Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta Pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan regenerasi petani Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Sultan menyusul semakin menyusutnya jumlah petani di Tanah Air. “Pertanian merupakan investasi dengan hasil paling nyata dan menentukan bagi sebuah negara berkembang agraris. Dan petani sebagai pelaku usaha pertanian menjadi modal yang harus dipertahankan kualitas dan jumlahnya,” ujar Sultan, Sabtu (9/12/2023). Meski pun, kata Sultan, tengah terjadi introduksi teknologi pertanian dalam skala yang besar, posisi petani masih menjadi kontributor utama ekonomi pertanian dan industri pangan nasional. “Penurunan jumlah pelaku usaha pertanian tentu memiliki banyak faktor dan motifnya. Tapi yang paling menentukan menurut kami adalah tentang ketersediaan insentif modal, teknologi dan pasar yang tidak terintegrasi,” ungkapnya. Terutama, sambungnya, terkait modal usaha dan harga input agribisnis yang dinilai cukup besar sangat memberatkan petani. Sementara akses petani ke lembaga keuangan sangat kecil. “Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun dana kredit usaha Rakyat (KUR). Namun itu tidak cukup signifikan menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian,” tegasnya. Oleh karenanya, Sultan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan insentif fiskal ke sektor pertanian. Termasuk memberikan insentif modal dan teknologi pertanian kepada para milenial yang memiliki minat di sektor pertanian. “Persoalannya bahkan anak muda lulusan SMK dan politeknik pertanian tidak bersemangat untuk bertani. Akibat terjadi keterbatasan modal dan teknologi yang berujung pada ancaman krisis petani di Indonesia,” pungkasnya. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Sensus Pertanian 2023 Tahap I pada Senin (5/12/2023). Salah satu hasil sensus menunjukkan, terjadinya penurunan jumlah petani dari 31,71 juta unit usaha pertanian tahun 2013 menjadi 29,3 juta pada 2023 atau terjadi penurunan 2,3 juta petani dalam 10 tahun terakhir. (Sumber : https://liputan.co.id/2023/12/jumlah-petani-menurun-sultan-minta-pemerintah-berikan-insentif-modal-usaha-ke-petani-muda/ )

Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berada di bawah koordinasi Kementerian PUPR berpotensi menjadi ladang korupsi dengan pola penyuapan dari pengusaha ke otoritas. Mengingat lamanya proses pengurusan PBG dan SLF tersebut. Demikian diingatkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember. Seperti diketahui, PBG adalah dasar hukum yang memungkinkan pemilik bangunan memulai konstruksi. Sedangkan SLF menyatakan bangunan tersebut aman untuk digunakan. Keduanya berfungsi untuk memastikan investasi bangunan yang aman dan legal. “PGB dan SLF ini menyasar semua bangunan. Tidak hanya Gedung bertingkat. Tetapi juga Gudang dan perumahan. Persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha adalah lamanya waktu pengurusan PBG dan SLF, membuat pelaku usaha menunjuk konsultan untuk mengurus, dimana biayanya akan menjadi sangat mahal. Dan ada potensi penyuapan agar dipercepat,” tandas LaNyalla, Sabtu (9/12/2023). Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu juga mengungkap, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah menyoroti persoalan lamanya waktu dan bervariasinya biaya konsultan pengurusan PBG dan SLF, sehingga diduga berpotensi terjadi tipikor penyuapan. “PGB dan SLF ini menjadi lama karena harus melibatkan Tim Profesi Ahli (TPA) yang jumlahnya sedikit di Indonesia. Bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki TPA, karena organisasinya saja tidak ada. Tidak semua provinsi memiliki Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) yang eksisting,” ungkapnya. Karenanya, lanjut LaNyalla, perlu perhatian serius dari Kementerian PUPR. Jangan sampai di tengah upaya pemerintah meningkatkan peringkat EoDB (Easy of Doing Business) justru jadi tergerus karena persoalan ini. “Mungkin perlu segera diputuskan, metode untuk mempercepat pengurusan PBG dan SLF ini. Sekaligus kepastian biaya yang terjangkau. Yang disesuaikan dengan iklim dunia usaha yang baru saja recovery pasca Pandemi. Juga sistem IT yang lebih terintegrasi dan memudahkan. Sehingga para pelaku usaha tidak harus membayar konsultan,” tukas LaNyalla. Ia pun juga berharap PUPR sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG dan SLF segera menentukan keseragaman dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Sekaligus keseragaman biaya, atau mengacu kepada indek ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota. “Saya hanya berharap, jangan peraturan yang menyulitkan dan lama prosesnya, justru menjadi ladang tindak pidana penyuapan dan kemahalan biaya berusaha bagi para pelaku dunia usaha yang belum sepenuhnya bangkit pasca Pandemi. Selain merugikan, juga melemahkan skor kemudahan investasi di Indonesia,” pungkas Senator asal Jawa Timur ini. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/12/09/41429/hari-anti-korupsi:-ketua-dpd-ri-ingatkan-pupr-potensi-korupsi-di-pengurusan-pgb-dan-slf-?preview=1 )

Jakarta - Badan Pengurus Pusat Majelis Alimat Indonesia (MAI) periode 2023-2027 menggelar acara pengukuhan kepengurusan baru oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P di ruang VIP komplek Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pasca Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 MAI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 lalu di komplek gedung DPR/MPR itu terpilih Ketua Umum yang baru yakni Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH., MSi. Pada kepengurusan baru ini, semakin banyak tokoh cendekia perempuan Indonesia yang tergabung dan siap memberikan kontribusinya bagi masyarakat. Selain Menko PMK, hadir juga dalam kesempatan tersebut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar secara virtual dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia diwakili Atase Agama, Kedutaan Malaysia Jakarta, Ust. Moh. Shamsuri bin Ghazali. "Ayat Al-Quran Surat Lukman yang tadi saya bacakan di depan, saya ingin menyampaikan bahwa pada 1000 hari pertama seorang anak setelah dilahirkan sangat tergantung pada peran perempuan sebagai seorang ibu, sehingga sangat menentukan perkembangan anak," ujar Muhadjir Effendy dalam sambutannya, Rabu (22/11/2023). Muhadjir menuturkan, pihaknya sangat terbuka untuk kerjasama dengan MAI misalnya dalam mewujudkan Indonesia bebas stunting. Ia yakin bahwa MAI merupakan organisasi strategis yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) para cendikia perempuan sehingga akan memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara. "Untuk agenda agenda MAI karena nanti akan menyiapkan masa depan bangsa ya, kami sangat terbuka untuk melakukan kerjasama, contohnya dalam penanganan stunting dimana yang paling efektif itu ketika janin masih dalam kandungan karena intervensinya bisa melalui sang ibu. Semoga dalam waktu dekat ini, 100 persen Puskesmas di Indonesia sudah memiliki alat USG sendiri," katanya. Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan saat ia bertemu dengan seorang ilmuwan perempuan, Prof. dr. Adi Utarini, MSc., MPH, PhD dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang masuk dalam daftar 100 Orang Paling Berpengaruh 2021 di dunia versi majalah TIME. "Beberapa hari lalu saya menemui Prof. Dr. Uut yang berhasil mengaplikasikan bakteri pada nyamuk wolbachia, dimana temuan ini sangat monumental dan tingkat keamanannya hampir 90 persen dan diakui dunia. Nyamuk wolbachia ini mengintervensi atau mengurangi kasus demam berdarah dengue (DBD). Ini bukti bahwa cendikia perempuan Indonesia juga punya karya nyata untuk dunia," ungkapnya. Sementara itu, KH. Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maafnya karena tidak bisa menghadiri acara pengukuhan secara langsung. Namun demikian, beliau menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan MAI dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan. "Di Istiqlal sedang berlangsung pendidikan kader ulama perempuan dimana ini satu-satunya dan pertama di dunia dan mendapat dukungan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dimana kami akan bersama-sama menyusun kurikulum pendidikan kader ulama perempuan. Kami berharap nanti MAI bisa bekerjasama dalam menyukseskan program pendidikan kader ulama perempuan ini," katanya. Sylviana Murni, sebagai Ketua Umum MAI periode 2023-2027 dalam sambutannya menyampaikan bahwa MAI merupakan organisasi yang menghimpun para ilmuwan wanita serta mempunyai visi untuk berkontribusi dalam kajian keislaman, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan umat dan bangsa. Perkumpulan yang didirikan oleh para intelektual Muslimah Indonesia sejak tahun 1999 ini telah berkiprah luas dan sebelumnya dipimpin oleh para tokoh muslimah seperti Prof.Dr. Nabilah Lubis, Lc., M.A., Dr. Irid Farida Rachman Agoes, M.A., Ph.D., dan Prof.Dr. Hj. Amany Lubis, Lc., M.A. "Dalam aktivitasnya, organisasi ini aktif melakukan pengkajian dan penelitian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan publikasi guna pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya bagi kemanfaatannya dalam kehidupan masyarakat," kata Sylviana Murni. Pimpinan Komite I DPD RI ini menjelaskan bahwa MAI secara aktif juga berkomunikasi dengan berbagai elemen bangsa, utamanya para ilmuwan Muslimah Indonesia di dalam maupun di luar negeri, mengembangkan kerja sama dengan kementrian, organisasi, individu maupun lembaga yang memiliki maksud dan tujuan yang ssam. Berperan serta melakukan berbagai kegiatan pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi, komunikasi-dakwah, iptek dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan umat di bidang-bidang tersebut," tandasnya." "Pengurus pusat MAI terdiri dari para alimat yang menguasai dan ahli di berbagai bidang, lulusan dari berbagai universitas di dalam maupun luar negri yang juga merupakan para akademisi yang aktif berkiprah di bidangnya masing-masing," tutup senator dapil DKI Jakarta itu (Sumber: https://www.globalkapuknews.online/2023/11/dikukuhkan-menko-pmk-sylviana-murni.html)

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menegaskan, pihaknya menolak dengan tegas usulan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selama masih terdapat klausul bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden. Menurut mantan Pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, penunjukan Gubernur oleh Presiden secara langsung maupun melalui usulan DPRD merupakan kemunduran demokrasi dan mencederai hak politik masyarakat Jakarta. “Ini sama saja mengebiri hak politik warga Jakarta untuk dipilih maupun memilih. Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta, melalui forum resmi juga akan saya sampaikan menolak usulan RUU DKJ selama masih ada usulan bahwa Gub dan Wagub akan ditunjuk langsung oleh presiden,” ujar Sylviana Murni di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Sylviana Murni mengungkapkan, sebagai seorang senator, dirinya sering berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dari berbagai latar belakang, sehingga bisa menangkap pesan kekhawatiran bahwa penghapusan Pilkada langsung merupakan jalan baru menuju kekuasaan yang otoriter. “Bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya kepada pemimpinnya, sementara ruang ekspresi politik mereka dihilangkan. Saya pernah merasakan bagaimana iklim pilkada langsung bisa menghadirkan atmosfer kegembiraan masyarakat saat dilibatkan untuk menentukan masa depan kotanya,” tegas Sylvi. Lebih lanjut, tokoh perempuan Betawi yang bergelar Profesor ini pun mengingatkan semua pihak, terutama para wakil rakyat di parlemen untuk tidak membuat gaduh dan memancing gelombang protes dari masyarakat akibat usulan RUU DKJ yang disetujui oleh delapan Fraksi di DPR. “Ditengah suasana Pilpres dan Pileg terus meningkat suhu nya, kita semua bijak lah bagaimana ini akan berpotensi memancing penolakan keras. Kita sama-sama sukseskan dulu Pilpres dan Pileg, jaga kepercayaan rakyat jangan kemudian usulan ini dipaksakan,” sebutnya. Meski demikian, Sylviana Murni juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian selama proses kampanye berjalan sampai pada waktunya pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. “Mari kita sama-sama jaga Jakarta agar tetap aman, damai, semua bisa beraktivitas seperti biasanya tetapi pun Pemilu bisa berjalan dengan sukses. Bukan hanya tugas pemerintah, aparat atau penyelenggara Pemilu. Tetapi, kondusifitas itu juga tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (Sumber:https://refubliknews.com/2023/12/07/gubernur-ditunjuk-presiden-cederai-demokrasi-sylviana-murni-tolak-usulan-ruu-dkj/)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku merasa kehilangan dan duka mendalam atas meninggalnya Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Sultan mengaku mengenal dekat mantan Danjen Kopassus itu, sebagai sosok yang bersahaja, tenang dan pengabdi yang pekerja keras. Dengan ini semua bersaksi bahwa beliau pernah menjadi Panglima Perang melawan pandemi Covid-19 yang militan. “Kita patut bersyukur bahwa bangsa ini pernah dianugerahi seorang patriot dengan reputasi pengabdian yang tulus. Pak Doni Munardo bekerja senyap untuk mewujudkan capaian besar yang menjadi tanggung jawabnya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (04/12/2023). Di komunitas Melayu, kata Sultan, Jenderal Doni Munardo merupakan panutan yang sangat dihormati. Bahkan beliau selalu memberikan perhatian yang serius pada etika bisnis dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. “Semoga perjuangan dan pengabdian beliau (Doni Monardo, red) kepada bangsa ini tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariyah oleh Allah Tuhan yang Maha kuasa”, tutup Senator Muda dari Bengkulu ini. Diketahui, Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu (3/12) pukul 17.35 WIB. Doni Monardo meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Doni Monardo akan dimakamkan hari ini, Senin 4 Desember 2023 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. “Telah meninggal dunia Letjen Purn DR HC Doni Monardo (Kelahiran 10 Mei 1963) pada hari Ahad, 3 Desember 2023 pukul 17.35 WIB,” tulis Tenaga Ahli BNPB 2019-2023 Egy Massadiah lewat pesan singkat, Minggu (3/12). (Sumber : https://www.rri.co.id/nasional/468614/doni-monardo-meninggal-dunia-sultan-panglima-perang-melawan-covid-19-ini-sosok-panutan )

Komitmen Kerajaan Saudi Arabia untuk meningkatkan layanan kepada jamaah Haji di Arafah dan Mina (Armina) mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Bahkan, LaNyalla mengintip secara langsung perbaikan di lapangan yang mulai dijalankan saat ini. Dalam peninjauan non protokoler tersebut, Ketua DPD RI melihat secara langsung beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan sejumlah kontraktor di lokasi wukuf di Arafah dan tenda-tenda di Mina, Minggu (3/12) siang waktu setempat. “Saya memberikan apresiasi kepada Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji KSA yang komit melakukan apa yang sudah disampaikan kepada dunia, khususnya kepada Indonesia, bahwa mereka terus melakukan peningkatan layanan, terutama di Armina,” kata LaNyalla. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan lokasi non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas di maksud. “Baru setelah itu, saya akan bertemu dengan pajabat Kantor Urusan Haji dan Konjen di KJRI kita. Jadi sengaja saya balik metodenya. Lapangan dulu, lihat langsung, baru ke otoritas,” ungkapnya. Seperti diketahui, Kerajaan Saudi Arabia memang meningkatkan 4 layanan dasar di Armina. Pertama, penambahan jumlah toilet, kedua menggunakan alas lantai pasir halus di tenda Wukuf, ketiga stabilisasi kelistrikan dan lantai keramik di Mina. Selain itu, kebijakan Kementerian Haji KSA juga meniadakan zona negara dan benua di lokasi Armina. Sehingga tidak ada lagi lokasi khusus untuk negara tertentu di Arafah dan Mina. Tetapi ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap. “Karena menggunakan sistem first come first, maka mulai sekarang Indonesia harus mulai mengincar dan melakukan plot lokasi. Sehingga begitu nanti dibuka pandaftaran, kita sudah punya target lokasi incaran, baik di Arafah maupun Mina,” pungkas LaNyalla. Usai meninjau Armina, Ketua DPD RI dijadwalkan bertemu Konjen RI Yusron B. Ambary di KJRI Jeddah dan pejabat Kantor Urusan Haji, sebelum bertolak ke Indonesia. Dalam kunjungan kali ini, LaNyalla hanya ditemani beberapa staf, dan tidak bersama anggota DPD RI. (Sumber : https://www.askara.co/read/2023/12/04/41293/intip-kesiapan-tuan-rumah-ketua-dpd-ri-apresiasi-kerajaan-saudi-serius-tingkatkan-layanan-armina?preview=1 )

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) dan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 menjadi narasumber dalam acara Stadium Generale 2023 dengan tema “Hak Konstitusional KOPERASI dalam Undang-Undang Dasar 1945” yang diadakan oleh IKOPIN University. “Banyak orang mengira ahli tata negara hanya mengurusi bidang politik saja, tidak dengan saya, saya berusaha untuk menata negara bukan hanya dalam arti sempit, tetapi negara dalam arti luas, bagaimana kita menata bangsa ini. Disertasi saya pun itu mengenai kedaulatan rakyat di bidang politik dan juga di bidang ekonomi.” Ujar Jimly dalam acara tersebut. Menurut Jimly, kita harus sama-sama mempromosikan kembali dan merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi bukan hanya politik, tetapi juga mengandung konstitusi ekonomi. Konstitusi Indonesia ketika dirumuskan para pendahulu bukan hanya berpikir tentang desian politik, tetapi desain ekonomi juga. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan ide konstitusi ekonomi ini masih menjadi sesuatu yang kurang dipahami, padahal konstitusi adalah kesepakatan tertinggi berbangsa dan bernegara. “Pasar itu realitas tertinggi, tidak bias kita hindari tapi market ekonomi itu yang saya namakan dengan istilah “must be constitutional” inilah konstitusional market ekonomi. Yang berarti kita tidak anti pasar, tetapi harus sesuai dengan kesepakan tertinggi. Kita harus mempertukarkan ide-ide teoritis mengenai kebijakan ekonomi dalam kebijakan sejarah.” Jelas Jimly. [image]WhatsApp Image 2023-11-30 at 10.57.32.jpeg[/image] Sampai dengan saat ini ide konstitusi ekonomi masih belum dipraktekkan sungguh-sungguh dalam kenyataan di lapangan. Secara umum kesadaran betapa pentingnya konstitusi ekonomi ini masih sangat rendah, ini menjadi catatan kita bersama terkait problem tersebut. “Sekarang kita sedang menghadapi gejolak perkembangan baru, jika kita belajar pada perkembangan abad ke-20, pertengahan abad ke-20 itu terjadi perkembangan big bang change, perubahan besar-besaran pada tata sosial ekonomi politik dunia. Negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang tadinya dijajah merdeka semua, maka PBB dibentuk, organisasi internasional dibentuk, dimana-mana terjadi perubahan. Itu terjadi setelah great depression tahun 30-an dan perang dunia ke-2 tahun 40-an. Kita sedang menghadapi ancaman yang mirip pada pertengahan abad ke-21 karena adanya potensi terjadinya perang kembali.” Tegas Jimly. Indonesia harus bersiap mengenai perkembangan “de-dolarisasi” dan juga “de-globalisasi ekonomi” yang berarti nasionalisme ekonomi. Kita harus bersiap dengan kemungkinan kita harus membangun spirit baru, nasionalisme ekonomi berdasarkan pancasila dan UUD 1945, sebagai ecomoic constitution, yang menerima kenyataan pasar tetapi harus sesuai dengan konstitusi. (Sumber : Tim Media Sesjen DPD RI)

Anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Sylviana Murni, mengingatkan para dosen untuk tidak menjadi seorang yang dicap 'killer'. Menurut Sylviana, disiplin memang penting, tapi dia menyayangkan kalau hanya karena persoalan kecil mahasiswa menjadi terhambat kelulusannya hingga tahun berikutnya. "Saya tidak membela mahasiswa saya hanya mengingatkan dosen. Dosen harus menghargai, datang saja sudah satu poin saya berikan," ucap Sylviana dalam siaran pers, Senin (20/11/2023). Hal itu dia sampaikan saat menjadi tamu pada Yudisium Sarjana Universitas Jakarta, Jakarta, beberapa waktu lalu. Di kampus swasta di DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1964 itu Sylviana juga menyampaikan akhlak sangat penting dalam mewujudkan cita-cita kita dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. “Indonesia Emas Insya Allah akan kita gapai kalau kita sadar bahwa ini adalah peluang emas bagi kalian yang muda-muda yang hari ini yudisium," jelas dia. Sylviana juga mengatakan, kelulusan 207 mahasiswa Universitas Jakarta adalah hal yang membanggakan bagi para orang tua yang ingin anaknya lebih baik dari pada dirinya. Sebab itu, dia meminta mereka untuk membuktikan ilmu yang sudah didapat di perkuliahan dapat bermanfaat. "Jadi buktikan bahwa ilmu kalian itu bermanfaat, bukan cuma sekadar ada ijazah kemudian ditampilkan di Snap Video 'Bahwa gue nih sudah lulus' walaupun nyontek sana-sini, ada juga yang pakai joki. Saya tahu karena saya mengajar dari tahun 81," tutur dia. Dari 207 mahasiswa itu, 102 mahasiswa berasal dari Fakultas Hukum, sisanya dari Fakultas Ilmu Administrasi sebanyak 95 mahasiswa, dan Fakultas Teknik sebanyak 10 mahasiswa. Acara itu dilakukan pada Sabtu (18/11/2023) lalu. Rektor Universitas Jakarta Shafiria Sada Manaf dalam kata sambutannya mengatakan, acara yudisium ibarat ijab kabul saat orang menikah, sementara wisuda adalah pestanya. Jadi, kata dia, itulah yang membedakan antara wisuda dengan yudisium. "Karena Yudisium itu menunjukan bahwa kalian sudah mencapai kelulusan dan kerja keras kalian selama empat tahun itu disini hasilnya lulus. Jadi kalian bisa berpuas hati, tapi sedikit jangan banyak-banyak," kata dia. Yudisium adalah hanya salah satu tahapan formal dari keseluruhan proses belajar yang telah mahasiswa lewati untuk mendapatkan gelar kesarjanaan yang sudah dinanti-nantikan. Tapi, kata dia, sarjana bisa jadi akan menjadi ornamen seperti casing handphone. "Gelar tambahan sarjana atas pencapaian formal saudara akan tetapi janganlah saudara cepat berpuas diri, cepat berbangga diri, dan merasa hebat karena sudah menjadi sarjana. Jadi setelah acara ini pun kalian harus terus belajar," katanya. Dia juga mengatakan, selain teknologi, bangsa ini juga akan dihadapkan dengan bonus demografi, yaitu karena usia produktif akan lebih besar jumlahnya dibanding usia tidak produktif. Pada 2030, usia produktif sekitar 62 persen dan itulah yang disebut Indonesia Emas 2045. "Karena itu hari ini adalah momentum emas bagi saudara semua sebagai generasi emas, masa depan Indonesia harus terus belajar meningkatkan segala potensi diri kalian baik yang sudah dapatkan selama kuliah di Universitas Jakarta ataupun di luar," kata dia. Dalam konteks menghadapi Indonesia Emas pada tahun 2045, dia menegaskan, Universitas Jakarta adalah bagian terpenting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia. Sebab sumber daya manusia adalah salah satu faktor utama penentu perwujudan Indonesia Emas itu sendiri. “Saya ucapkan selamat atas kelulusan saudara dalam menjadi sarjana strata 1 Universitas Jakarta. Pesan saya adalah Jagalah nama baik Kampus serta jadilah contoh yang baik bagi adik-adik kelas kalian. Kesuksesan kalian merupakan kebanggan bagi kami," kata dia. (Sumber : https://rejogja.republika.co.id/berita/s4ebim291/sylviana-murni-ingatkan-dosen-untuk-tidak-menjadi-killer )

Belakangan ini marak informasi tentang pro kontra penggunaan inovasi teknologi nyamuk Wolbachia di Indonesia. Pro kontra ini kembali menghangat karena penyebaran nyamuk Wolbachia di Bali untuk sementara ditunda karena sejumlah kalangan menolak pelepasan jenis nyamuk yang disebut-sebut mampu mencegah penularan penyakit demam berdarah. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, Pemerintah harus memahami jika ada kalangan masyarakat yang khawatir bahkan menolak penyebaran nyamuk Wolbachia di daerahnya. Selain karena nyamuk ber-Wolbachia adalah inovasi teknologi yang terhitung baru, sosialisasi terkait kebijakan ini juga masih sangat minim. Belum lagi, secara psikologis, kita semua baru saja menghadapi sebuah pandemi besar yang masih menyisakan trauma tersendiri. “Kekhawatiran masyarakat bahkan adanya penolakan terhadap program ini harus dipahami dan diterima. Nyamuk ber-Wolbachia ini kan sebuah inovasi teknologi yang baru sehingga idealnya harus ada sebuah pra kondisi di mana pelaksana program ini secara intensif memberikan penjelasan dan pendampingan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Tanpa dukungan masyarakat, sebaik apapun program ini tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, persetujuan masyarakat menjadi hal yang utama dan penting,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (22/11). Menurut Fahira Idris, semua pemangku kepentingan program ini harus mampu meyakinkan masyarakat terutama di kota-kota yang akan dijadikan proyek percontohan implementasi teknologi Wolbachia ini. Harus ada jaminan saat ini dan di masa mendatang serta contoh nyata bahwa teknologi Wolbachia aman bagi masyarakat maupun lingkungan. Kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat misalnya soal rekayasa genetika dan nyamuk transgenik harus mampu dijawab dan diklarifikasi sebaik-baiknya, secara ilmiah serta disertai bukti yang nyata. “Sekali lagi, pentingnya pra kondisi sebelum program ini diimplementasikan. Jangan sampai penjelasan, klarifikasi, sosialisasi bahkan pendampingan baru dilakukan setelah ada penolakan dari masyarakat. Sosialisasi yang intensif dan sebaik-baiknya untuk mendapat persetujuan dari masyarakat harus menjadi langkah yang paling pertama dilakukan. Program ini bisa berjalan jika masyarakat sudah paham dan setuju,” pungkas Fahira Idris. Sebagai informasi, saat ini berbagai upaya dilakukan untuk pengendalian kasus demam berdarah. Salah satunya melalui teknologi Wolbachia. Teknologi ini memanfaatkan bakteri Wolbachia yang secara alami terdapat di sejumlah serangga dan dicermati dapat melumpuhkan virus dengue. (Sumber : https://kastara.id/23/11/2023/persetujuan-masyarakat-yang-paling-utama-di-tengah-pro-kontra-nyamuk-wolbachia/ )

Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan, Komite I Perjuangkan Peningkatan Dana Desa dan Masa Jabatan Kepala Desa, pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11/2023). Dalam Rapat Kerja ini, Komite I DPD RI sepakat dengan Kemendes PDTT RI untuk memperkuat pembangunan dan perekonomian desa berbasis potensi desa, dengan mendorong peningkatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sehingga desa menerima dana desa menjadi 5 sampai dengan 10 miliar rupiah. “Revisi UU Desa selain mempertimbangkan materi dari DPD RI, kami juga ingin dana desa naik hingga 5-10 miliar rupiah. Revisi ini untuk menjawab dinamika, aspirasi dan mampu menjawab isu-isu strategis terkait UU Desa,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni dan Filep Wamafma saat membuka rapat. Senada dengan itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebutkan pokok usulan revisi diantaranya selain masa jabatan agar ditegaskan urusan bidang pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), kepala desa diberi ruang kewenangan secara wajar untuk menilai kinerja perangkat desa dan melakukan evaluasi Raperdes APBDesa sesuai kondisi objektif desa. “Revisi ini untuk keberpihakan pemerintah kepada desa, juga mempu menata agar desa menjadi mandiri sesuai arah pembangunan desa berkelanjutan,” ujarnya. Kemendes PDTT RI melanjutkan poin revisi lainnya yang diusulkan adalah agar disusun platform pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, serta sistem informasi desa dan kawasan perdesaan, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah. “Kami ingin desa memiliki dan mencapai kemandirian, kata kuncinya adalah pembangunan dan pemberdayaan,” lanjut Abdul Halim. Pada kesempatan ini, Senator asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang berharap adanya komitmen pemerintah melalui kementerian terkait penyelesaian revisi UU Desa agar selesai di tahun 2023. Selain itu, Ajiep menyoroti permasalahan dana desa dan mengusulkan untuk memisahkan antara dana transfer ke daerah dengan dana desa. “Banyak terjadi tuntutan di daerah agar revisi ini UU Desa ini segera disahkan,” ucap Ajiep. Permasalahan lain yang dihadapi di daerah dikemukakan oleh Senator NTT Abraham Liyanto. Ia menyoroti masalah BUMDes di daerahnya dibanding daerah lainnya yang lebih maju karena masalah SDM dan infrastruktur yang ada di sana. “Jangankan online dan digitalisasi, karena akses internet dan listrik masih minim, semoga diperhatikan oleh menteri desa,” tukas Abraham. Menutup rapat, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menghimbau agar Kemendes PDTT RI melibatkan DPD RI dalam mensosialisasikan program-program pembangunan dan peningkatan ekonomi desa di daerah. “Ini menjadi pekerjaan dan harapan kita bersama agar program-program pembangunan dan peningkatan ekonomi desa bisa berjaan baik,” pungkas Fachrul Razi. (Sumber : https://www.hariansinarbogor.com/2023/11/13/dorong-revisi-uu-desa-segera-disahkan-komite-i-perjuangkan-peningkatan-dana-desa-dan-masa-jabatan-kepala-desa/ )