Jakarta - Kemenkumham dan Komite I DPD RI gelar rapat kerja di gedung Sriwijaya DPD RI, Jakarta. Raker itu membahas tentang keimigrasian. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward O.S. Hiarie bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Silmy Karim (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD RI di gedung Sriwijaya DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/1/2023). (Sumber: https://news.detik.com/foto-news/d-6518375/kemenkumham-raker-dengan-komite-i-dpd-ri-soal-imigrasi/1)

Kemampuan untuk menangani disrupsi digital menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, cyber security dibutuhkan agar risiko keamanan bisa ditekan. Menurut LaNyalla, cyber security dibutuhkan lantaran para peretas dengan mudah mencuri data pribadi melalui akun-akun hingga pencurian uang melalui rekening. "Kemajuan digital ini harus dibarengi juga dengan peningkatan kualitas SDM. Karena kita membutuhkan cyber security untuk menekan aktivitas para peretas," tutur LaNyalla saat kunjungan dapil, Kamis (12/1/2023). Untuk itu, LaNyalla mendorong peningkatan SDM pada bidang Cyber Security untuk mengimbangi kemajuan digital yang kini menjadi kebutuhan masyarakat. "Cyber security sangat dibutuhkan terutama oleh lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan. Sehingga terdapat keseimbangan dalam kemajuan teknologi," katanya. Senator asal Jawa Timur itu juga mendesak perguruan tinggi untuk menyiapkan pendidikan tenaga profesi cyber security dalam waktu yang dekat. "Kita harus bisa mengejar algoritma kecepatan kasus peretasan dengan kesiapan penyediaan tenaga ahli Cyber Security," tukasnya. Direktorat Sistem Informasi YPTA Surabaya menjelaskan, Systems Audit and Control Association (ISACA) menyatakan terjadi peretasan data sekitar tahun 2016. Yakni, lebih dari 1 miliar data pribadi dan Indonesia membutuhkan 1000 expertise cyber security untuk berbagai macamkebutuhan, mulai dari dunia industri, instansi pemerintah dan lain-lain. Sumber : https://harianrakyat.com/nasional/read/1427/LaNyalla-Desak-Perguruan-Tinggi-Siapkan-Tenaga-Profesi-Cyber-Security

Pemerintah diminta untuk tidak mengikuti kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia yang mengancam hendak menghentikan ekspor CPO ke kawasan Eropa. Permintaan ini disampaikan dalam rangka menjaga agar harga tandan buah segar sawit tidak mengalami penurunan dan merugikan para petani. "Saya kira Pemerintah tidak perlu melakukan keputusan dagang yang justru merugikan posisi Indonesia sebagai produsen sawit dan CPO nomor satu di dunia saat ini. Kecuali jika kita sudah mendapatkan pasar ekspor potensial di kawasan lainnya di dunia,” ujar Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin kepada wartawan, Minggu (15/1). Menurutnya, meskipun CPO banyak digunakan oleh konsumen untuk bermacam kebutuhan, tapi peran CPO masih bisa disubstitusi oleh minyak nabati lainnya yang bersumber dari tanaman selain sawit. Sehingga untuk menjaga reputasi CPO sebagai minyak nabati terpopuler saat ini dengan menerima standar produksi yang disyaratkan oleh Eropa. "UU baru Eropa itu justru bagus bagi Pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hutan. Dengan demikian aksi ekstensifikasi korporasi sawit bisa dikontrol dan perkebunan sawit milik rakyat dapat dihargai khusus oleh Eropa,” tegasnya. Malaysia pada Kamis (12/1/2023) mengancam akan menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE) sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO. UU Uni Eropa yang baru akan mengatur pembelian/penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan. Selama ini, Indonesia dan Malaysia memasok 85 persen CPO di dunia. Kebijakan kedua negara tersebut di sektor CPO akan sangat menentukan harga CPO di pasar global. Sumber : https://politik.rmol.id/read/2023/01/15/560379/sultan-minta-pemerintah-tidak-ikuti-langkah-malaysia-hentikan-ekspor-cpo-ke-eropa

Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, jika ingin Utusan Golongan dihadirkan kembali, salah satu kebiasaan adalah kembali ke naskah asli Undang Dasar 1945. “Pengisian Utusan Golongan jika dilakukan tanpa kembali kepada naskah asli Undang Undang Dasar 1945, maka tidak akan ada artinya,” tegas LaNyalla dalam Focus Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan Yayasan Membangun Nusantara Kita di Museum Balai Kirti Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (15/ 1). LaNyalla menjelaskan, Undang Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 telah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan bahwa, yang terjadi justru Undang Undang Dasar hasil amandemen saat reformasi justru menjabarkan nilai-nilai lain, yaitu ideologi liberalisme dan individualisme. Bagi LaNyalla, Pancasila tidak lagi tercermin dalam pasal-pasal yang telah diubah 95 persen lebih dari naskah aslinya. “Sehingga konstruksi sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa sudah bubar,” demikian LaNyalla. Sumber: https://politik.rmol.id/read/2023/01/15/560413/lanyalla-utusan-golongan-mpr-ri-tanpa-naskah-asli-uud-45-tidak-ada-artinya

Proyek tol Kediri-Tulungagung yang akan melintasi lebih dari 100 hektare lahan sawah, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, proyek tersebut akan membuat luas areal persawahan berkurang secara signifikan dan akan mengurangi produksi padi di Jawa Timur. Karena itu, LaNyalla mendorong agar ada relokasi atau penggantian lahan persawahan yang terdampak di sekitar lokasi. "Badan Pertanahan Nasional harus berkoordinasi dengan kementerian lain terkait relokasi lahan agar lahan persawahan warga yang terdampak mendapat lahan pengganti dengan peruntukan yang sama,” ucap LaNyalla, di sela Kundapil Rabu (11/1/2023). Menurut LaNyalla, upaya tersebut merupakan solusi tepat dalam menjaga produksi padi di Jawa Timur. Sebab selama ini Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar secara nasional. "Kita perlu berusaha membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif, karena ketahanan pangan sangat strategis bagi sebuah bangsa," tuturnya. Selain khawatir dengan menurunnya produksi padi, LaNyalla juga khawatir dengan penggunaan uang ganti rugi yang diterima warga terdampak. "Penggunaan lahan untuk kepentingan jalan tol dan uang ganti rugi yang diterima warga bisa menjadikan mereka bersikap konsumtif. Akhirnya bukan hanya kehilangan lahan namun kehilangan mata pencaharian kalau tidak mampu mengelola uang dengan baik," papar dia. Oleh sebab itu, LaNyalla meminta pemerintah maupun lembaga keuangan memberi edukasi cara mengelola keuangan kepada masyarakat penerima ganti rugi proyek nasional. Sumber : https://m.merdekanews.co/read/19122/Ketua-DPD-RI-Minta-Sawah-Tergusur-Proyek-Tol-Dapat-Lahan-Pengganti

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah. LaNyalla menilai penanganan konflik lahan sejauh ini belum terlalu maksimal. “Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut,” kata LaNyalla disela Kundapil, Rabu (11/1/2023). Sebagaimana diketahui, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK). Berkaca dari hal itu, LaNyalla mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil. Sedangkan aksi penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum, bahkan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalisasi. “Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan,” tegas Senator asal Jawa Timur itu. Menurut data KPA, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian. Fakta itu menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan. “Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur,” ujar LaNyalla. Sumber : https://www.liputan1.com/2023/01/11/lanyalla-minta-bpn-segera-selesaikan-konflik-lahan-masyarakat-kecil/

Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok. "Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat," ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1). Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. "Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan," ujarnya. Selain itu, DPD RI juga menghimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU). "Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat," terang senator asal Maluku itu. Pada (30/12/2022) lalu, lanjut Nono Sampono, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Keputusan tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali. "Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19," harapnya. Laporan Reses Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori berharap DPD RI memperjuangkan dana desa agar bisa digunakan secara mandiri baik itu untuk kepala desa atau nagari. Lantaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tidak lagi ke kepala desa sehingga tidak bisa dikelola secara maksimal. "Saat ini 40 persen digunakan untuk sosial, 20 persen untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, 8 persen untuk Covid-19, dan sisanya baru dikelola kepala desa. Ini mengakibatkan terganggunya efektifitas desa," paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyoroti penangkapan ikan di laut lepas penggunaan kapal motor 30 GT. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para nelayan kecil dalam mencari ikan di laut. "Kami menyoroti penangkapan ikan di laut lepas dan penggunaan kapal motor 30 GT karena merugikan nelayan kecil," imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Gazali menjelaskan bahwa kepala desa di Riau meminta pengelolaan dana desa yang lebih fleksibel. Karena selama ini masih banyak kepala desa yang masih bingung dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. "Selama ini sangat sulit dalam penggunaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan dalam membantu desa. Jadi kepala desa meminta DPD RI agar pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel," harapnya. Sumber : https://www.merdekanews.co/read/19104/DPD-RI-Minta-Pemerintah-Antisipasi-Lonjakan-BBM-dan-Penghapusan-Subsidi-Listrik

LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengucapkan selamat atas terbentuknya Pengurus Pusat Maritim Muda Nusantara atau PP MMN periode 2023-2026. “Selamat bekerja, semoga ini menjadi bagian kontribusi generasi muda dan menjadi sesuatu yang penting bagi kepentingan bangsa ini karena berbicara tentang kemaritiman, masih jauh dari harapan, maka perlu ada generasi muda seperi kalian untuk hadir dan tampil ke depan mengisi lini yang kosong,” kata Nono saat menerima kunjungan PP MMN, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01/2023). Dalam kunjungan tersebut PP MMN memohon arahan Nono Sampono terkait persiapan pelaksanaan acara pelantikan pengurus Maritim Muda Nusantara periode 2023-2026 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, serta pemberdayaan anggota Maritim Muda Nusantara dalam program kerja mendatang. Nono Sampono mengatakan, saat ini generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya turut serta dalam meningkatkan kesadaran terhadap potensi maritim di Indonesia. “Dengan dua per tiga bagian negara adalah lautan, sangat disayangkan kalau masyarakat tidak menyadari potensi besar yang dimiliki negaranya sendiri. Kesadaran kita masih kurang akan poros maritim, orang masih asik bermain di darat, mereka lupa kita punya laut,” ujarnya. Di darat lanjutnya, memang lebih mudah tapi kan daratan terbatas, sementara di dalam laut ada ikan, ada minyak ada emas. “Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Kemudian di bidang jasa, hampir 70 persen transportasi antarbenua dilakukan di laut. Dan hampir semua transportasi yang ada di laut kita didominasi kapal berbendera asing,” tegasnya. Karena itu, Nono mengajak generasi muda yang tergabung dalam Maritim Muda Indonesia untuk mengembangkan segala potensi yang ada serta dapat menjalin dengan wilayah pesisir dan daerah kepulauan lainnya. Ketua Umum Maritim Muda Nusantara, Kaisar Akhir menjelaskan tentang perkembangan organisasi perkumpulan pemuda bidang kemaritiman ini. “Kami, Maritim Muda Nusantara merupakan organisasi perkumpulan pemuda bidang kemaritiman tingkat nasional yang memiliki 34 organisasi daerah tingkat provinsi, 47 organisasi cabang tingkat kabupaten/kota dan memiliki lebih dari 5000 orang anggota,” kata Kaisar. Dalam kesempatan tersebut Kaisar Akhir, didampingi Sekjen PP MMN, Nanda Anggiani Putri, Ketua Harian Prima Insamilandari Syah serta pengurus lain.(https://liputan.co.id/2023/01/terima-pp-mmn-nono-sampono-transportasi-laut-kita-didominasi-kapal-berbendera-asing/)

JAKARTA, Mjnews.id – Komite II DPD RI kembali melakukan penyusunan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. RUU ini dianggap penting dalam meningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan kecil. “Revisi UU Perikanan ini diharapkan bisa mengakomodir nelayan kecil di daerah-daerah. Untuk itu kami meminta masukan yang komprehensif baik sisi akademik maupun sisi implementasi di lapangan dari pakar maupun praktisi, guna memperkaya substansi RUU yang sedang disusun,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Lukky Semen menambahkan, Komite II DPD RI telah mendata 12 isu pokok yang akan diatur di dalam revisi UU tentang Perikanan ini. Salah satu isu pokok itu yaitu wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, serta usaha perikanan. “Isu-isu pokok tersebut bisa saja bertambah berdasarkan hasil diskusi Komite II DPD RI dengan para pakar maupun praktisi di lapangan,” paparnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso berharap revisi UU Perikanan tidak memiliki celah 10 hingga 20 tahun ke depan. Selain itu, RUU ini juga diharapkan bisa menjawab persoalan yang terjadi kepada nelayan kecil. “Saya berharap RUU ini bisa menjadi detektor 20 tahun ke depan karena saat ini teknologi kita sudah terlambat dan illegal fishing merajalela. Maka dengan RUU ini kita menaruh harapan besar agar tidak kecolongan lagi di laut kita,” ujarnya. Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Achmad Sukisman Azmy menjelaskan bahwa 90 persen nelayan di Indonesia dalam kategori kecil, maka revisi UU diharapkan ada klausul khusus yang memperhatikannya. “Kita tahu 90 persen adalah nelayan kecil. Maka perlu ada klausul khususnya yang mengatur para nelayan,” imbuhnya Vice President Rare Indonesia Taufiq Alimi mengatakan bahwa dalam revisi UU Perikanan perlu memperhatikan perlindungan nelayan kecil. Perlindungan ini harus bisa memastikan nelayan kecil mampu mendapatkan manfaat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. “Hal yang paling esensial untuk dilindungi, yaitu akses area nelayan kecil terhadap sumber daya perikanan dengan syarat kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” imbuhnya. Pakar Perikanan dari Institut Pertanian Bogor Akhmad Solihin menyarankan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil tidak perlu dimuat lagi dalam RUU Perikanan, karena sudah dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2016. Namun yang menjadi poin penting yaitu diperlukan pasal mengenai kerjasama internasional. “Pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil sebenarnya sudah ada, namun terpenting adanya pasal secara khusus pada kerjasama internasional,” pungkasnya.(https://www.mjnews.id/2023/01/komite-ii-dpd-ri-nilai-ruu-perikanan-bisa-akomodir-nelayan-kecil/)

INDOZONE.ID - Pemerintah berencana menarik pajak sebesar 35 persen dari orang kaya dan super kaya atau crazy rich di tanah air. Kebijakan ini turut diperhatikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, kebijakan ini harus dikawal aparat penegak hukum untuk menekan petugas nakal yang berpotensi mengemplang pajak. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, jika orang kaya dan super kaya membayar pajak sesuai dengan ketentuan 35 persen, APBN akan sedikit tertolong. "Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak terhadap kelompok masyarakat yang berpenghasilan lima puluh juta pertahun, akan sangat mudah ditarik pajaknya," katanya. Sejak 2021, atau sejak masa pandemi, jumlah orang kaya Indonesia melonjak dari 82.012 menjadi 134.015 orang. Menurut laporan Knight Frank, kekayaan yang mencapai US$30 juta atau sekitar Rp469,14 miliar ke atas mencapai 1.403 orang pada 2021. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi orang miskin yang masih banyak berpenghasilan dibawah satu juta perbulannya. "Orang super kaya di Indonesia Terus Bertambah Setiap Tahun. Posisi mereka tidak terpengaruh dengan adanya ancaman krisis. Bahkan prediksi orang super kaya akan terus bertambah hingga mencapai 1.810 orang pada 2026," terangnya. Sampai saat ini, data penerimaan jenis pajak orang kaya hanya berkisar 1,0 persen. Sedangkan jika dilihat dari subjek pajak, mestinya mencapai 15,68 persen. "Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan mampukah pemerintah merealisasikan pengenaan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk orang super kaya di Indonesia sebesar 35 persen?" tanya LaNyalla. Sebab, rencana penarikan pajak orang super kaya hingga 35 persen menjadi ambiguitas jika masih ada para mafia pajak dan kongkalingkong petugas perpajakan dengan para pengemplang pajak. "Oleh sebab itu,saya mendorong upaya penegakan hukum yang keras terhadap para pengemplang pajak atau pihak-pihak yang tidak mau membayar pajak," katanya. (https://www.indozone.id/news/Q8sQbBp/lanyalla-wanti-wanti-penegak-hukum-untuk-tindak-pengemplang-pajak)