LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengucapkan selamat atas terbentuknya Pengurus Pusat Maritim Muda Nusantara atau PP MMN periode 2023-2026. “Selamat bekerja, semoga ini menjadi bagian kontribusi generasi muda dan menjadi sesuatu yang penting bagi kepentingan bangsa ini karena berbicara tentang kemaritiman, masih jauh dari harapan, maka perlu ada generasi muda seperi kalian untuk hadir dan tampil ke depan mengisi lini yang kosong,” kata Nono saat menerima kunjungan PP MMN, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01/2023). Dalam kunjungan tersebut PP MMN memohon arahan Nono Sampono terkait persiapan pelaksanaan acara pelantikan pengurus Maritim Muda Nusantara periode 2023-2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, serta pemberdayaan anggota Maritim Muda Nusantara dalam program kerja mendatang. Nono Sampono mengatakan, saat ini generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya turut serta dalam meningkatkan kesadaran terhadap potensi maritim di Indonesia. “Dengan dua per tiga bagian negara adalah lautan, sangat disayangkan kalau masyarakat tidak menyadari potensi besar yang dimiliki negaranya sendiri. Kesadaran kita masih kurang akan poros maritim, orang masih asik bermain di darat, mereka lupa kita punya laut,” ujarnya. Di darat lanjutnya, memang lebih mudah tapi kan daratan terbatas, sementara di dalam laut ada ikan, ada minyak ada emas. “Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Kemudian di bidang jasa, hampir 70 persen transportasi antarbenua dilakukan di laut. Dan hampir semua transportasi yang ada di laut kita didominasi kapal berbendera asing,” tegasnya. Karena itu, Nono mengajak generasi muda yang tergabung dalam Maritim Muda Indonesia untuk mengembangkan segala potensi yang ada serta dapat menjalin dengan wilayah pesisir dan daerah kepulauan lainnya. Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, Kaisar Akhir menjelaskan tentang perkembangan organisasi perkumpulan pemuda bidang kemaritiman ini. “Kami, Maritim Muda Nusantara merupakan organisasi perkumpulan pemuda bidang kemaritiman tingkat nasional yang memiliki 34 organisasi daerah tingkat provinsi, 47 organisasi cabang tingkat kabupaten/kota dan memiliki lebih dari 5000 orang anggota,” kata Kaisar. Dalam kesempatan tersebut Kaisar Akhir, didampingi Sekjen PP MMN, Nanda Anggiani Putri, Ketua Harian Prima Insamilandari Syah serta pengurus lain.(https://liputan.co.id/2023/01/terima-pp-mmn-nono-sampono-transportasi-laut-kita-didominasi-kapal-berbendera-asing/)

JAKARTA, Mjnews.id – Komite II DPD RI kembali melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. RUU ini dianggap penting dalam meningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kecil. “Revisi UU Perikanan ini diharapkan bisa mengakomodir nelayan kecil di daerah-daerah. Untuk itu kami meminta masukan yang komprehensif baik sisi akademik maupun sisi implementasi di lapangan dari pakar maupun praktisi, guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Lukky Semen menambahkan, Komite II DPD RI telah mendata 12 isu pokok yang akan diatur di dalam revisi UU tentang Perikanan ini. Salah satu isu pokok itu yaitu wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, serta usaha perikanan. “Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan para pakar maupun praktisi di lapangan,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso berharap revisi UU Perikanan tidak memiliki celah 10 hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, RUU ini juga diharapkan bisa menjawab persoalan yang terjadi kepada nelayan kecil. “Saya berharap RUU ini bisa menjadi detektor 20 tahun ke depan karena saat ini teknologi kita sudah terlambat dan illegal fishing merajalela. Maka dengan RUU ini kita menaruh harapan besar agar tidak kecolongan lagi di laut kita,” ujarnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menjelaskan bahwa 90 persen nelayan di Indonesia dalam kategori kecil, maka revisi UU diharapkan ada klausul khusus yang memperhatikannya. “Kita tahu 90 persen adalah nelayan kecil. Maka perlu ada klausul khususnya yang mengatur para nelayan,” imbuhnya Vice President Rare Indonesia Taufiq Alimi mengatakan bahwa dalam revisi UU Perikanan perlu memperhatikan perlindungan nelayan kecil. Perlindungan ini harus bisa memastikan nelayan kecil mampu mendapatkan manfaat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. “Hal yang paling esensial untuk dilindungi, yaitu akses area nelayan kecil terhadap sumber daya perikanan dengan syarat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” imbuhnya. Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor Akhmad Solihin menyarankan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil tidak perlu dimuat lagi dalam RUU Perikanan, karena sudah dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Namun yang menjadi poin penting yaitu diperlukan pasal mengenai kerjasama internasional. “Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil sebenarnya sudah ada, namun terpenting adanya pasal secara khusus pada kerjasama internasional,” pungkasnya.(https://www.mjnews.id/2023/01/komite-ii-dpd-ri-nilai-ruu-perikanan-bisa-akomodir-nelayan-kecil/)

INDOZONE.ID - Pemerintah berencana menarik pajak sebesar 35 persen dari orang kaya dan super kaya atau crazy rich di tanah air. Kebijakan ini turut diperhatikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, kebijakan ini harus dikawal aparat penegak hukum untuk menekan petugas nakal yang berpotensi mengemplang pajak. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika orang kaya dan super kaya membayar pajak sesuai dengan ketentuan 35 persen, APBN akan sedikit tertolong. "Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak terhadap kelompok masyarakat yang berpenghasilan lima puluh juta pertahun, akan sangat mudah ditarik pajaknya," katanya. Sejak 2021, atau sejak masa pandemi, jumlah orang kaya Indonesia melonjak dari 82.012 menjadi 134.015 orang. Menurut laporan Knight Frank, kekayaan yang mencapai US$30 juta atau sekitar Rp469,14 miliar ke atas mencapai 1.403 orang pada 2021. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi orang miskin yang masih banyak berpenghasilan dibawah satu juta perbulannya. "Orang super kaya di Indonesia Terus Bertambah Setiap Tahun. Posisi mereka tidak terpengaruh dengan adanya ancaman krisis. Bahkan prediksi orang super kaya akan terus bertambah hingga mencapai 1.810 orang pada 2026," terangnya. Sampai saat ini, data penerimaan jenis pajak orang kaya hanya berkisar 1,0 persen. Sedangkan jika dilihat dari subjek pajak, mestinya mencapai 15,68 persen. "Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan mampukah pemerintah merealisasikan pengenaan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk orang super kaya di Indonesia sebesar 35 persen?" tanya LaNyalla. Sebab, rencana penarikan pajak orang super kaya hingga 35 persen menjadi ambiguitas jika masih ada para mafia pajak dan kongkalingkong petugas perpajakan dengan para pengemplang pajak. "Oleh sebab itu,saya mendorong upaya penegakan hukum yang keras terhadap para pengemplang pajak atau pihak-pihak yang tidak mau membayar pajak," katanya. (https://www.indozone.id/news/Q8sQbBp/lanyalla-wanti-wanti-penegak-hukum-untuk-tindak-pengemplang-pajak)

JAKARTA – Peredaran produk perawatan kulit dan kosmetik ilegal yang dijual secara online masih sangat marak. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan POM segera bertindak. Menurut LaNyalla, peredaran kosmetik tersebut sangat membahayakan kesehatan pengguna, terutama kaum perempuan. “Saya minta Badan POM selaku lembaga pengawas segera melakukan upaya untuk mencegah peredarannya, dengan semakin mengetatkan pengawasan. Termasuk melakukan patroli siber khususnya di platform media sosial,” ujar LaNyalla, Sabtu (7/1/2023). Menurut LaNyalla, BPOM harus bersinergi dengan Kepolisian untuk melakukan penindakan. Sebab, selain produsen kosmetik, akun-akun yang menjual produk juga harus ditindak. “Saya sepakat, pelaku harus ditindak tegas dengan pidana sesuai UU, agar ada efek jera. Produknya ditarik dari pasaran, kemudian akun-akun yang menjual harus di-suspend,” tukas dia. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta Badan POM dan instansi terkait untuk memberi edukasi baik terhadap penjual maupun pengguna. “Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa produk asli seperti apa, supaya mereka tahu. Karena produk ilegal yang belum mendapat persetujuan Badan POM ini sangat berbahaya,” ucapnya.(https://www.liputan1.com/2023/01/07/lanyalla-minta-bpom-tertibkan-kosmetik-ilegal-online/)

Jakarta, MERDEKANEWS -- Pihak perguruan tinggi diminta Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk implementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki sebagai solusi masalah-masalah sosial di masyarakat. Menurut LaNyalla, inovasi dan implementasi langsung dari ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus seharusnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Maka, saya mendorong agar kampus implementasikan keilmuan mereka sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Saya percaya kampus bisa," tegas LaNyalla, Kamis (5/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, ketika kampus mampu melakukan eksplorasi science dan menghasilkan banyak scientist, permasalah sosial dapat diselesaikan. Salah satunya inovasi yang dihasilkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang tergabung dalam tim perancang Aksanawa. Mereka berhasil merancang kapal Autonomous Surface Vehicle (ASV) untuk memudahkan pencarian korban kecelakaan laut. "Itu merupakan contoh implementasi keilmuan yang langsung dituangkan dalam bentuk yang kongkret," tegas LaNyalla. Oleh karenanya, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mendorong setiap kampus untuk mampu melahirkan inovasi dan implementasi ilmu pengetahuan menjadi langkah kongkret yang memberi manfaat terhadap masyarakat. "Misalnya kita menghadapi kebencanaan yang disebabkan intensitas hujan yang tinggi. Para ilmuan bisa melakukan penelitian yang mampu menciptakan terobosan penanganan banjir," kata LaNyalla menyontohkan. LaNyalla yakin jika setiap kampus mampu mewujudkan inovasi dan menciptakan berbagai teknologi yang diperlukan, maka permasalahan sosial yang kita hadapi satu demi satu terselesaikan. "Saya kira kita mampu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi sepanjang para ilmuan di kampus diberi ruang untuk mencarikan solusinya," tuturnya.(https://m.merdekanews.co/read/19068/Ketua-DPD-RI-Dorong-Kampus-Implementasikan-Keilmuan-sebagai-Solusi-Masalah-Sosial)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima syarat dukungan minimum yang diserahkan masing-masing bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari 32 provinsi. Sebelumnya, para bakal calon anggota DPD ini menyerahkan syarat dukungan minimum ke masing-masing KPU provinsi dan KIP Aceh. "Di 32 provinsi ada 700 bakal calon DPD RI yang telah menyerahkan syarat dukungan minimal pemilih," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023). Penyerahan syarat dukungan minimum bakal calon anggota DPD berakhir pada 29 Desember 2022 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Sementara itu, khusus untuk Papua, Papua Barat, serta 4 provinsi baru yakni Papua Pengunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, batas akhirnya sampai 8 Januari 2023. "Hal ini diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022," ujar Idham. Selanjutnya, KPU provinsi bakal melakukan verifikasi/penelitian administrasi terhadap syarat dukungan minimum masing-masing bakal calon anggota DPD itu. Mereka bakal dikenai pengurangan 50 dukungan untuk setiap kecurangan dukungan yang ditemukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tadi. (https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/19261881/kpu-terima-syarat-dukungan-minimal-dari-700-bakal-calon-anggota-dpd)

KOMPASTVNEWS.com - Tingginya gelombang di laut membuat para nelayan di sebagian daerah Jawa Timur memilih tidak melaut. Akibatnya, nelayan tidak memiliki penghasilan dan pasokan ikan pun berkurang hingga harganya meningkat. Kondisi tersebut membuat empati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia mendorong agar koperasi dibentuk untuk mewadahi kepentingan para nelayan. "Perlu didirikan koperasi yang menampung hasil tangkapan ikan dengan sistem keuangan model menabung ikan. Sehingga, saat para nelayan tidak dapat melaut mereka dapat mengambil uang hasil tangkapan sebelumnya untuk keperluan hidup," ujar LaNyalla, saat reses di wilayah Jawa Timur, Selasa (3/1/2023). LaNyalla mengatakan, kehidupan nelayan sangat terpengaruh kondisi alam. Ada musimnya mereka tidak bisa mencari ikan dan tidak memiliki penghasilan. Kondisi tersebut menyebabkan taraf hidup nelayan sulit untuk ditingkatkan. "Perlu diubah pola pengelolaan hasil tangkapan ikan. Salah satunya dibentuk koperasi," tuturnya. Menurutnya, dengan koperasi, harga ikan menjadi stabil meskipun di saat cuaca buruk. Ikan disimpan dalam cold storage untuk pasokan pada musim gelombang tinggi. "Jadi nelayan dan konsumen tetap mendapatkan manfaat. Selama ini jika hasil tangkapan lebih, harga ikan dari nelayan cenderung turun. Akhirnya nelayan tidak memperoleh keuntungan dari hasil tangkapannya," katanya.(https://www.kompastvnews.com/nasional/364645/di-surabaya-ketua-dpd-ri-sebut-koperasi-bisa-bantu-kehidupan-nelayan-dan-stabilkan-harga-ikan)

VIVA Nasional – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan kompetensi sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan agar berkualitas dan mumpuni mengingat perkembangan global. Menurut dia, perlu kekhususan yang harus diperhatikan dengan seksama peningkatan kualitas SDM di Indonesia. "Kompetisi global memang memaksa kompetensi SDM di pasar tenaga kerja menjadi syarat utama. Namun, kita butuh SDM yang unggul berhati Indonesia, berideologi Pancasila," kata LaNyalla melalui keterangannya saat acaa KADIN Institute Jawa Timur pada Kamis, 22 Desember 2022. Untuk itu, Senator asal Jawa Timur ini mengapresiasi upaya KADIN Institute yang konsisten terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, kata dia, SDM unggul sejalan dengan tujuan menciptakan Indonesia Unggul. "Sebab, SDM suatu bangsa adalah wajah bangsa itu sendiri. Karena itu, ide besar atau muara dari program seperti ini harus menjadi satu goal yaitu Indonesia Kompeten," ujarnya. Ia menjelaskan karakteristik SDM unggul itu memiliki dua ciri utama, yaitu SDM harus kompetitif dalam karakter seperti pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship. Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills, yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business. "Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik, mudah, dan cepat. Kita butuh SDM unggul yang toleran, berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," jelas dia. LaNyalla selaku Ketua Dewan Pembina KADIN Jawa Timur menyebut penting kiranya memiliki role model untuk memperkuat kompetensi SDM sekaligus memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Karena, disitulah keunggulannya yakni mampu mencetak generasi unggul berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang luhur. “Jika dibutuhkan inovasi-inovasi untuk membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan dan yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan,” pungkasnya. (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1558153-lanyalla-indonesia-butuh-sdm-unggul-beriodelogi-pancasila?page=2)

Liputan6.com, Jakarta LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Timur di Pemilu 2024. Ketua DPD RI ini disebut telah mengantongi dukungan 20.441 orang untuk menjadi calon DPD. Adapun itu diserahkan langsung ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Choirul Anam, Surabaya, Kamis (29/12/2022). Adapun penyerahan dukungan tersebut juga diikuti oleh ratusan simpatisan AA LaNyalla yang datang dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jatim. "Teman-teman simpatisan yang ada di sini menganggap Pak LaNyalla sebagai bapak, sebagai guru, sebagai sahabat. Itulah yang mendasari kami untuk memberikan dukungan. Dan kita semua tahu bahwa Pak LaNyalla dari dulu memiliki komitmen untuk memperjuangkan rakyat Indonesia dan memperjuangkan keadilan sosial," kata perwakilan LaNyalla, Adik Dwi Putranto. Dia pun meminta maaf kepada Komisioner KPU lantaran LaNyalla berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut. "Beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan sebagai calon peserta Pileg perseorangan," jelas Adik. Menurut dia, total dukungan lebih dari cukup. Pasalnya, hanya diperlukan 5.000 dukungan. "Tinggal setelah ini ada proses lagi yaitu verifikasi administrasi maupun faktual," kata Adik. Ucapan Ketua KPU Jatim Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, menyampaikan terima kasih atas partisipasi LaNyalla dalam Pemilu Legislatif dari jalur perseorangan. "Dan terimakasih telah mengikuti proses yang sudah kami sampaikan di awal sosialisasi. Setelah hari ini, akan kita teliti, kita kroscek terkait sejauh mana dukungan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua berharap dukungan yang sudah disampaikan sudah memenuhi minimal 5.000 dan sebaran minimal 50 persen kabupaten kota," kata Choirul. Ia menjelaskan, verifikasi akan mulai dilakukan Jumat (30/12/2022). Tahap awal akan dimulai dengan kegiatan verifikasi administrasi, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi faktual. "Kami berharap, ada kerjasama yang baik antara KPU Provinsi Jatim dengan tim dari Pak LaNyalla, karena proses ini membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Semoga dengan koordinasi yang baik, hajat kita semua, baik kami dari KPU Provinsi maupun hajat dari Pak LaNyalla bisa terlaksana dengan baik,"(https://www.liputan6.com/news/read/5167083/pemilu-2024-lanyalla-kembali-lagi-mencalonkan-sebagai-dpd)

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kelompok rentan atau keluarga miskin mendapat pelatihan keterampilan yang bisa membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. "Pemerintah perlu mendorong keluarga yang tergolong miskin untuk terus bekerja lebih giat, sehingga kelompok ini memiliki upaya memperbaiki perekonomian mereka," ujar LaNyalla di sela kegiatan reses di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Menurut dia, terdapat beberapa langkah untuk mendongkrak peningkatan kesejahteraan keluarga yang tergolong miskin. "Misalnya, dengan memberikan pelatihan keterampilan menjahit, pelatihan membuat aksesoris atau membuat kerajinan tangan lainnya," ucap senator asal Jawa Timur tersebut. Tidak itu saja, LaNyalla juga mendorong keluarga miskin bisa membuka usaha dengan bekal keterampilan yang diberikan. "Jadi, bukan hanya memberikan pelatihan, tapi harus ada tindak lanjut. Ini harus menjadi komitmen pemerintah dan keluarga miskin," kata tokoh yang pernah menjabat Ketua Umum PSSI tersebut. LaNyalla juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial Kota Surabaya telah memasang stiker bertuliskan "Keluarga Miskin" kepada sekitar 75.069 keluarga penerima bantuan sosial. Jumlah ini meliputi 219.427 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2022 mencapai 4,18 juta orang. Meskipun angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, mantan Ketua Kadin Jatim tersebut berharap kemiskinan fokus ditangani, terlebih terkait adanya potensi resesi global. "Kemiskinan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Angka yang ada ini masih cukup tinggi. Saya berharap bisa terus ditekan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata LaNyalla. (https://www.antaranews.com/berita/3327960/ketua-dpd-ri-minta-kelompok-rentan-dapat-pelatihan-keterampilan)