Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan untuk mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sebab dengan cara itulah, Korea Selatan bisa lebih maju dari Indonesia. “Kekayaan sumber daya alam Indonesia lebih berlimpah daripada Korea, tetapi faktor SDM membuktikan lebih penting. Padahal kita dan Korea sama-sama merdeka di tahun 1945," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Korea Selatan, Rabu (26/6) waktu setempat. Adapun lawatan LaNyalla ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Indonesia untuk Korea Selatan, Zelda Wulan Kartika. LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI berharap para diplomat yang bertugas di Korea bisa memberi masukan strategis terkait arah prioritas pembangunan Indonesia kepada pemerintah. Di sisi lain, LaNyalla mengaku sepakat dengan pandangan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas SDM melalui pemberian makanan bergizi oleh negara. "Ini sama persis dengan yang dilakukan Jepang, setelah mereka porak-poranda akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Saat itu Pemerintah Jepang fokus mengumpulkan para guru untuk prioritas pembangunan SDM,” lanjutnya. Indonesia, lanjut LaNyalla, diberkahi dengan SDA sebagai negara kepulauan dengan luasan laut yang lebih besar. Sekaligus, jumlah penduduk yang sangat besar. Sehingga, sudah seharusnya Indonesia dengan jeli dan cermat memilih positioning dengan memanfaatkan anugerah yang diberikan Tuhan. “Itulah mengapa kita harus mendukung upaya dan ikhtiar presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dari bangku sekolah," pungkasnya. (Sumber: https://rmol.id/politik/read/2024/06/27/625988/ketua-dpd-indonesia-perlu-belajar-cara-korea-selatan-lebih-maju )

BULD DPD RI sedang memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah dengan memastikan peraturan daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat, dan regulasi yang ditetapkan pusat dapat mengakomodir kepentingan daerah terkait pariwisata. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua BULD DPD RI, Eni Sumarni, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Ruang Rapat Mataram, Gedung DPD RI, Lantai II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024). “Hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda/perda terkait pariwisata ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti, kebijakan pemerintah di sektor pariwisata secara berkelanjutan di daerah baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup diharapkan dapat mengakomodir kepentingan daerah khususnya terkait pariwisata,” ungkap Eni. BULD DPD RI telah melakukan telaahan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan kebijakan pariwisata nasional dan daerah serta rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional maupun daerah sebagai salah satu sektor yang tengah digalakkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. “Perlu kejelasan mengenai politik perencanaan dan dukungan anggaran sektor pariwisata serta bagaimana mekanisme perizinan pariwisata, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Eni. Pada kesempatan tersebut, Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wahyu Wijayanto, mengaku bahwa pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah kab/kota terkait tugas dan fungsi serta instrument hukum masih tumpang tindih dan tidak sinkron menyebabkan terjadinya disharmoni Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota atau RIPPAR-KAB/KOTA atau RIPPARDA. “Tumpang tindihnya pembagian kewenangan antara provinsi dan daerah dan tidak sinkronnya pembagian tusi dan program kegiatan misalnya transportasi, infrastruktur, lingkungan dan budaya menjadi salah satu penghambat perkembangan pariwisata,” jelas Wahyu. Dilain sisi, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Raden Kurleni Ukar mengungkapkan bahwa prestasi pariwisata Indonesia telah diakui secara internasional. Menurutnya, peringkat daya saing pariwisata suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infrastruktur pariwisata, keunikan alam dan budaya, kebijakan dan keberpihakan pemerintah, dayasaing harga, aksesibilitas, keamanan, kebersihan lingkungan, dan pelayanan wisata (World Economic Forum). “Prestasi pariwisata Indonesia telah diakui secara internasional. Indonesia mendapatkan Peringkat ke-74 pada tahun 2011 menjadi ke peringkat ke-22 pada tahun 2024. Selain itu, beberapa situs alam dan budaya Indonesia juga telah masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO,” jelas Raden. (Sumber: https://kabardpr.com/pastikan-perda-sejalan-dengan-regulasi-pariwisata-buld-lakukan-rdp-dengan-kemenparekraf-dan-bappenas/ )

etua BKSP DPD RI Darmansyah Husein berharap kerjasama kawasan dan kerja sama bilateral yang telah terbentuk selama ini antara Indonesia dan Thailand dapat dikembangkan lebih jauh untuk memperkuat kolaborasi kemakmuran dan inovasi bagi berbagai daerah di kedua negara. Hal ini disampaikannya saat menerima delegasi Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (26/7). “Indonesia dan Thailand merupakan inisiator kerja sama sub-kawasan IMT GT (Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Triangle) yang melibatkan provinsi-provinsi Indonesia di Pulau Sumatera, provinsi-provinsi di Selatan Thailand, dan negara-negara bagian di Semenanjung Malaysia. Kerjasama tersebut membuahkan kontribusi terhadap terbangunnya kawasan destinasi Asia Tenggara yang aman dan makmur,” ucap Darmansyah. Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung itu menambahkan, untuk mendorong peningkatan kolaborasi kemakmuran dan inovasi tersebut, saat ini BKSP DPD RI sedang mendalami implementasi smart city, program OTOP (One Tambon One Product) yang sudah berjalan di Thailand. Pada kesempatan itu Darmansyah juga menjelaskan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga respresentatif yang berjuang untuk kepentingan daerah. “DPD RI memiliki mekanisme pengawasan melalui masa reses, dimana saat itu kami akan menemui masyarakat di daerah untuk menghimpun aspirasi masyarakat di daerah. Selanjutnya seluruh permasalahan dan hasil pengawasan di daerah akan kami sampaikan di sidang parpipurna untuk kami tindaklanjuti dengan memanggil stakeholder terkait terutama untuk masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum,” sambung Darmansyah. Sementara itu, Abdullah Puteh turut kagum dengan perkembangan pertanian modern dan peningkatan komoditas ekspor hasil pertanian di Thailand. Selain itu, dirinya juga berharap kerjasama sebagai sister city mengingat jarak wilayah antara Provinsi Aceh dan Pulau Phuket di Thailand yang tidak terlalu jauh. “Semoga dengan pertemuan ini, Indonesia diberi kesempatan untuk dapat belajar mengenai sistem pertanian modern, karena boleh kita akui hasil komoditas pertanian di Thailand berkualitas. Selain belajar pertanian modern, kami juga berharap Sabang dan Phuket dapat meningkatkan kerjasama menjadi sister city,” ucap Puteh yang juga merupakan Senator asal Aceh. Sementara itu, Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa dan Partisipasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Thailand, Parit Wacharasindu mengapresiasi peran DPD RI dalam melaksanakan tugasnya dalam mengedepankan kepentingan daerah. “Tentunya dengan luas wilayah dan masyarakat yang beragam, cukup sulit untuk menghimpun permasalahan masyarakat, namun mendengar penjelasan mengenai tugas dan fungsi DPD RI kami menjadi lebih paham dan ikut kagum dengan perkembangan demokrasi di Indonesia,” imbuhnya. Parit juga sangat terbuka untuk peningkatan kerjasama sister city dan mempersilahkan apabila delegasi Indonesia tertarik belajar mengenai smart city, OTOP dan sistem pertanian modern. “Kami akan menyampaikan kepada parlemen kami mengenai nota kesepahaman dari DPD RI dan untuk pendalaman mengenai pertanian modern, kami siap membantu apabila delegasi Indonesia ingin belajar langsung,” pungkasnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut oleh Gede Ngurah Ambara Putra Anggota DPD RI asal Bali, Almalik Pababari Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Denty Eka Widi Pratiwi Anggota DPD RI asal Jawa Tengah dan Eni Sumarni Anggota DPD RI asal Jawa Barat serta Oni Choiruddin Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI beserta jajaran. (Sumber: https://kabardpr.com/bksp-dpd-ri-tingkatkan-kolaborasi-kemakmuran-dan-inovasi-dengan-parlemen-thailand/ )

Persoalan pekerja migran Indonesia menjadi atensi penting bagi Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. Mengingat angka deportasi Pemerintah Malaysia di Tawau dan dipulangkan ke Indonesia melalui Nunukan tidak berkurang dari tahun ke tahun. Komite III DPD RI langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan bertemu Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Selasa (25/6/2024) kemarin. Dari hasil tersebut muncul beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa. "Dari hasil pertemuan kami mendesak BP2MI untuk melakukan percepatan penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja Indonesia (PMI)," jelas Hasan Basri, Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara. Lebih lanjut Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara juga menjelaskan, terdapat tiga fokus pokok pembahasan untuk dapat melakukan percepatan optimalisasi pecapaian target, sasaran di antaranya jaminan perlindungan sosial, jaminan perlindungan hukum dan jaminan perlindungan ekonomi. "Kami juga mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi para PMI untuk bekerja secara prosedural. Lalu peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah," tutur lelaki yang juga menjabat sebgaai Ketua PBSI Kaltara. Melihat dari berbagai kasus PMI di luar negara, perlindungan hak asasi para PMI turut menjadi poin penting, dengan memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja paksa, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, dan segala perlakuan yang melanggar hak asasi manusia. "Sebab banyak terjadi kasus-kasus seperti ini sehingga ini perlu di-highlight," jelas ungkap lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara ini. Terakhir keduanya sepakat, melakukan penyelesaian secara terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI, baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri secara lintas sektoral dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan permasalahan PMI. Terkait implementasi Program Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tmi Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program kerja tersebut di seluruh provinsi. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program dan BPMI di daerah. "Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BPMI daerah-daerah terkait terutama daerah perbatasan seperti di Nunukan Kaltara, karena persoalan ini masih terus dihadapi di sana sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di negeri sebrang," ungkap Hasan Basri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Kaltara. (Sumber: https://redaksi77.co/berita/5330-berkomitmen-lindungi-pekerja-migran-indonesia-komite-iii-dpd-ri-bikin-kesepakatan-dengan-bp2mi.html )

Panitia penyelenggara event BTN Jakim 2024 dituding tak peka terhadap situasi yang ada, dan sampai harus mengabaikan fundamental waktu ibadah. Sebab, pelaksanaan start bagi para pelari marathon, justru dilakukan menjelang atau sebelum adzan Shubuh berkumandang. Kritik keras tersebut di atas, dilontarkan Senator (Anggota DPD RI) Dapil Jakarta Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M MBA, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Suarakarya Id, Senin (24/6/2024). Menurut Prof Dailami kesemarakan pelaksanaan event BTN Jakim 2024 yang mampu menjaring peserta mencapai 15.000 atlet/pelari tersebut, jelas meninggalkan catatan yang kurang pas. “Kenapa? Karena, kegiatan Jakarta Internasional Marathon 2024 yang sejatinya adalah bagian dari rangkaian memperingati HUT ke-497 Kota Jakarta, seharusnya dapat memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota religius dan berbudaya,” ucap Senator DKI Jakarta yang juga dikenal sebagai tokoh cendekiawan Muslim itu, menambahkan. Menurut penilaian Prof Dailaimi, selayaknya event BTN Jakarta Internasional Marathon 2024, dapat dimulai atau dilaksanakan setelah ibadah sholat Shubuh. Bukannya diadakan pada pukul 04.00 WIB pagi hari atau sebelum ibadah sholat Shubuh. Terlebih lagi lokasi startnya tidak jauh dari keberadaan Masjid Istiqlal Jakarta. “Sebagai kota yang masyarakatnya religius dan berbudaya, Pemerintah Daerah Jakarta yang bekerjasama dengan BTN, jelas perlu mempertimbangkan terkait waktu pelaksanaan kegiatan tersebut secara matang,” ucapnya. Lebih lanjut Prof Dailami mengatakan, seyogyanya Panpel jangan hanya sekedar mengejar momentum saja. Bahkan merasa bangga dengan pencapaian jumlah peserta. “Hanya saja, idealnya juga harus dapat mengedepankan wajah daripada masyarakat Jakarta yang religius humanis dan beradab,” tuturnya serius seraya mengingatkan Panpel hasil kerja sama Pemprov DKI dan BTN. Menyikapi itu semua, Prof Dailami kembali mengingatkan agar jadi pelajaran berharga bagi Pemda Jakarta, tentu sebagai panitia penyelenggara. (Sumber: https://www.suarakarya.id/nasional/26012981113/senator-dailami-sayangkan-panpel-lomba-marathon-btn-jakim-2024-digelar-sebelum-azan-subuh)

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti menyatakan dukungan terhadap amendemen Undang-Undang 1945 ke naskah asli seperti keinginan Partai Gerindra. La Nyalla menyebut DPD perlu memperkuat diri melalui jalur konstitusi dengan cara kembali ke UUD 1945 yang asli. "Penguatan melalui jalur konstitusi ini dengan cara kembali ke UUD 45 asli untuk kemudian kita melakukan amendemen dengan teknik addendum," ujar La Nyalla saat pidato di acara Deklarasi Dukung Paket Pimpinan DPD RI 2024-2029 di Senayan Park, Minggu (23/6). Usulan itu, lanjut dia, akan disampaikan ke anggota DPD terpilih sebagai bagian agenda prioritas. La Nyalla juga menyebut telah berkomunikasi dengan pimpinan partai politik mengenai usulan perubahan konstitusi tersebut. Parpol, lanjut dia, tengah membahas usulan itu. Yakin Prabowo setuju usai dilantik presiden Dia juga meyakini presiden RI terpilih sekaligus ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat dengan gagasan perubahan UUD ini. "Dan sekarang saya yakin Pak Prabowo pun juga setuju karena di dalam AD ART Gerindra itu kembali ke UUD 1945," ungkap dia ke awak media usai acara deklarasi. Keyakinan La Nyalla terkait sikap Prabowo dimaknai sebagai respons positif. Dia juga mengatakan bakal berdiskusi dengan presiden baru usai dilantik. "Kita berdoa supaya pelantikan Pak Prabowo berjalan lancar setelah itu kita akan mengajak beliau bersama-sama kita (membahas) konsep mengembalikan UUD 45 ke naskah aslinya," imbuh dia. Narasi kembali ke naskah asli UUD 1945 sebetulnya sudah mencuat sejak lama. Pada 2023 lalu, La Nyalla sempat mengusulkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berhak memilih dan melantik presiden. Wakil ketua Gerindra, Habiburokhman, juga mengatakan usulan tersebut akan ditinjau usai pemerintahan baru terbentuk. Wacana kembali ke naskah asli UUD 1945 memicu kritik karena dianggap kemunduran demokrasi. Pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch narasi itu sebagai penolakan terhadap reformasi. "Ini berarti pembatalan amendemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999-2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden (dua periode lima tahun)," ujar Wilson dalam tulisan analisis yang rilis di lembaga think tank Singapura, Fulcrum. Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240623200725-32-1113150/ketua-dpd-ri-dukung-amendemen-uud-1945-prabowo-juga-pasti-setuju.

Sejumlah Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 melakukan deklarasi paket pimpinan untuk pemilihan pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024 mendatang. Ketua DPD RI La Nyalla kembali didorong melanjutkan kepemimpinannya. Deklarasi tersebut mendukung empat orang sebagai pimpinan DPD RI periode 2204-2029. Yakni La Nyalla Mattalitti sebagai ketua, kemudian Nono Sampono, Tamsil Linrung dan Elviana masing-masing sebagai wakil ketua. Acara deklarasi dilakukan di restoran Telaga Senayan, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh anggota DPD RI terpilih dari Papua Barat Daya yakni Finsen Mayor, tampak sejumlah anggota DPD terpilih lainnya seperti Fahira Idris hingga Alfiansyah Bustami atau Komeng turut membacakan deklarasi dukungan paket pimpinan. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan ada lebih dari 90 anggota DPD RI terpilih yang menandatangani deklarasi dukungan paket pimpinan. Nono optimis pemilihan pimpinan DPD RI pada Oktober mendatang akan berjalan secara aklamasi. "Tadi disampaikan kondisi suara lebih dari 50 persen, memang benar suara yang menandatangani lebih dari 50 persen, jadi mudah-mudahan aklamasi bisa kita sampai, tanpa harus panjang-panjang," kata Nono, Minggu (23/6/2024). Sementara itu Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengatakan dukungan dari anggota DPD RI merupakan bentuk kepercayaan kepada dirinya untuk kembali memimpin DPD RI di periode 2204-2029. Dia mengatakan akan berfokus mengawal penguatan posisi DPD RI lewat pengembalian UUD 1945 ke naskah asli. "Kami bersyukur, ini menandakan kami berempat masih diharapkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk memimpin DPD RI. Kita sudah memutuskan kembali ke UUD 45 dengan ada 5 proposal itu yang akan kita sampaikan ke anggota DPD terpilih," kata La Nyalla. Sebagai informasi berikut ini deklarasi dukungan paket pimpinan yang dibacakan oleh puluhan anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029: Deklarasi Dukungan untuk Paket Pimpinan DPD RI Masa Bakti tahun 2024-2029 Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami, segenap Anggota DPD RI terpilih Periode 2024 2029 dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan: Pertama, mendukung dan mengawal Paket Pimpinan DPD RI Masa Bakti 2024-2029 yang terdiri dari: Bapak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Bapak Nono Sampono, Ibu Elviana, dan Bapak Tamsil Linrung dalam Pemilihan Paket Pimpinan DPD RI pada 1 Oktober 2024. Kedua, berkomitmen secara maksimal untuk mengantarkan Paket Pimpinan DPD RI tersebut menjadi Pimpinan DPD RI Masa Bakti 2024-2029. Ketiga, siap melanjutkan perjuangan dan bekerja secara maksimal serta membangun sinergi untuk mewujudkan DPD RI yang semakin kuat dan bermartabat. Jakarta, 23 Juni 2024 Anggota DPD RI terpilih Periode 2024-2029 Dari Daerah Untuk Indonesia Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7404717/la-nyalla-hingga-nono-sampono-deklarasi-paket-pimpinan-dpd-ri.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri acara Olympic Day Road to Paris 2024 di Lapangan Hoki, GBK Senayan, Jakarta, Sabtu (22/6/2024). Kegiatan yang digelar oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) itu merupakan puncak acara setelah berbagai acara sebelumnya dalam upaya mensosialisasikan Olimpiade 2024 Paris. Dalam kesempatan itu, LaNyalla yang juga Ketua Umum PB Muaythai Indonesia membakar semangat para atlet yang akan bertanding ke Olimpiade Paris. Dia berharap para atlet mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dan menghasilkan prestasi tertinggi. "Saya ucapkan selamat kepada semua Atlit yang terpilih. Di dalam olahraga, pasti ada kalah dan menang. Jalani saja sebagai proses. Yang terpenting adalah kita semua harus berusaha melakukan yang terbaik. Karena dengan melakukan yang terbaik, pasti akan menghasilkan yang terbaik," ujar LaNyalla saat membuka acara. Menurut LaNyalla, semua masyarakat dari berbagai lapisan pasti berdiri di belakang para atlet, mendukung perjuangan para atlet dari persiapan hingga bertanding. "Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia selalu mendukung penuh kiprah para atlet. Semoga berhasil dan bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia," tuturnya. Hadir dalam acara tersebut Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, Ketua KOI Raja Sapta Oktohari, Ketua KONI Marciano Norman, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakrie, petinju Indonesia Daud Jordan, mantan pebulutangkis Greysia Polii, dan beberapa atlet yang akan tampil di Olimpiade Paris. Sementara itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, menyampaikan bahwa persiapan kontingen Indonesia dalam mengikuti Olimpiade Paris 2024 sudah matang. Dia juga berterima kasih atas dukungan luar biasa dari berbagai pihak selama ini. "KOI optimis Indonesia dapat meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024. Kami yakin atlet-atlet kita akan memberikan yang terbaik dan membawa pulang medali untuk Indonesia," tukasnya. Pada Olimpiade Paris yang akan berlangsung pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024, ada 21 atlet Indonesia yang sudah berhasil lolos kualifikasi Olimpiade ke-33 itu. Ajang olahraga bergengsi ini akan mempertandingkan 329 nomor di 32 cabang olahraga. Indonesia berpeluang besar meraih medali pada cabang bulutangkis. Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/221068-buka-olympic-day-di-gbk-ketua-dpd-ri-bakar-semangat-atlet-yang-bakal-tampil-di-olimpiade-2024-paris

Pusat Kajian Daerah dan Anggran (Puskadaran) DPD menggelar sarasehan ekspose hasil Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda). Asmada ini dinilai sangat penting karena data-data didalamnya sangat riil dan sangat objektif sehingga sangat berguna bagi masyarakat. “Asmasda sangat penting karena data ini sangat objektif dibandingkan data primer. Kalau data primer biasanya hanya sample, kalau ini benar-benar riil,” ucap Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (21/6/2024). Menurut senator asal Aceh ini, apabila data ini digunakan oleh pihak TNI atau kepolisian sangat membantu. Lantaran data tersebut bisa mengetahui persoalan-persoalan di daerah. “Data ini sangat dahsyat karena meliputi seluruhnya di daerah seperti potensi ekonomi, sumber daya alam, birokrasi dan sebagainya,” tuturnya. Fachrul Razi juga menilai bahwa data ini jangan hanya di simpan dalam internal DPD RI saja. Menurutnya masyarakat perlu juga mengetahui data-data di setiap daerah seperti Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini. “Pilkada merupakan ruang lingkup tugas Komite I DPD RI, maka kami telah menemukan tahapan-tahapan yang menjadi ‘lampu merah’. Ini temuan dari Komite I DPD RI pasca kunjungan kerja dan reses,” paparnya. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima menjelaskan Pilkada serentak tahun ini merupakan pertama dilakukan di Indonesia yang terdiri 545 daerah. Namun ada tujuh daerah yang tidak melakukan Pilkada seperti DI Yogyakarta dan Daerah Khusus Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu). “Untuk DIY karena daerah khusus jadinya tidak melaksanakan Pilkada, dan Daerah Khusus Jakarta juga sama tidak melaksanakan Pilkada,” lontarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin mengatakan Kesetjenan DPD RI memiliki tugas melakukan pengolahan Asmasda. Pengolahan yang dimaksud adalah melakukan tabulasi dan analisis kemudian disampaikan kepada Anggota DPD RI melalui Alat kelengkapan Komite I, II, III, IV dan BULD. “Dalam fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPD RI, Setjen DPD RI memiliki unit yang membantu memberikan dukungan terhadap dukungan persidangan lainnya, yaitu dukungan dalam pengolahan Asmasda, yaitu Unit Puskadaran,” kata Oni Choiruddin. Kepala Puskadaran Sri Sundari menjelaskan tugas pokok Puskadaran yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada DPD RI. Selain itu pihaknya juga berperan dalam memberikan dukungan kepada anggota DPD RI. “Data ini berasal dari anggota DPD RI, nanti kita analisa dan kaji yang diperuntukan untuk memberikan dukungan kepada anggota,” ujarnya. (Sumber: https://pontas.id/2024/06/21/dpd-menilai-asmasda-sangat-penting-dalam-mengetahui-persoalan-di-daerah/ )

aihan positif didapat oleh lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di tahun 2024 ini. Hal ini menyusul lembaga yang dipimpin oleh Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berhasil menjadi salah satu Lembaga Negara yang mendapat penilaian citra positif dan baik versi survei Kompas. Sekadar informasi, DPD RI mendapatkan presentase 68,8 persen citra baik, mengungguli beberapa Lembaga Negara lainnya di survey tersebut (lebih lengkap lihat grafis). Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi mengaku mengapresiasi survey yang telah dilakukan oleh salah satu media besar di tanah air itu. Kata pria asal Lampung tersebut, pihaknya akan terus menjaga tren positif itu dengan melaksanakan kinerja yang baik dan terukur. “Terima kasih atas survei Kompas, ke depannya kami akan terus menjaga tugas dan fungsi serta memegang teguh amanat rakyat, terutama stakeholder di daerah. Hal ini harus terus dilanjutkan dan dijaga baik," kata Rahman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024). Seperti diketahui, semenjak dipimpin oleh AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, DPD RI aktif mengambil langkah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Termasuk Menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang inisiatif yang penting bagi stakeholder di daerah. Salah satunya adalah RUU tentang Pelestarian Adat dan Budaya Kerajaan Nusantara. “Memang gaya kepemimpinan Pak LaNyalla yang terjun langsung ke daerah, dan mendorong anggota untuk aktif, telah memaksimalkan peran DPD RI, yang memang harus diakui, di dalam Konstitusi peran DPD RI masih dirasa kurang. Tetapi Pak La Nyalla berhasil memaksimalkan,” ucap Rahman Hadi. Dikatakan Rahman Hadi, sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla telah turun langsung ke 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. LaNyalla juga mendatangi hampir semua kerajaan dan kesultanan yang ada di Indonesia. Sehingga beberapa aspirasi-aspirasi penting dari stakeholder daerah berhasil diagregasikan oleh DPD RI menjadi keputusan di tingkat nasional. “Ini tentu butuh passion dan stamina yang ekstra. Untuk memastikan salah satu fungsi dari DPD RI benar-benar bisa maksimal. Kami tentu di Kesekjenan juga bangga, karena dengan segala keterbatasan, baik sarana maupun anggaran, lembaga ini justru menjadi harapan bagi masyarakat,” imbuhnya. Rahman Hadi juga mengungkap, bahwa selain berhasil berhasil mencatatkan posisi DPD RI sebagai Lembaga Negara yang mendapat nilai pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, tahun 2023 lalu, hasil survey dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menempatkan ranking kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR RI. (Sumber: https://rilis.id/Ekonomi/Berita/DPD-RI-Raih-Citra-Baik-dari-Survei-Kompas-Sekjen-Harus-Terus-Dilanjutkan-FYV74iI )