita juga masih kalah. "Sementara gejolak geopolitik dan ancaman perubahan iklim terus mendorong dunia ke tepi jurang krisis pangan dan energi. Pemerintah harus fokus pada upaya penyediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemerataan distribusi pangan ke seluruh tanah air," tutupnya. (https://www.liputan6.com/news/read/5132450/dpd-minta-bulog-dan-kementan-bersinergi-soal-stok-beras)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan ada tiga jurus klasik dalam menghadapi resesi yang dilakukan setiap negara, jika berbicara tentang Indonesia di tengah tekanan resesi dan perubahan landskap politik dan keamanan global. "Yang pertama adalah menentukan dengan cermat apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Harus ada garis demarkasi yang tegas, antara kebutuhan dan keinginan. Bahkan keinginan harus ditunda dengan memprioritaskan kebutuhan," ujar LaNyalla dalam Forum Bisnis Sesi I, Munas HIPMI XVII di Hotel Alila, Solo, Senin (21/11/2022). Jurus kedua, lanjut LaNyalla, mengutamakan kepentingan nasional atau national interest sebagai prioritas kebijakan. Caranya adalah dengan memperkuat keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki ini pendukung. Sebab menurutnya kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi adalah di atas segala-galanya. Itulah mengapa dalam norma hukum internasional, kedaulatan negara, termasuk dalam konteks ekonomi, dapat dijalankan secara bebas sesuai kepentingan negara tersebut, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. "Meskipun negara-negara barat yang mengusung ide globalisasi melalui kebebasan pasar, faktanya juga melakukan embargo dan proteksi atas komoditas tertentu. Itu artinya national interest di atas segalanya," ucap Mantan Ketua KADIN Jawa Timur tersebut. Langkah ketiga hadapi resesi yaitu dengan mengubah paradigma sistem ekonomi dengan kembali ke konsepsi dasar Sistem Ekonomi Pancasila. Dimana pada hakikatnya, negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. "Ekonomi Indonesia harus dijalankan dengan oleh tiga pilar utama, koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing dengan pembagian tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara, dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama," paparnya. Ketiga elemen itu, lanjutnya, melakukan proses usaha bersama yang sering disebut sebagai Public, Private, People dan Partnership. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri Indonesia. "Konsep inilah yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," tuturnya. Namun setelah Amandemen, dengan penambahan ayat di Pasal 33, membuat sistem ekonomi Indonesia berubah menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing. "Negara hanya menjadi “host” untuk menawarkan kepada siapapun investor yang akan membangun di Indonesia. Negara hanya menjadi pemberi Ijin Konsesi tambang dan Ijin penggunaan lahan. Intinya kekayaan alam Indonesia semakin dikuras oleh Oligarki Ekonomi, yang berkolaborasi dengan Asing," tukas dia. Hal-hal itulah, menurut LaNyalla, yang membuat APBN Indonesia selalu minus dan harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi. "Saat APBN minus, kewajiban negara dalam memberi subsidi bisa dicabut dengan alasan beban APBN yang tidak mampu lagi membiayai," katanya. Karena itulah dirinya selalu berbicara tentang Peta Jalan untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Dengan cara membaca dan menerapkan kembali rumusan yang digagas para pendiri bangsa Indonesia. "Saya berharap, HIPMI, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita," tuturnya. Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Selain LaNyalla, narasumber dalam forum bertema “Indonesia di Tengah Tekanan Resesi dan Perubahan Landskap Politik dan Keamanan Global” itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Hadir juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid. (https://www.mnctrijaya.com/news/detail/55829/lanyalla-jelaskan-3-jurus-hadapi-resesi-dalam-forum-bisnis-munas)

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta Fahira Idris mengajak relawan calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk fokus mensosialisasikan gagasan dan rekam jejak capres Anies. Ketimbang membalas berbagai serangan dari kelompok yang berseberangan. Fahira menilai, setelah menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem serangan terhadap Anies semakin intensif bahkan dapat dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terutama di media sosial. Untuk itu, Fahira mengajak relawan Anies Baswedan untuk tidak terpancing dan terpengaruh. Para relawan diajak fokus mengampanyekan gagasan dan rekam jejak Anies Baswedan terutama keberhasilan memimpin DKI Jakarta. Ia mengklaim keberpihakan capres Anies kepada rakyat yang terpinggirkan jelas, termasuk soal keberanian Anies mendobrak hal-hal maksiat tidak perlu diragukan. “Mensosialisasikan Pak Anies itu sangat mudah. Rekam jejaknya mengagumkan. Gagasan-gagasannya solutif. Saya belum menemukan ada pemimpin yang membangun kembali permukiman warga yang sudah digusur demi menghadirkan keadilan sosial,” kata Fahira, Jumat (18/11/2022). Dan apa yang ia sampaikan itu, terang Fahira, ada buktinya. “Masyarakat bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta dan dilakukan Bapak Anies Baswedan. Saran saya relawan fokus sosialisasikan gagasan dan rekam jejak beliau,” ujar Fahira yang anak politisi senior Partai Golkar dan mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Fahmi Idris. Dalam satu dekade ke depan situasi global diprediksi akan semakin tidak menentu. Polarisasi ekonomi dan politik dipastikan semakin tajam yang dampaknya akan menjadi penghambat negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengatasi persoalan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial bahkan ancaman krisis iklim. Dengan kapasitas dan jejak rekam Anies Baswedan terutama selama memimpin Jakarta dan berbagai prestasinya di forum dan ajang internasional, maka Fahira yakin sosok Anies Baswedan dinilai mampu melakukan lompatan besar bagi Indonesia menghadapi berbagai tantangan global. Selain itu, kemampuan Anies Baswedan mengoptimalkan kewenangannya sebagai gubernur untuk melakukan lompatan bagi kemajuan di Jakarta. Dan itu, menurut dia, sudah menjadi rekam jejak yang mumpuni untuk memimpin Indonesia. “Relawan dengan semua kemampuan dan potensinya bersama-sama meluruskan berbagai serangan tidak berdasar kepada Pak Anies yang saat ini bertebaran terutama di media sosial,” sebut Fahira dilansir SarabaNews.com, November 18, 2022 dari Republika, 18/11/2022). (https://semarak.co/anggota-dpd-ri-fahira-ajak-relawan-anies-fokus-sosialisasikan-gagasan-dan-rekam-jejak-capres-anies-baswedan/3/)

JAKARTA - DPD RI mengapresiasi performa pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di tengah multikrisis global. Hal ini dinilai sebagai momentum pemulihan ekonomi berkelanjutan. "Secara umum kita bangga dengan kerja keras pemerintah Indonesia pada even multilateral yang menentukan masa depan dunia ini. Keberhasilan Presidensi G20 kali ini harus kita hargai sebagai momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan," kata Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022). Menurut mantan ketua HIPMI Bengkulu ini, G20 Bali mampu mempertemukan perbedaan kepentingan dan meningkatkan kualitas hubungan bilateral beberapa negara anggota yang sempat meruncing. Hal ini secara langsung memberikan dampak yang positif pada bursa saham global hari ini. "Indonesia sebagai tuan rumah, tentu sedikit banyak mendapatkan keistimewaan dan insentif ekonomi yang lebih. Terutama dalam upaya pembiayaan iklim, kepariwisataan dan beberapa sektor lainnya," ungkap Sultan. Meskipun tidak dihadiri langsung oleh beberapa kepala negara seperti Rusia, kata Sultan, G20 Bali mampu memberikan titik terang bagi solusi perdamaian dan stabilitas geopolitik melalui sebuah konsensus yang disebut Leader's Declaration. "Kami sangat menghargai sikap tegas Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyerukan agar dihentikannya perang yang terjadi di Ukraina," kata dia. "Seruan bernada desakan itu penting untuk disampaikan, karena dampak daripada perang yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya pada krisis pangan, energi, juga pada sektor keuangan global. Dan begitulah seharusnya Indonesia menunjukkan sikapnya yang tegas dalam mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,", tutupnya. Diapresiasi Seluruh Kepala Negara Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa seluruh kepala negara maupun pemimpin lembaga internasional yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali menyampaikan apresiasi kepada Indonesia. Menurut dia, semua acara berjalan dengan lancar dan kondusif. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Syukuran Panitia Nasional Pelaksanaan G20 Tahun 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (17/11/2022). "Rapi di jalan, rapi di hotel, rapi di meeting pertemuan, di summit-nya, rapi di acara makan malamnya, rapi di acara hutan mangrove dan seluruh kepala negara menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia," ungkap Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (17/11/2022). Dia pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Mulai dari aparat TNI-Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), pemerintah daerah, kementerian/lembang, hingga kru hotel. "Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras Bapak, Ibu semuanya. TNI, Polri, BIN, pemerintah daerah, semua kementerian, semua lembaga, pendukung acara, semua kru hotel yang saya melihat manajemen integrasinya, organisasinya di lapangan sangat rapi," katanya. Selain itu, kata Jokowi, cuaca selama KTT G20 berlangsung sangat baik. Hal tersebut merupakan hasil kerja sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan sejumlah lembaga untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) selama KTT G20. "Cuaca juga baik, sangat mendukung, saat acara tidak hujan, habis acara hujan. BMKG, terima kasih," jelas Jokowi. https://www.liputan6.com/news/read/5128242/dpd-ri-apresiasi-performa-dan-hasil-penyelenggaraan-g20-indonesia

JAKARTA, BAP DPD RI menemukan beban anggaran sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dengan pola dan mekanisme yang bervariasi di beberapa daerah yang cukup memberatkan Pemda setempat. BAP DPD RI menilai kemampuan keuangan pemerintah pusat terbatas untuk mencapai target JKN sebesar 100%. Hal ini berdampak pada pola dan mekanisme sharing pemerintah daerah untuk membayarkan porsi iuran masyarakat. “BAP fokus terhadap permasalahan JKN untuk mencari solusi sharing premi di pemerintah daerah agar tidak menjadi beban berat. Karena saat ini kisaran 45-55% menjadi kewajiban (Pemda) dan membebani APBD mereka,” ujar Ketua BAP Ajiep Padindang didampingi Wakil Ketua BAP DPD RI Mirati Dewaningsih, Arniza Nilawati beserta anggota BAP DPD RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (16/11/2022). Pada kesempatan itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yang juga mantan Pansel Dewan Pengawas BPJS Hasbullah Thabrany mengemukakan latar belakang desain JKN saat ini karena untuk disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dasar kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Menurutnya, pelayanan kesehatan dokter, rumah sakit, klinik, saat ini memegang kendali besar dan pasien memiliki posisi yang sangat lemah. Hal ini menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan karena konsumen tidak punya daya tawar. “Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, salah satunya kesehatan. Saat ini belanja kesehatan Indonesia masih kecil dibanding negara asia lainnya. Sumbernya dari pajak dan pungutan wajib, harus dicari sumber pembiayaan lainnya yang meringankan masyarakat,” jelas Hasbullah. Sementara itu, Ketua Dewas RS Harapan Jayakarta yang juga Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Hermawan Saputra menambahkan, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Hal tersebut memunculkan anggaran biaya yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan dasar di sektor kesehatan “Problema kesehatan masyarakat dalam BPJS yang ditemui saat ini antaranya masalah tarif, standarisasi kualitas verifikator, masalah administrasi klaim BPJS dengan digitalisasi. Misal, masih ditemukan harus ada yang dicetak dan tanda tangan basah. Seharusnya sudah serba digital untuk memenuhi kecepatan dan ketepatan pelayanan kesehatan,” kata Hermawan. Hermawan menambahkan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terlalu fokus pada peranan penanganan orang-orang yang sakit saja. Seharusnya Kemenkes dapat lebih fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penciptaan sistem kesehatan nasional yang ideal. “Pasal 7 UU No. 24/2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kemudian dalam RUU Kesehatan Omnibuslaw, ada wacana jika BPJS Kesehatan nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan,” imbuhnya. “Hal ini terkait permasalahan dari mulai data kepersertaan BPJS yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan pola dan mekanisme sharing pembiayaan premi yang dibebankan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkas Ajiep Padindang. https://www.mjnews.id/2022/11/bap-dpd-ri-dalami-pelaksanaan-bpjs.html

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pandangan pendiri Tesla, Elon Musk, yang menyatakan masa depan Indonesia cerah karena bonus demografi dan SDA yang melimpah, adalah hal yang sangat positif. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan bonus demografi dan sumber daya alam melimpah tersebut tidaklah cukup untuk mengangkat bangsa ini. Menurutnya, ada variabel lain yang juga penting. “Yang lebih penting adalah arah kebijakan negara. Harus mengutamakan national interest di atas segala-galanya. Sehingga negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla, saat menghadiri KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022). Dikatakan LaNyalla, globalisasi yang ditunggangi kepentingan neoliberalisasi memaksa negara hanya bertindak sebagai “host” untuk kepentingan asing, terbukti membuat negara lemah dan terjebak dalam utang. “Karena itu, saya sering sampaikan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia, seharusnya kita kembalikan kepada sistem yang didisain para pendiri bangsa, melalui penerapan secara murni Pasal 33 dan Penjelasan UUD 45 naskah asli,” tukasnya. Begitu pula dengan tujuan negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa dimaknai hanya dengan mencerdaskan otak saja. “Tetapi harus mencerdaskan kehidupan. Itu namanya membangun human capital,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, jika arah kebijakan negara tepat dan kecerdasan kehidupan bangsa tercapai, maka apa yang dikatakan Elon Musk itu niscaya benar-benar terwujud Sebelumnya, saat B20 Summit, pendiri Tesla Elon Musk membuat prediksi dengan mengatakan Indonesia memiliki masa depan cerah. Indonesia memiliki bonus demografi yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. https://jakarta.tribunnews.com/2022/11/16/elon-musk-sebut-masa-depan-indonesia-cerah-lanyalla-harus-didukung-arah-kebijakan-negara