Peningkatan cuaca ekstrem di Indonesia secara signifikan akhir-akhir ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Agar tidak menimbulkan bencana lebih jauh, LaNyalla mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat dan mempersiapkan mitigasi terkait perubahan iklim tersebut. Dia meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saya mendorong agar segera dilakukan mitigasi kebencanaan dan langkah mitigasi lainnya untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa saja memakan korban jiwa," kata LaNyalla di sela menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Bentuk bencana dari peningkatan suhu, menurut LaNyalla adalah kekeringan dan hujan ekstrem. Hal itulah yang harus diantisipasi secara cepat supaya tidak meluas. "Pemerintah daerah sebaiknya intens berkomunikasi dengan BRIN dan BMKG yang memang lembaga ahli di bidang teknologi dan cuaca. Sehingga pemda dan masyarakat mempunyai kesiapsiagaan dan kesadaran akan perkembangan cuaca terbaru. Dari situlah kita semua memiliki pemahaman akan dampak terburuk," papar dia. Lebih lanjut LaNyalla juga menyampaikan perlunya informasi prakiraan cuaca menjadi kebutuhan informasi sehari-hari. Sebab selama ini masyarakat masih mengesampingkannya. "Sejauh ini memang masyarakat belum begitu peduli dengan informasi terkait cuaca. Makanya pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya informasi prakiraan cuaca. Kemudian membekali masyarakat dengan kemampuan respons dan kemampuan untuk mengatasinya jika ada warning," tukas LaNyalla. Seperti diketahui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya peningkatan signifikan cuaca ekstrem di Indonesia. Hal itu berdasarkan kajian perubahan iklim (2021-2050) khusus wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menggunakan teknik dynamic downscaling resolusi tinggi. BRIN mencatat, sejak bulan September hingga saat ini, kenaikan suhu per bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celcius. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/207964-anomali-cuaca-ketua-dpd-ri-minta-pemda-koordinasi-mitigasi-dengan-brin-dan-bmkg?page=1 )

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI melepas 96 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), untuk mengikuti Diklat Latihan Dasar (Latsar) Pegawai P3K Sekretariat Jenderal DPD RI di Rindam Jaya Gunung Bunder, Kabupaten Bogor. Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat melakukan pelepasan tersebut menjelaskan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, ingat Rahman, para ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. “Hari ini kami melepas 96 orang P3K hasil seleksi tahun 2023 di Rindam Jaya, tujuannya agar menjadi ASN yang memiliki karakter BerAkhlak, berjiwa patriot dan memiliki nilai-nilai kebangsaan untuk mengabdi nanti di DPD RI,” ucap Rahman Hadi, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (6/5/2024). Pada Kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir berharap agar seluruh 96 P3K Setjen DPD RI dapat mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan dasar ini dengan baik, agar mendapatkan pananaman nilai-nilai kebangsaan dan peningkatan karakter dasar sebagai ASN. “Harapan kami para peserta dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh dan hasilnya nampak ketika kembali nanti untuk mengabdi di Setjen DPD RI,” kata Deputi Bidang Administrasi tersebut. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Fitriani menjelaskan, pelatihan bagi P3K Setjen DPD RI yang didesain bekerjasama dengan Rindam Jaya, berlangsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 6 sampai 10 Mei 2024 di Gunung Bunder, Bogor bertujuan agar mendapatkan ASN dengan Core Value BerAkhlak. “Sebagai supporting system kepada yang terhormat Anggota DPD RI, menuntut setiap pegawai memiliki jiwa melayani yang baik, oleh karena itu perlu pelatihan untuk menanamkan jiwa karakter Core Value BerAkhlak tersebut,” tutur Fitriani. Komandan Resimen Induk Kodam Jaya Kolonel Inf. Suwondo menjelaskan, selama pelatihan nanti akan memberikan pelatihan dasar sesuai sistem yang sudah ada di Rindam Jaya dengan tujuan untuk membentuk karakter dasar Core Value BerAkhlak bagi seluruh peserta. “Kami dari Rindam siap memberikan pelatihan dan menanamkan Core Value ASN BerAkhlak kepada semua peserta pelatihan,” pungkas Kolonel Suwondo. (Sumber: https://jakartanews.id/2024/05/07/sekjen-dpd-lepas-96-p3k-diklat-latsar-ke-rindam-jaya/ )

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menggelar nonton bareng atau nobar Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U-23 2024. Duel antara Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April 2024. Mahyudin mengatakan, sengaja mengadakan nonton bareng Timnas Indonesia U-23 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi skuad Garuda Muda. Pria yang santer disebut bakal maju dalam Pilgub Kalimantan Timur tersebut menilai, kualitas Timnas Indonesia saat ini terasa sangat meningkat. Hal itu terlihat ketika Timnas Indonesia berlaga di babak penyisihan. "Kalau melihat grup penyisihan kemarin termasuk bisa dibilang itu Grup Neraka juga, karena ada Australia, tuan rumah Qatar dan Yordania. Tapi faktanya kita bisa lolos ke perempat final," kata Mahyudin. Terkait kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Korsel di babak perempat final, Mahyudin sangat senang dan memberikan apresiasi kepada perjuangan pemain-pemain muda Indonesia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 berhasil meraih kemenangan atas Korsel melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Sebelumnya, Indonesia bermain imbang 2-2 hingga 120 menit pertandingan. Penuh drama, kita sangat bangga dengan Timnas Indonesia U-23 yang berhasil melaju ke babak semifinal dan mudah mudahan bisa melaju terus hingga babak final dan menjadi juara," kata Mahyudin. "Keberhasilan ini tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang pasti masyarakat bangga dengan perjuangan anak-anak muda kita yang tampil penuh semangat demi membawa nama bangsa di kancah internasional," sambungnya Pria yang punya gagasan Kaltim Keren itu salut dengan mental para pemain. Dengan tekanan yang besar di babak adu penalti, Rizky Ridho dkk mampu menciptakan sejarah. "Kalau kita lihat memang jarang memang terjadi penalti sampai diulang lagi penendangnya. Kita harus apresiasi mental anak-anak muda kita yang akhirnya bisa meraih kemenangan, selamat. semua masyarakat pasti bangga," jelasnya. Lebih lanjut, dengan keberhasilan TImnas Indonesia U-23 ini, Mahyidin berharap dapat memberikan motivasi kepada anak-anak muda bangsa. "Pesan saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Untuk generai muda kita harus optimis bahwa di masa yang akan datang, kita bangsa yang unggul, yang bisa bersaing, bahkan bukan tidak mungkin kita akan memimpin dunia," ucapnya. (Sumber : https://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/1708820-wakil-ketua-dpd-mahyudin-harap-keberhasilan-timnas-indonesia-u-23-memotivasi-anak-anak-muda-bangsa?page=1 )

Materi pidato pertama Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh KPU, Rabu, (24/4/2024), mendapat apresiasi dan pujian dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla menilai apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KPU, menunjukkan bahwa Prabowo masih tetap sebagai Patriot sejati. Karena semangatnya untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Selain tetap menyandarkan harapan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Prabowo juga mengajak semua elemen bangsa untuk berada dalam satu langkah dan irama, semata untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena menyadari tantangan berat di depan mata, seiring perubahan global yang telah dan sedang terjadi,” tandas LaNyalla, Rabu (24/4/2024). Senator asal Jawa Timur itu juga memberi apresiasi atas sikap Prabowo yang berterima kasih kepada semua pihak, termasuk konstestan nomor 01 dan 03, serta kalangan pers. Bahkan Prabowo menegaskan, pentingnya kemerdekaan pers sebagai pilar alat kontrol perjalanan bangsa dan negara ini. Sebelumnya, LaNyalla telah menyampaikan pendapatnya, ketika diminta tanggapan media terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Senin lalu. Dikatakan LaNyalla, para pihak yang terlibat dalam sengketa di MK sudah seharusnya menerima. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat. “Sebaiknya kita semua mengambil hikmah dan pelajaran. Untuk kemudian kita harus kembali bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya. Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai demokrasi liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme. Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. (Sumber: https://www.tvonenews.com/berita/204804-ketua-dpd-ri-puji-isi-pidato-prabowo-di-kpu-patriotik-sejati )

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024). Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Artinya pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sah sebagai pemenang Pemilu 2024. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para pihak yang bersengketa menaati putusan mahkamah yang memang bersifat final dan mengikat. Termasuk para pendukung dan masyarakat untuk menerima dengan legowo hasil yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. "Para pihak kan sudah mengetahui kalau keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi saya berharap para pihak juga konsisten dengan apa yang sudah ditempuh di MK. Dan saya berharap kita semua mengakhiri proses sengketa ini, dengan kembali menjalankan agenda kebangsaan dan agenda kenegaraan selanjutnya. Karena Indonesia harus tetap berjalan,” ungkap LaNyalla, Senin (22/4/2024). Selanjutnya, LaNyalla mengajak para elite politik dan semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sekaligus mengambil hikmah dari semua proses perjalanan bernegara di Indonesia. Termasuk merenungi kembali sistem bernegara kita sejak era reformasi yang menempuh sistem demokrasi langsung, yang sejatinya meninggalkan sistem Pancasila, terutama sila keempat. "Mari lupakan pertikaian, kembali guyub-rukun, bergandengan tangan dan bergotong royong melanjutkan pembangunan negeri ini, sekaligus mari kita merenungkan dan melakukan perenungan kebangsaan, terutama terhadap sistem bernegara, karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat, terutama dengan adanya ancaman disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat pemanasan global,” tukasnya. Disrupsi tersebut, lanjut LaNyalla, harus disikapi dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan dalam ikatan kebangsaan yang kuat, yang semua itu ada di dalam Pancasila. Sebaliknya, tidak ada di dalam nilai-nilai liberal yang bercirikan individualisme dan materialisme. Kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, LaNyalla berharap keduanya bisa merangkul semua pihak dan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. "Semoga Presiden dan Wakil Presiden yang baru bisa membawa kemajuan Indonesia, bisa membangun Indonesia dan mampu merespons aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat," katanya. Seperti diketahui, MK menyidangkan perkara PHPU 2024 sejak 27 Maret hingga 5 April 2024 yang dimohonkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Keduanya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga meminta MK membatalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Sumber: https://nasional.okezone.com/read/2024/04/22/337/2999202/tanggapi-putusan-mk-ketua-dpd-ri-harus-ditaati-dan-mari-ambil-hikmah?page=2 )

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Fahira Idris berharap semakin banyak pemerintah daerah (pemda) yang menerbitkan aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Menurutnya, regulasi ini penting sebagai prakondisi sebelum adanya aturan penghentian penggunaan secara bertahap atau phase-out beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029 secara nasional. “Selain itu, komitmen pada semua produsen agar mampu mengurangi sampah kemasan plastik harus terus didorong,“ ucapnya Fahira Idris menambut peringatan Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April. Adapun Peringatan Hari Bumi tahun 2024 mengambil tema "Planet vs Plastic" atau biasa dikenal dengan "Planet Lawan Plastik". Fahira Idris mengungkapkan bahwa pemilihan tema kali ini sangat tepat. Pasalnya, ancaman sampah plastik bagi bumi, manusia, dan makhluk hidup lainnya setara dengan ancaman krisis iklim. Ia menambahkan, sejak diproduksi hingga menjadi sampah, plastik yang berbahan dasar minyak bumi, mempunyai hubungan yang erat dengan emisi gas rumah kaca. “Proses pembuatan plastik melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Saat berada di tempat pembuangan sampah, plastik melepaskan gas beracun yang merusak lapisan ozon dan menghambat kemampuan bumi untuk menyerap radiasi matahari,” ucap Fahira dalam keterangan persnya, Senin (22/4/2024). Selain memicu kematian satwa, di perairan terutama di lautan, Fahira menyebut, plastik juga dapat mengganggu ekosistem laut dengan merusak terumbu karang dan mengganggu reproduksi ikan. “Jika tidak ada aksi nyata, dapat dipastikan bumi, manusia, dan makhluk hidup lainnya saat ini dan ke depan, akan terancam ‘tsunami’ plastik sampah yang semakin banyak mencemari lautan dan daratan. Ancaman ini bahkan sama mengkhawatirkannya dengan krisis iklim yang saat ini sudah kita rasakan,” ujar Fahira. Fahira menyebut ada empat faktor agar implementasi larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bisa efektif, yakni komitmen pemerintah, kampanye dan edukasi kesadaran masyarakat, inovasi dan pendekatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Pertama, komitmen pemerintah, kampanye dan edukasi kesadaran masyarakat, inovasi dan pendekatan teknologi, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Pertama, komitmen pemerintah. Fahira mengatakan, bukan hanya sekedar penerbitan regulasi saja tetapi melihat bagaimana implementasi di lapangan termasuk implementasi pada ketegasan sanksi. Kedua, kampanye dan edukasi kesadaran masyarakat. Menurutnya, budaya penggunaan kantong plastik masih begitu masif di kalangan masyarakat. “Oleh karena itu, dengan adanya kampanye dan edukasi ini, diharapkan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya bahaya sampah plastik bagi kehidupan,” ucapnya. Ketiga, pendekatan inovasi dan teknologi. Salah satunya dengan berinovasi membuat aplikasi di smartphone. Aplikasi ini memberikan ruang kepada warga untuk menukar sampah plastiknya dengan poin yang dapat dikonversi menjadi saldo e-wallet atau didonasikan. Menurutnya, inovasi ini sangat efektif guna menggerakkan banyak orang untuk mengurangi sampah plastik. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta terutama para produsen yang selama ini mengandalkan plastik untuk memasarkan produknya. Ia mengatakan, perlu ada komitmen bersama secara bertahap untuk mengurangi penggunaan beberapa jenis plastik sekali pakai, seperti sedotan plastik, kantong belanja plastik, kemasan multilayer, maupun kemasan berukuran kecil. “Meskipun kemasan atau kantong plastik dan berbagai produk sekali pakai sudah banyak mempermudah kehidupan manusia sehari-hari, tetapi dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Bahkan sampah plastik juga mengancam derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya,” ucapnya. (Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/04/22/11272031/peringati-hari-bumi-fahira-idris-harap-semakin-banyak-pemda-terbitkan )

Sebagai alternatif pembiayaan di daerah, kebijakan penerbitan obligasi daerah yang hampir rampung dirancang pemerintah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Namun LaNyalla mengingatkan, penerbitan surat utang daerah tersebut harus ketat dan terukur. Ia meminta Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi koridor dan rambu yang ketat. Jangan sampai nafsu besar daerah menerbitkan surat utang, malah menjadi malapetaka fiskal daerah. Seperti sudah terjadi di beberapa negara lain. “Sebagai alternatif pembiayaan saya pikir positif. Karena pembiayaan ini bersumber dari domestic idle money. Sekaligus mengubah perilaku masyarakat dari savings-oriented society menuju investment-oriented society. Tetapi harus ketat dan terukur. Tidak bisa pukul rata, karena tidak semua pemda sama kekuatan fiskalnya,” tandas LaNyalla, Jumat (19/4/2024). Ditambahkan LaNyalla, yang harus diukur secara ketat adalah apakah proyek yang akan dibangun dengan penerbitan surat utang memiliki return of investment yang memenuhi syarat. Mengingat kebanyakan proyek yang akan didanai melalui obligasi ini justru tidak diminati investor langsung. “Jadi jangan sampai justru paradok. Karena tidak diminati melalui skema direct investor, lalu dibiayai melalui penerbitan surat utang. Kan malah menimbulkan pertanyaan. Karena investor langsung pasti menghitung sebelum memutuskan untuk investasi. Jadi harus terukur juga,” tukas mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu. Persoalan berikut yang harus diperhatikan dengan serius adalah kemampuan daerah di sektor fiskal dan sumber daya manusia untuk mengelola dana publik yang nilainya bisa triliunan rupiah tersebut. “Apalagi kalau kita lihat data di BPK, masih banyak daerah yang memiliki catatan dan persoalan di sektor tata kelola keuangan. Belum lagi persoalan moral hazard dan perilaku koruptif,” imbuhnya. LaNyalla juga mengingatkan jangan sampai hal-hal tersebut bermuara kepada terjadinya gagal bayar. Mengingat sudah ada beberapa contoh Pemerintah Daerah di China dan Negara Bagian di Amerika Serikat yang mengalami gagal bayar obligasi daerah. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/203311-ketua-dpd-ri-dukung-obligasi-daerah-tetapi-harus-ketat-dan-terukur?page=2 )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI yang memblokir rekening pelaku judi online. Menurut Sultan, judi online merupakan penyakit sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Judi online secara nyata telah menimbulkan risiko keuangan, tindakan kriminal, pelanggaran privasi, mengurangi produktivitas, hingga kesehatan mental pelaku. “Kita sangat prihatin dengan fenomena judi online yang telah menyebar secara luas di kalangan masyarakat. Sayang masyarakat tidak menyadari judi online line adalah motif penipuan keuangan yang paling banyak menimbulkan kerugian finansial”, ujar Sultan di Jakarta, Sabtu (20/04). Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meyakini upaya OJK tersebut akan memberikan dampak signifikan menekan aktivitas transaksi judi online. Pihaknya juga berharap agar kementerian terkait dan lembaga penegak hukum hingga rohaniawan berkolaborasi menanggulangi penyebaran judi online di masyarakat. “Fenomena judi online atau slot bahkan sudah masuk ke desa-desa yang memiliki jaringan internet. Hal ini sangat rentan mengancam kehidupan sosial masyarakat khususnya generasi muda dalam jangka panjang”, tegasnya. Sultan meminta OJK meningkatkan intensitas pemblokiran terhadap rekening masyarakat terkait dengan judi online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah memblokir 5.000 rekening yang diduga berkaitan erat dengan judi online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut pemblokiran dilakukan sejak akhir tahun 2023 hingga Maret 2024. “Apabila menerima daftar rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian kegiatan judi online, kami langsung blokir. Jumlahnya sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan ini,” kata Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4). (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/161509/wakil-ketua-dpd-ri-apresiasi-ojk-blokir-rekening-pelaku-judi-online )

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma, memberikan rekomendasi dan catatan penting atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Catatan penting itu diungkap Filep Wamafma dalam Sidang Paripurna ke-10 DPD RI, Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Filep melaporkan, melalui pengawasan Komite I menemukan banyak permasalahan yang terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan juga persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Juga ada penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, serta pelanggaran kampanye dan masa tenang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri maupun penyelenggara Pemilu. Masih juga marak praktik money politics (politik uang) yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu. “Perlu dilakukan revisi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024,” kata Filep. DPD RI sebagai lembaga negara yang mewakili daerah berkepentingan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu dan bersinergi dengan KPU Daerah, Bawaslu Daerah dan para penegak hukum demi terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan asas LUBER JURDIL. “Belum lagi masih ada persoalan pada aspek keamanan aplikasi Sirekap, kesalahan dalam mengkonversi foto dokumen hasil perhitungan suara, dan sulitnya akses masih terjadi,” ungkap Filep. Selain Pemilu, pada masa sidang ini lanjut Filep, Komite I DPD RI terlibat aktif dalam menyusun RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara tripartit melalui Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah dilaksanakan secara marathon pada tanggal 13,14,15 dan 18 Maret 2024 hingga disahkan menjadi Undang-Undang. “Komite I mengikuti seluruh tahapan Pembahasan RUU DKJ tersebut mulai dari Rapat Panja, Timmus dan Timsin serta Rapat Kerja Putusan Tingkat I di Badan Legislasi DPR RI,” lanjutnya. Pada masa sidang ini Komite I juga telah melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Komite I juga terlibat pada pembahasan Tripartit terkait 27 (dua puluh tujuh) RUU tentang Kabupaten Kota di Komisi II DPR RI. “Harapannya melalui revisi UU Pemda akan dapat mendudukkan kembali marwah otonomi daerah, khususnya otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab,” tegas Filep. Menutup laporan, Anggota DPD RI asal Papua Barat itu menyampaikan tema reses Komite I yaitu pengawasan terkait Tahapan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024, Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (Sumber : https://liputan.co.id/2024/04/komite-i-dpd-ri-ungkap-catatan-penting-pelaksanaan-pemilu-serentak-2024/ )

Ketahanan pangan menjadi sasaran pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI). Untuk itu, BULD DPD RI merekomendasikan rekonstruksi legislasi dan perbaikan tata kelola ketahanan pangan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan daerah dengan indikator penilaian melalui peraturan daerah yang mengatur ketahanan pangan daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua BULD DPD RI, Lily Amelia Salurapa pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V DPD RI, Jakarta, Jumat (5/4/2024). “Kami merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi legislasi untuk mengatasi dampak bagi daerah, atas perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” ujar Lily. Lily menambahkan, BULD DPD RI juga mendorong pemerintah agar mengambil kebijakan pangan yang lebih mengedepankan pendekatan kewilayahan. Melalui mekanisme bottom-up. “Tujuan mekanisme bottom-up agar mengoptimalkan sektor pertanian dan serta meningkatkan program, strategi diluar sektor pertanian dan mendorong sistem tata kelola multi-level yang memperkuat koordinasi pusat-daerah,” kata Senator asal Sulawesi Selatan itu. Sidang paripurna tersebut juga menerima laporan hasil tindak lanjut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI terhadap permasalahan masyarakat Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan PT PLN (persero) atas pembangunan PLTU menghasilkan enam point komitmen yang harus disepakati para pihak. “Pada kesepakatan tanggal 23 November 2023 para pihak berkomitmen akan menaati dan merealisasikan kesepakatan maksima enam bulan sejak ditanda tangani yaitu terakhir realisasi pada 23 Mei 2024,” kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Evi Apita Maya. Evi menjelaskan untuk masa sidang berikutnya BAP DPD RI akan menindaklanjuti terkait proses pembangunan PLTU tahap II serta tinjauan ke lapangan atas realisasi enam komitmen yang telah disepakati. “DPD RI juga mendorong semua unsur masyarakat Provinsi Bali agar dapat bersama-sama memantau proses realisasi. Adapun rekomendasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan kewenangan DPD RI,” sambung Evi yang juga merupakan Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat. Sidang paripurna hari ini juga menerima penyerahan laporan tugas dari alat kelengkapan lain yang tidak mengambil keputusan, diantaranya penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang saat ini dalam tahapan inventarisasi materi. (Sumber: https://www.beritasatu.com/network/sumselupdate/152391/rekomendasi-buld-dpd-ri-restrukturisasi-legislasi-tata-kelola-ketahanan-pangan )