Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (OKK) DPD RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) melaksanakan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi DKI Jakarta. (24/02/2023). SOP Mikro merupakan panduan kerja teknis yang mencakup bagaimana mekanisme kerja, siapa yang terlibat, kelengkapan apa yang digunakan, hingga output apa yang dihasilkan. SOP Mikro ini menjadi krusial karena menjadi pedoman dasar bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Setjen DPD RI, baik di kantor pusat maupun di kantor daerah. Chandra Kirana selaku Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan menyampaikan bahwa SOP Mikro bagi pegawai di kantor daerah telah disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI No. 313 Tahun 2023 tentang SOP Mikro pada Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi. Keputusan ini telah menetapkan dan mengatur sebanyak 31 (tiga puluh satu) SOP Mikro untuk berbagai pelayanan strategis dalam memberi dukungan administratif dan dukungan teknis kepada Anggota DPD RI. Hal ini diuraikan lebih lanjut oleh Bangun Kuntoro Harjo, Kepala Subbagian Ketatalaksanaan bahwa Implementasi SOP Mikro didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu konsisten, mengikat, komitmen, seluruh unsur meiliki pesan; perbaikan berkelanjutan; serta terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan SOP Mikro yang telah ditetapkan akan terus direviu, dimonitoring, dan dievaluasi dalam rangka pembaikan dan penyempurnaannya di masa mendatang. Penyusunan SOP Mikro ini merupakan bagian dari rangkaian upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, SOP Mikro ini dinilai agar benar-benar dapat direalisasikan di seluruh Kantor DPD RI di seluruh provinsi. “Saya berharap SOP ini betul-betul dipahami dan juga dijalankan, agar tidak hanya menjadi tumpukan buku yang tidak dijalankan”, ujar Bangun Kuntoro Harjo. Agenda sosialisasi ini dilaksanakan oleh Biro Ortala dengan menghadirkan narasumber yang antara lain Candra Kirana., SH., M.AP (Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan), Nova Aulia Fadjar., SE., M.Si. (Kepala Subbagian Organisasi), Bangun Kuntor Harjo, SE., M.Si (Kepala Subbagian Ketatalaksanaan), dan Mahesa Juwita., S.S., M.Si (Kasubag Fasilitasi Reformasi Birokrasi). Juga, acara ini dihadiri oleh jajaran Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi DKI Jakarta, termasuk Aas Evi Idasari (Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan) dan Mohamad Hairun Sihaliata (Kepala Subbagian Protokol Komunikasi Publik, Data, dan Informasi). (AGS, MHS)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung pengoperasian bus listrik di Kota Surabaya. LaNyalla bahkan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik saat bus listrik beroperasi. “Ini sudah 50 hari sejak diluncurkan pada 20 Desember 2022 lalu. Saya berharap agar bus listrik bisa segera beroperasi di Surabaya dan memenuhi kebutuhan transportasi untuk publik,” tutur LaNyalla Di sela kegiatan sosial daerah pemilihan di surabaya, Rabu (22/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu pun berharap kesepakatan kontrak antara Pemkot Surabaya dengan operator bus listrik bisa segera tercapai. “Kesepakatan harus segera dicapai agar kita bisa segera mengatasi kebutuhan moda transportasi warga Surabaya sekaligus menunjang mobilitas dan menghindari penggunaan kendaraan pribadi,” katanya. Menurutnya, bus listrik yang nyaman merupakan daya tarik sehingga masyarakat beralih dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi publik. “Tentu saja keberadaan bus listrik akan memberikan sejumlah dampak positif. Sebab, jika masyarakat beralih ke transportasi publik, maka konsumsi BBM akan berkurang. Dan itu tentunya akan berdampak pula terhadap kemacetan yang berkurang,” katanya. Yang tidak kalah penting, sahut LaNyalla, adalah terciptanya udara kota Surabaya yang lebih bersih dan sehat. Untuk itu, LaNyalla berharap penggunaan bus listrik sebagai transportasi umum juga bisa dijalankan di kota-kota lain. “Bus listrik sebagai transportasi publik harus bisa dioperasikan di kota-kota lain agar semakin banyak warga yang beralih ke transportasi publik. Sebab, semakin banyak warga yang menggunakan kendaraan umum, semakin kita dapat menekan konsumsi BBM,” katanya (Sumber: https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/02/22/dukung-bus-listrik-di-surabaya-lanyalla-ajak-masyarakat-manfaatkan-transportasi-publik)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan perlunya treatment khusus untuk meningkatkan geliat ekonomi dan serapan Sumber Daya Manusia (SDM). LaNyalla menyampaikan hal tersebut merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melansir tingginya angka pengangguran di Indonesia. "Harus ada cara-cara dan upaya yang luar biasa untuk menekan angka pengangguran. Yang artinya, kita perlu mendorong pergerakan ekonomi semakin progresif. Di sisi lain, SDM juga perlu terus-menerus ditingkatkan," kata LaNyalla di sela kegiatannya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/2/2023). BPS melansir jika angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Dari data itu, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran dengan angka 8,31 persen, di susul Kepulauan Riau (8,23 persen) dan Banten (8,09 persen) "Angka ini akan bertambah pada setiap tahunnya. Apalagi, tahun 2023 akan disumbang dengan kelulusan sekolah, perguruan tinggi dan juga potensi terjadi pemutusan hubungan kerja yang disebabkan ancaman resesi global," papar LaNyalla. Di sisi lain, anggota DPD RI asal Jawa Timur itu menilai fakta tingginya angka pengangguran ternyata bertolak belakang dengan klaim pemerintah, bahwa terjadi serapan tenaga kerja yang signifikan imbas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen di tahun 2022. Fakta lainnya adalah, jumlah kelulusan SMK menjadi penyumbang terbesar terhadap pengangguran di Indonesia. "Menurut saya, perlu ada upaya yang lebih besar lagi agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menekan angka pengangguran yang lebih besar lagi," ucap LaNyalla. "Menurut saya, perlu ada upaya yang lebih besar lagi agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menekan angka pengangguran yang lebih besar lagi," ucap LaNyalla. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/nasional/102259-angka-pengangguran-tinggi-lanyalla-perlu-treatment-khusus-tingkatkan-ekonomi-dan-serapan-sdm )

Sekretariat Jenderal DPD RI meluncurkan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada platform Android hari ini. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefty Ramsiaty menyampaikan aplikasi ini merupakan inovasi digitalisasi dokumen produk hukum dalam mengembangkan JDIH melalui smartphone. "Melalui aplikasi ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota DPD RI dan seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui produk hukum DPD RI," ujar Sefty dalam keterangan tertulis, Senin (20/2/2023). Hal ini ia sampaikan saat peluncuran JDIH di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (20/2). Sefty menilai dokumentasi produk hukum merupakan hal penting dan perlu dilakukan secara digital atau paperless. Terlebih perkembangan teknologi saat ini menuntut inovasi yang mudah diakses dan transparan. "Tentunya dalam mewujudkan hal itu tidaklah mudah. Kami menyadari bahwa kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum secara digital membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak," jelas Sefty. "Terkait hal tersebut, kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk JDIHN dalam melakukan kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum DPD RI yang menjadi core bisnis kami," sambungnya. Sefty mengungkapkan sejak tahun 2019 hingga 2022, Setjen DPD RI secara berturut-turut mendapatkan penghargaan JDIH Awards kategori lembaga negara. Oleh karena itu, DPD RI menginginkan JDIH bukan hanya memiliki website, melainkan juga aplikasi digital yang dapat diunduh dengan mudah oleh siapapun. "Kami menyadari saat ini hampir seluruh pengguna JDIH memiliki dan menggunakan smartphone, sehingga alangkah baiknya jika JDIH Setjen DPD RI memiliki aplikasi di android," paparnya. Sementara itu, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum JDIHN Emalia Suwartika mengatakan kegiatan launching JDIH telah dinantinya sejak lama. Menurutnya, peluncuran aplikasi digital ini akan menjadi penilaian tambahan dalam JDIH Awards. "Jadi mudah-mudahan di launching ini akan menambah penilaian JDIH Awards yang akan datang," katanya. Emalia pun berharap dengan adanya peluncuran aplikasi ini maka pengelolaan JDIH Setjen DPD RI akan lebih baik lagi. Hal ini mengingat usai diluncurkan maka produk hukum DPD RI akan diekspos lebih besar lagi. "Promosi harus dilakukan sehingga seluruh stakeholder tahu adanya aplikasi ini. Dengan demikian kami memberikan apresiasi setingginya terkait launching ini," pungkasnya. (Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6579383/setjen-dpd-ri-launching-aplikasi-jdih-untuk-platform-android.)

Banyak paradoksal atau keganjilan di negeri ini. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan rakyat tidak bisa berbuat-apa-apa. Menurut LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada kedaulatan Partai Politik dan Presiden. "Akibat perubahan konstitusi yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002 silam, partai politik, DPR RI serta pemerintah memiliki peran yang sangat kuat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kedaulatan rakyat sudah dipindahkan kepada partai politik dan Presiden," papar LaNyalla, saat memberikan Orasi Kebangsaan secara virtual di Pondok Pesantren Al Rosyid, Bojonegoro, Senin (20/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, sejak era reformasi tahun 1998 banyak paradoksal atau keganjilan di Indonesia. Menurutnya, paradoksal itu seolah mengantarkan kepada suatu kesimpulan, bahwa perubahan fundamental yang dilakukan bangsa ini pada saat reformasi tahun 1998 yang lalu, yang diikuti dengan Perubahan Isi Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang liberal dengan ekonomi yang semakin kapitalistik. "Perubahan itu juga telah mengantarkan Indonesia secara perlahan tapi pasti meninggalkan Pancasila. Karena isi dari Pasal-Pasal UUD 1945 yang diubah pada tahun 1999 hingga 2002 itu mencapai lebih dari 95 persen," tukas dia. Dijelaskan LaNyalla, berdasarkan hasil penelitian akademik yang dilakukan Profesor Kaelan dari Pusat Studi Pancasila UGM, isi dari pasal-pasal baru tersebut tidak lagi menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru menjabarkan ideologi asing, yaitu ideologi Individualisme dan Liberalisme. "Akibatnya, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi. Karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta. Pun jumlah hutang pemerintah melesat jauh meningkat sejak awal tahun 2000 hingga hari ini," tutur dia. Hal itu merupakan dampak dari meninggalkan Rumusan Bernegara yang disusun para pendiri bangsa di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa, lanjut LaNyalla, sudah merumuskan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia. Sistem tersendiri yang cocok untuk bangsa yang super majemuk. Dengan penduduk yang tersebar di pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dengan lebih dari 500 suku yang tersebar di negara ini. Yaitu sistem Demokrasi Pancasila. "Karena hanya sistem Demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat," tegasnya. Harapannya, ikhtiar untuk kembali kepada Pancasila secara murni dapat diwujudkan. Apalagi jika seluruh rakyat Indonesia, terutama pondok-pondok pesantren dan Ulama Nahdlatul Ulama berada dalam satu barisan. Insya Allah, Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. "Karena kita harus ingat, salah satu tokoh dan ulama yang memiliki peran penting dalam lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji As’ad Syamsul Arifin pernah mengatakan, Seandainya Pancasila dirusak, maka NU harus bertanggungjawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Karena ini sudah menjadi kesepakatan atau konsensus para ulama!” papar dia. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/102005-lanyalla-rakyat-tak-bisa-berbuat-apa-apa-melihat-paradoksal-bangsa )

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap petani dan industri perkebunan karet di daerah dengan melakukan revitalisasi dan hilirisasi. "Petani karet perlu diberikan insentif fiskal dan jaminan harga yang proporsional, terutama untuk memenuhi kebutuhan karet alam dalam negeri,” ucap Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Sultan mengatakan bahwa industri perkebunan karet alam Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Ia mengatakan sebanyak 14 pengusaha ban dilaporkan hengkang dari Medan karena sudah tidak lagi mempunyai bahan baku untuk memproduksi ban. Padahal, ucap Sultan, ban hasil produksi Medan memiliki kualitas standar mutu tinggi bertaraf Internasional. “Data Dirjen Perkebunan 2017-2021 menunjukkan produksi karet kita menyusut hingga minus 9 persen,” tuturnya. Menurut Sultan, penurunan produktivitas karet disebabkan para petani semakin tidak minat menanam karet alam lagi. Ia khawatir masalah ini akan mempersulit para pengusaha ban memperoleh bahan baku. Kesulitan tersebut dikarenakan 80 persen produsen karet alam didominasi oleh para petani kecil, paparnya. "Kami mendapati keluhan petani terhadap anjloknya harga karet terjadi masif di daerah penghasil utama karet. Diproyeksikan harga karet akan menurun hingga ke 1,23 dolar AS per kilogram pada tahun 2023 seiring adanya ancaman resesi yang membuat penurunan permintaan terhadap karet alam,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. Oleh karena itu, Sultan mendorong pemerintah melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan hilirisasi dan inovasi karet alam, termasuk revitalisasi industri perkebunan karet. “Dengan demikian harga karet alam dalam negeri bisa kembali naik sesuai harapan para petani. Pemerintah juga harus mampu mengendalikan peredaran karet sintesis dalam industri otomotif dalam negeri. Jangan hanya memberikan insentif fiskal dan kebijakan kepada industri nikel dan kendaraan listrik saja,” ucap Sultan. (Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3400677/wakil-ketua-dpd-ri-dorong-pemerintah-revitalisasi-karet-alam )

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendukung kebijakan memperpanjang moratorium perizinan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) oleh kementerian koperasi dan UKM. "Pada prinsipnya kami sangat berharap pemerintah meningkatkan pengawasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Koperasi Simpan Pinjam di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan legitimasi dan penyimpangan keuangan pada beberapa KSP saat ini. Jika dibutuhkan moratorium tersebut bisa diberlakukan dalam waktu yang lebih panjang, hingga 2024," ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Sabtu (18/02). Menurutnya, peran koperasi sangat vital dalam upaya memperkuat struktur ekonomi Nasional. Koperasi adalah Soko guru ekonomi nasional. Namun, selama ini KSP cenderung disalahgunakan hanya sebagai lembaga keuangan non bank yang efektif mendulang dana masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh perhatian dan pengawasan pemerintah yang lemah. "Tapi Kita bersyukur OJK telah diberikan kewenangan lebih untuk mengawasi aktivitas usaha KSP. Saya kira peran pengawasan OJK ini sangat tepat, apalagi perizinan usaha KSP semakin dipermudah oleh UU omnibus law Cipta kerja," tegas Sultan. Meski demikian, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu meminta Pemerintah untuk memperbanyak jenis koperasi produksi sebagai Hub bagi UMKM. Koperasi produksi harus diperbanyak dan kemudian didampingi secara intensif oleh pemerintah di semua tingkatan. "Keberadaan koperasi produksi sangat penting dalam menjaga fundamental ekonomi nasional. Sehingga dibutuhkan insentif fiskal dan dukungan kebijakan agar terbentuk jaringan bisnis atau link and match antara koperasi produksi dengan UMK yang terintegrasi dan kolaboratif," ujarnya. Lebih lanjut, Sultan menerangkan bahwa Koperasi Produsen memberikan pelayanan dan solusi bagi anggota, agar kegiatan anggota dalam pengadaan input atau sarana produksi, proses produksi hingga pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan para anggota dalam rangka mencapai kesejahteraannya. (Sumber : https://www.viva.co.id/siaran-pers/1576138-dukung-moratorium-ksp-sultan-minta-kemenkop-ukm-perbanyak-dan-dampingi-koperasi-produksi )

Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan perekonomiannya. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap para kepala daerah mampu menggali setiap potensi ekonomi yang ada di daerah masing-masing. Tidak hanya digali, LaNyalla meminta potensi yang ada bisa dijadikan sebagai unggulan dan prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. "Setiap daerah harus membuat skala prioritas dan target sasaran sektor ekonomi yang paling potensial menjadi pendapatan asli daerah atau PAD," kata LaNyalla, Sabtu (18/2/2023). Senator asal Jawa Timur itu menyontohkan Bali. Provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah itu menargetkan 4,5 juta kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023 sebagai langkah untuk mendongkrak perekonomian hingga mencapai angka 4,5 persen dari minus 0,9 persen akibat pandemi Covid-19. "Apa yang dilakukan Provinsi Bali merupakan upaya konkret sebagai bagian dari upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berbasis skala prioritas," kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong setiap daerah untuk menggenjot perekonomian daerah dan menekan angka kontraksi yang terjadi beberapa waktu saat masa pandemi "Para kepala daerah yang memahami potensi-potensi strategis yang dapat menumbuhkan ekonomi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, terutama menekan angka pengangguran yang diprediksi masih terus bertambah," ujarnya. Dikatakan LaNyalla, sesungguhnya banyak daerah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan kearifan lokal yang bisa dijadikan ujung tombak pergerakan roda ekonomi masyarakat. Hanya saja, hal tersebut belum secara maksimal digali. Imbasnya, pemda hanya mengandalkan dana dari pusat untuk pembangunan wilayah. "Kalau ini bisa digali, saya yakin tak hanya PAD yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia ini sangat kaya akan potensi ekonomi. Dan, kepala daerah harus kreatif menggalinya," ujar LaNyalla. (Sumber : https://www.tvonenews.com/berita/101612-kepala-daerah-harus-mampu-gali-potensi-ekonomi-lokal?page=2 )

DPD RI gelar sidang paripurna ke-8 masa sidang III tahun 2022-2023. Agenda sidang paripurna kali ini adalah pengucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu (PAW), laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengambilan keputusan DPD RI, dan pidato penutupan pada akhir masa sidang III tahun sidang 2022-2023. Saat memimpin jalannya sidang, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menghimbau bahwa mendekati bulan Ramadhan harga-harga bahan pokok akan melonjak naik secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya hal ini akan memberatkan beban masyarakat. “Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan bahan pokok yang hampir rutin terjadi setiap menjelang bulan Ramadhan, perlu dipantau dan dikendalikan. Kejadian yang terus berulang menunjukan tata kelola pangan di Indonesia masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu,” ucap Mahyudin di Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (17/2). Pimpinan DPD RI, sambungnya, meminta kepada Komite II DPD RI untuk dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BULOG dan instansi terkait. Ia juga meminta seluruh Anggota DPD RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga bahan pokok. “Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait, stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut dapat tewujud khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini,” tutur Mahyudin. Di sisi lain, DPD RI mengecam dan mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia, untuk itu DPD RI mendorong otoritas Swedia agar mengambil tindakan tegas atas aksi nyata Islamofobia ini. “Aksi rasis dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan,” kata senator asal Kalimantan Timur ini. Pada laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Hussein mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun pandangan DPD RI terhadap delapan RUU Provinsi. Pada masa sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Komite I DPD RI telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. “Komite I dalam sidang hari ini meminta pengesahan atas pandangan terhadap RUU sebagaimana dimaksud menjadi Keputusan DPD RI,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menjelaskan pada masa sidang ini pihaknya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Rekomendasi Pengawasan ini adalah DPD RI mendesak optimasi dan harmonisasi penyelenggaraan perkebunan secara menyeluruh dan integral dalam semua komponen baik dalam pengelolaan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, hingga pada aspek pemasaran. “Kami mohon kepada sidang dewan yang terhormat ini dapat mengesahkan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan,” harapnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim menyampaikan bahwa Komite III DPD RI telah menyelesaikan dua hasil pengawasan atas pelaksanaan UU. Pertama hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan yang kedua hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. “Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan produk Komite III dimaksud. Maka pada sidang ini, kami meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk dapat memutuskan dan mengesahkan dua produk kami,” ujarnya. Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan, pada masa sidang ini pihaknya telah melaksanakan tugas konstitusional. Pelaksanaan fungsi legislasi tersebut yaitu penyusunan dan pengesahan naskah akademik dan RUU perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan. “Rangkaian kegiatan selanjutnya terkait dengan penyempurnaan penyusunan naskah akademik dan draf RUU perubahan UU Penjaminan ini akan dilakukan pada masa sidang mendatang,” tegasnya. (Sumber : https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2023/02/17/dpd-ri-minta-pemerintah-jaga-pasokan-dan-harga-pangan-jelang-ramadhan.)

Puluhan Kader Dasawisma dilingkungan RW 02 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, menyampaikan harapan agar anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris dapat membantu memperjuangkan adanya kenaikan uang operasional (op) kader dasawisma. “Kami berharap Bunda Fahira bisa memperjuangkan adanya kenaikan op kader Dasawisma, karena dengan pekerjaan yang kami laksanakan cukup banyak ini mudah-mudahan op kader dasawisma bisa naik,”ujar salah seorang kader dasawisma RW 03 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kepada anggota DPD DKI Jakarta, Hj.Fahira Idris, saat bersilaturahmi sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada kader dasawisma, RT dan RW dilingkungan RW 03, Kamis (16/02/2023). Berkaitan dengan permintaan tersebut, Hj.Fahira Idris, seusai kegiatan menjelaskan, saya kemarin sudah sampaikan ke Pak Pj Gubernur DKI, Pak Heru, sebaiknya di pertimbangkan naiknya uang operasional bagi kader-kader ini kalau bisa naik. “Saya kemarin juga dari Jakarta Timur termasuk disini, dimana para kader berharap adanya kenaikan op dasawisma karena mereka bekerja juga sangat luar biasa, dan saya berdoa semoga dana op bisa naik dengan APBD yang cukup mudah-mudahan bisa naik,”tambah Hj.Fahira Idris.(https://gentademokrasi.co.id/sampaikan-ke-hj-fahira-idris-kader-dasawisma-berharap-adanya-kenaikan-uang-operasional/)